Banyak organisasi profesi advokat yang lahir setelah terbitnya Surat Keputusan Mahakamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 (SKMA 73/2015). SKMA 73/2015 ini terbit menyusul perpecahan yang terjadi di tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), wadah tunggal organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan amanah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perpecahan ini menimbulkan dampak negatif terhadap profesi advokat secara keseluruhan.
Dampak negatif ini berkembang seiring maraknya upaya organisasi advokat baru, memiliki kecenderungan untuk berlomba merekrut calon anggota sebanyak-banyaknya. Hal ini sedikit banyak berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas dan profesionalitas dari para advokat itu sendiri. Termasuk proses pendidikan profesi advokat yang dijalankan tidak sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Situasi ini yang menjadi alasan bagi Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Jumat-Minggu (16-18/11) di Jakarta. Setelah sebelumnya melakukan dua kali rapat kerja nasional di Palembang dan Bandung, AAI sepakat pada tahun ketiga kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang diketuai oleh Muhammad Ismak ini, melaksanakan Munaslub guna membahas agenda-agenda strategis AAI menyikapi perpecahan wadah tunggal organisasi advokat.
(Baca juga: Asosiasi Advokat Indonesia Resmi Gelar Munaslub).
Dalam sambutannya pada pembukaan Munaslub, Ismak mengajukan pertanyaan mendasar yang akan menjadi arah dari jalannya Munaslub AAI tersebut. “Apakah AAI akan hanya membeo atau memutuskan arah sendiri?” ucap Ismak disambut tepuk tangan peserta Munaslub yang berasal dari 31 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang hadir, Jumat (16/11).
Ismak mengatakan prihatin saat ini karena ada upaya dari advokat yang hendak memberikan sumbangsih fikiran besar untuk profesi advokat secara umum, respons yang muncul dari sesama advokat. “Sudahlah tidak usah banyak bicara, urus saja organisasimu sendiri,” ujar Ismak menirukan, seraya mengajak seluruh anggota AAI untuk merespons situasi ini secara konstruktif.
Secara garis besar, Munaslub AAI kali ini akan membahas perubahan sejumlah poin dalam Anggaran Dasar (AD) AAI dan menentukan arah AAI secara organisasi menyikapi persoalan-persolan dunia profesi advokat. Ada tiga komisi yang membahas tiga hal berbeda dalam rangkaian Munaslub. Komisi I tentang nama, jangka waktu, tujuan dan kegiatan organisasi, serta kuorum dan keputusan. Komisi ini akan membahas bentuk dari revitalisasi organisasi AAI dalam rangka mewujudkan organisasii AAI sebagi organisasi yang mandiri dan profesional.
Sejumlah perubahan yang akan dibahas dalam komisi ini antara lain, rencana mengembalikan nama AAI yang sekarang AAI Officium Nobile kembali menjadi AAI. Selain itu juga terdapat penambahan terkait Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan peran organisasi dalam memfasilitasi penyumpahan calon anggota di Pengadilan Tinggi.