Rabu, 31 October 2018

Hadiah Asal Uang Haram

Peraturan mudah dibuat, tetapi ukuran efektivitasnya kerap tidak dilakukan dengan baik.
RED
Ilustrasi

Raja Edward II pasti tidak pernah bermimpi bahwa hukum yang diberlakukannya di Inggris pada tahun 1318 akan tetap hidup pada zaman revolusi digital ini. Qui Tam Laws memungkinkan setiap warga untuk mengajukan klaim atau waktu itu mungkin dirampas paksa oleh warga itu, atas "harta raja" yang dicuri, dirampas, atau diperoleh dengan tipu muslihat oleh orang lain, dan bila klaim berhasil warga tersebut berhak mendapatkan hadiah, sekian persen dari hasil klaim tadi.

 

Qui Tam Laws masih digunakan sampai saat ini di Amerika Serikat dengan nama The False Claims Act atau The Lincoln Law. Sesuai dengan undang-undang ini, seseorang atau perusahaan dapat dihukum karena melakukan tindakan fraud atas suatu program atau dana atau kekayaan pemerintah federal. Undang-undang ini memuat prinsip Qui Tam Laws, yang memungkinkan siapa saja yang tidak terasosiasi dengan pemerintah federal untuk mengajukan suatu tuntutan kepada fraudster atau pelaku fraud atas nama pemerintah federal dengan tujuan untuk melakukan perolehan kembali atau repossession atau recovery atas kekayaan negara.

 

Kalau klaim berhasil, dan kekayaan negara diselamatkan, dia berhak atas hadiah berupa sebagian dari kekayaan negara yang diperoleh kembali (recovery) dari proses tadi. Besarannya bisa mencapai 15% sampai 30% dari harta hasil proses recovery tersebut. Biasanya kasus terbanyak menyangkut perbuatan curang di bidang program perawatan kesehatan (health care), pengadaan barang dan jasa untuk keperluan militer dan program pemerintah lainnya.

 

Dari tahun 1987 sampai dengan 2013, pemerintah federal Amerika berhasil memperoleh kembali dana sejumlah AS$ 38.9 milyar yang berasal dari pelaksanaan The False Claims Act ini, 70% di antaranya merupakan recovery dari kasus-kasus qui tam yang pelaporan dan penyelidikannya dilakukan oleh sejumlah pihak atau biasanya disebut para Whistleblowers ataupeniup sempritan (wikipedia, Oktober 2018).

 

Peran lawyers sangat besar dalam proses ini, karena pelapor atau pengaju klaim atau whistle blowers mungkin warga biasa yang kurang paham hukum substantif dan hukum acara dalam proses ini. Termasuk dasar hukum yang menjadi basis dari klaim, cara investigasi dilakukan -terutama yang sifatnya forensik- untuk mengungkap dan memperoleh bukti-bukti yang dijadikan dasar dari pelaporan atau klaimnya, bagaimana bekerja-sama atau berkoordinasi dengan penegak hukum, dan kemudian mengemasnya menjadi suatu klaim yang solid dengan bukti yang sulit dibantah.

 

Ini penting karena klaim yang mentah atau minim bukti berisiko mengundang tuntutan balik, bisa karena dianggap pencemaran nama baik atau fitnah yang juga sarat risiko finansial. Untuk itu mereka perlu bantuan lawyers. Penegak hukum yang menerima laporan juga harus cukup kritis menanggapi klaim, dan hanya memberikan hadiah kalau memang klaim dianggap solid dan punya kekuatan bukti yang konklusif. Lawyers bekerja, memilah bukti, melakukan investigasi, kadang dengan fasilitasi penegak hukum yang wajib membantu, dan memprosesnya lewat jalur-jalur resmi penegakkan hukum. Mereka biasanya mendapatkan success fee dari hasil recovery, dan karena biasanya si whistle blower orang-orang yang tidak selalu mampu secara finansial, lawyers kadang-kadang membiayai proses ini.

 

Di AS, ada sejumlah bank atau lembaga keuangan yang memberikan kredit khusus kepada lawyers yang menangani tuntutan-tuntutan dengan tingkat keberhasilan yang terlihat jelas. Hadiah terbesar yang pernah diperoleh dalam kasus qui tam adalah yang diberikan kepada 4 orang whistleblowers sebesar AS$ 250 juta dalam kasus GlaxoSmithKline, di mana perusahaan tersebut wajib membayar kepada pemerintah federal sebesar AS$ 3 miliar karena pemasaran produknya yang dianggap melanggar hukum (James T. Ratner, The 10 Largest Qui Tam Whistle Blowers reward: qui-tam-attorney.com). Tentu lawyers mereka mendapat bagian yang cukup besar dari hadiah tersebut. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua