Rabu, 07 November 2018

Diusulkan Ada Aturan Keberlanjutan Pembahasan RUU

Aturan ini bakal dituangkan dalam revisi Pasal 20 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Rofiq Hidayat
Suasana rapat pembahasan RUU di ruang Baleg DPR. Foto: RFQ

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tak rampung dalam periode DPR lima tahunan seyogyanya dapat dilanjutkan dalam periodeisasi DPR lima tahun berikutnya. Sebab, RUU yang sudah ditetapkan dalam prolegnas prioritas dan dilakukan pembahasan tingkat pertama disertai naskah akademik, DIM, belum rampung dalam prolegnas lima tahunan bisa berdampak pembahasan sebuah RUU mengulang mulai dari awal lagi.            

 

“Persoalan ini bisa berdampak berbagai upaya merumuskan naskah akademik RUU, penyusunan draf RUU hingga pembahasan menjadi ‘hangus’ atau sia-sia lantaran tak selesai pembahasannya selama satu periode (DPR) lima tahunan. Ini juga berdampak terhadap anggaran negara,” ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat di ruang Baleg DPR, belum lama ini.  

 

Supratman menuturkan nasib pembahasan sebuah RUU yang tidak rampung pada satu periode DPR seringkali ‘hangus’. Akibatnya, RUU yang kembali dimasukan dalam Prolegnas prioritas tahunan dimulai dari awal lagi. Mulai kembali merancang naskah akademik, menyusun draft awal, hingga membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) lagi. Hal ini tentu membuang tenaga, pikiran, waktu, dan anggaran.

 

“Jika melihat ke belakang, sejumlah RUU yang tak rampung di DPR periode sebelumnya, terpaksa mesti diulang kembali penyusunan dan pembahasannya. Ini bakal percuma ketika sebuah RUU sudah bakal rampung pembahasannya, malah diulang lagi,” tegasnya.  

 

Guna mengatasi persoalan ini, pihaknya mengusulkan agar ada sistem carry over (ambil alih) terhadap setiap pembahasan RUU bisa dengan mudah dilanjutkan pada DPR periode berikutnya agar bisa segera disahkan menjadi UU. Hanya saja, usulan ini mesti merevisi Pasal 20 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

 

Pasal 20 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan, Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.”

 

“Itulah Baleg telah mengusulkan revisi pasal tersebut. Dalam Prolegnas Prioritas 2019, RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah masuk dalam daftar dengan nomor urut 3,” lanjut Supratman.

 

Anggota Komisi III DPR itu memberi contoh 43 RUU yang tercatat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018 belum rampung pembahasannnya di tingkat pertama. Tentunya, bila beberapa RUU dari 43 UU itu rampung pembahasannya di Prolegnas 2019, kemudian sisanya tak dapat dibahas pada DPR periode berikutnya, bakal sia-sia.

 

“Makanya diharapkan ada ketentuan carry over yang terpadu dalam revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan begitu, diharapkan ada efektivitas pembahasan RUU, menghemat waktu, dan hemat anggaran negara untuk proses pembuatan RUU,” katanya.

 

Prinsipnya, kata Suratman, semua fraksi di DPR telah menyepakati perihal membuat sistem carry over terpadu terhadap RUU yang tidak rampung pembahasannya di DPR periode sebelumnya. Bahkan pemerintah pun telah memiliki pandangan yang sama soal perlunya sistem carry over terhadap RUU.

 

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto mengatakan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya pada perlunya aturan sistem carry over atau keberlanjutan pembahasan RUU pada masa periode DPR berikutnya. “Revisi dilakukan secara terbatas, khususnya hanya pada pasal tertentu yakni Pasal 20 ayat (3) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” kata dia.  

 

Politisi Partai Amanat Nasional itu melanjutkan revisi Pasal 20 ayat (3) masih terus dikaji oleh Baleg. Setelah itu, bakal dilakukan pembahasan revisi di tingkat Panitia Kerja (Panja). Diharapkan, pembahasan dapat segera selesai sebelum habisnya masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019. Namun, bila tidak juga rampung, anggota DPR periode 2019-2024 dapat segera melanjutkannya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengamini pandangan Supratman dan Totok. Dia meminta usulan Baleg soal revisi ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 12/2011 perlu pertimbangan mendalam. Diharapkan, adanya sisten carry over terhadap pembahasan RUU - yang belum selesai dalam periode keanggotaan DPR - dapat memudahkan DPR dan pemerintah dalam setiap pembahasan RUU.

 

Dia berharap, meski pembahasan sebuah RUU seringkali berkaitan dengan mandat politik pemerintahan ataupun legislatif, tetapi pembahasan terhadap RUU di masa jabatan DPR berikutnya dapat tetap dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat dapat tetap mengawal dan mengikuti perjalanan setiap pembahasan RUU yang bersangkutan. “Itu (RUU, red) yang bisa dibahas sekarang, bisa di-carry over selanjutnya,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua