Selasa, 27 November 2018

Bambang Rantam Sariwanto, dari Gotong Kursi Menuju Prestasi di Kursi Sekjen Kemenkumham

Modal pertama adalah disiplin. Kedua, ketekunan. Ketiga adalah mencintai pekerjaan. Jangan selalu memikirkan uang. Rezeki akan datang mengikuti.
Normand Edwin Elnizar
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto. Foto: RES

Tiga dekade mengabdi sebagai birokrat di Kementerian Hukum dan HAM, kisah Bambang Rantam Sariwanto tampak sebagai bukti nyata dari ketekunan yang berbuah keberhasilan. Perjalanan karier Bambang tak pernah sesuai dengan rencananya bahkan sejak awal memilih kuliah. Menjadi mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) baru diputuskannya sekejap di depan loket pendaftaran kuliah hanya karena formulir itu yang masih tersisa.

 

Rencananya kembali pupus karena ditolak masuk lowongan kerja yang diincarnya sejak awal kuliah. Masuk ke Kementerian Hukum dan HAM pada unit di bawah Sekretariat Jenderal pun bisa dikatakan karena hanya itu peluang kerja yang terbuka lebar bagi Bambang. Belum selesai di sana, pilihan promosi jenjang karier pun diterima Bambang apa adanya dari jabatan yang tersisa karena didahului oleh rekannya.

 

Namun, Bambang berpegang teguh pada prinsip totalitas dan tekun pada apapun pekerjaan yang ada di depan mata. Tanpa banyak mengeluh, Bambang lebih memilih berdamai dengan takdir dalam setiap kejutan di episode hidupnya. “Saya ini merasa nggak pintar, jadi apa saja yang bisa saya kerjakan, ya saya kerjakan sebaik-baiknya,” katanya sembari tertawa di tengah wawancara bersama hukumonline di ruang kerjanya, Kamis (22/11).

 

Meskipun mengakui bahwa masuk bekerja di Kementerian Hukum dan HAM berawal dari ajakan sang Paman yang menjabat Menteri Kehakiman kala itu, Bambang menjelaskan bahwa Menteri Kehakiman Ismail Saleh sama sekali tak memberinya jalan pintas. Sebagai lulusan sarjana hukum yang berkesan mentereng di tahun 80-an, Pamannya menempatkan Bambang jauh dari pusat Kementerian. Bambang diterima bekerja pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) pegawai Departemen Kehakiman, Cinere, Depok.

 

“Kerjaan awal saya ngangkat meja, gotong kursi. Pusdiklat baru pindah ke sana tahun 1987, kantor baru di sana, masih sepi dan seram,” kata Bambang mengenang.

 

Perbincangan Bambang dengan hukumonline banyak diwarnai tawanya mengenang perjalanan bisa mencapai posisi orang nomor dua di Kementerian Hukum dan HAM saat ini. Apalagi sebagai sarjana hukum, keberhasilannya di Kementerian Hukum dan HAM justru dalam bidang manajemen organisasi.

 

Prestasi Bambang dibuktikan dengan berbagai penghargaan atas kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam urusan manajemen sumber daya manusia dan keuangan di bawah kepemimpinannya. Tercatat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penghargaan Kemenkumham sebagai penyelenggara seleksi CPNS terbaik tahun 2017.

 

Kementerian Keuangan juga pernah memberikan penghargaan pada Kemenkumham atas keberhasilan mengelola Barang Milik Negara serta penyerapan anggaran terbaik dengan laporan keuangan berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Sementara itu, Bambang sendiri juga mendapat penghargaan sebagai salah satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Teladan Nasional Tahun 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Pengetahuan hukum diakui Bambang sebagai modalnya memahami regulasi dan taat aturan dalam bekerja. Gelar magister bidang manajemen membuatnya mantap dalam menggeluti urusan administrasi. Terakhir, Bambang menuntaskan pendidikan doktor di bidang ilmu pemerintahan untuk mendalami konsep pelayanan publik. “Jadi saya hubungkan ilmu saya yang lintas bidang untuk menunjang pekerjaan saya sebagai birokrat,” katanya.

 

Kedisiplinan Bambang terhadap waktu membuat hukumonline sempat terkecoh dengan jam dinding di ruang kerjanya, lantai tujuh Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM. Hukumonline mengira sudah terlalu lama mewawancarainya dihitung dari janji temu kami. Ternyata semua jam di ruangan Bambang diatur lebih cepat 30 menit dari seharusnya. Berikut petikan wawancara kami.

 

Bagaimana cerita awal berkarier di Kementerian Hukum dan HAM? Apakah memang bercita-cita akan menjadi pejabat di Kementerian Hukum dan HAM?

Kalau bercerita bagaimana saya berkarier di bidang hukum, mulainya dari ayah saya yang angkatan bersenjata lalu pensiun dan beralih jadi penasihat hukum sebuah perusahaan otobus di Pekalongan. Sedangkan ibu saya seorang pegawai negeri sipil di Departemen Perdagangan (sekarang Kementerian Perdagangan-red). Sehari-hari saya melihat bagaimana ayah saya menangani kasus hukum perusahaan otobus. Ada saja kasus kecelakaan yang membuat harus bersidang.

 

Singkat cerita, keduanya memberi kesan tersendiri bagi saya. Saat akan masuk kuliah, kedekatan saya dengan Ibu membuat saya ingin berkuliah di Fakultas Ekonomi (FE). Pekerjaan Ibu yang banyak berkaitan dengan ekonomi dan koperasi lebih menginspirasi saya. Di sisi lain, hobi saya membaca berita sosial politik di koran membuat saya ingin kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

 

Akhirnya saya daftar seleksi masuk FISIP Universitas Indonesia dan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Keduanya tidak diterima. Lalu saya coba lagi daftar masuk FE di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Solo dengan cita-cita ingin kerja di Bank. Saat antre di loket pengambilan formulir, ternyata formulir FE sudah habis. Formulir yang ada tinggal Fakultas Hukum. Ya sudah saya ambil dan ternyata diterima. Ibu saya mendukung, begitu juga ayah saya yang saat itu sudah menjadi pokrol.

 

 

Saya lulus dengan masa studi enam tahun. Selama kuliah aktif di Senat, Badan Pertimbangan Mahasiswa, berbagai kepanitiaan acara, dan aktifitas kemahasiswaan lainnya. Saat lulus masih tetap ingin kerja di Bank. Saya sudah lolos seleksi pegawai Bank Niaga sampai tahap wawancara di Jakarta namun gagal. Ya sudah, saya ambil kerja di perusahaan asuransi. Setelah bekerja enam bulan, ayah saya memanggil pulang ke Pekalongan untuk menjadi pengacara. Selama hampir dua tahun saya berpraktik pengacara.

 

Selama menjadi pengacara itu saya dapat pengalaman baru dan terdorong ingin terlibat dalam pendidikan para hakim. Saya merasakan praktik peradilan yang perlu banyak diperbaiki. Kebetulan Paman saya menawari pekerjaan di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM-red) bagian Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) yang ada di Cinere, Depok. Saya ambil tawarannya dan terlibat jadi penyelenggara diklat Departemen Kehakiman se-Indonesia termasuk untuk para hakim.

 

Wah, jadi semua serba tidak terduga ya Pak? Lalu bagaimana ceritanya dari Pusdiklat di Cinere bisa mencapai puncak karier sebagai Sekretaris Jenderal di kantor pusat?

Nah, sejak tahun 1988 sampai 1999 saya di Pusdiklat, saat itu ada evaluasi kinerja oleh pimpinan. Saya dan satu orang teman dipromosikan ke kantor Sekretariat Jenderal dengan pilihan bagian hubungan masyarakat atau tata usaha. Ternyata dia pilih duluan untuk bagian hubungan masyarakat, ya sudah saya ambil bagian tata usaha.

 

Pekerjaan pertama saya di tata usaha adalah merapikan tumpukan arsip yang sudah memenuhi seisi ruangan. Persis seperti gudang. Setahun di Jakarta, saya ditawari kembali ke Pusdiklat untuk membenahi Pusdiklat. Tahun 2000 saya lakukan pembenahan besar-besaran di Pusdiklat mulai dari sarana prasarana hingga programnya. Saya buat kerja sama beasiswa S2 dengan Universitas Indonesia lewat Pusdiklat. Para pegawai Departemen Kehakiman jadi bisa ikut S2 di Universitas Indonesia.

 

Hasil pembenahan ini membuat Pusdiklat dinilai cocok untuk ditingkatkan menjadi lembaga yang lebih mandiri. Saya lakukan proses untuk menjadi Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Namun sebelum selesai peningkatan status, saya dipromosikan menjadi Kepala Divisi Administrasi di Kantor Wilayah Kehakiman Provinsi Banten. Setahun saya di sana, lalu ditarik Menteri Hukum dan HAM saat itu Pak Hamid Awaludin untuk menjadi Kepala Biro Umum di Sekretariat Jenderal. Setahun kemudian diminta menjadi Kepala Biro Perlengkapan.

 

 

Ternyata hanya 1,5 tahun saja saya sudah dipindahkan lagi menjadi Kepala Kantor Wilayah di Yogyakarta. Setahun di Yogyakarta, saya diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah di Jakarta oleh Pak Patrialis Akbar yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM. Hanya setahun, saya dipindahkan lagi menjadi staf ahli Pak Patrialis.  Tidak lama, sekira empat bulan, saya ditugasi menjabat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal. Saat itu April 2011. Ternyata di bulan Agustus diangkat menjadi Sekretaris Jenderal. Saya menyelesaikan S3 di Universitas Padjajaran bertepatan pelantikan sebagai Sekretaris Jenderal saat itu.

 

Jadi sudah pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal sebelumnya?

Ya, antara 2011-2013. Lalu Menteri yang baru, Pak Amir Syamsudin, meminta saya memimpin BPSDM. Setelah Pak Yasonna menjabat Menteri, saya ditarik lagi menjadi Sekretaris Jenderal sampai saat ini.

 

Apa sebabnya anda menyempatkan studi lanjutan hingga doktor selama berkarier? Padahal jabatan tinggi sudah dicapai.

Saya ini dikenal sebagai pekerja, bukan orang yang pintar. Saya ingin buktikan saya bisa menuntaskan pendidikan akademik walaupun semuanya selesai pas-pasan nyaris habis masa studi. Hehehe

 

Karier anda tampak begitu cepat meningkat, siapapun Menteri yang menjabat tampaknya percaya dengan kinerja anda. Apakah ada tips khusus?

Orang tua saya mendidik disiplin, harus bangun pagi dan harus rajin. Ayah saya kan pensiun dari tentara, jadi saya menikmati digedor-gedor. Modal saya ya rajin. Sejak dari BPSDM saya biasa masuk paling pagi dan pulang paling malam. Saya lakukan sampai sekarang. Pimpinan akan senang dengan mereka yang totalitas. Dan saya lakukan dengan suka cita. Saya belajar mencintai apa yang saya kerjakan. Apalagi saya berpikir bahwa saya tidak cukup pintar, jadi apa saja saya kerjakan sebaik-baiknya. Itu saja.

 

Saya biasa tiba pukul lima pagi di kantor. Kalau diperlukan saya akan menginap di kantor. Jadi yang pertama adalah disiplin. Kedua, ketekunan. Ketiga adalah mencintai pekerjaan. Selain itu sering saya sampaikan pada para staf agar bekerja jangan memikirkan uang. Rezeki nanti akan datang mengikuti. Memang kebetulan saya didukung istri yang bekerja di Bank. Saya baru cerita berapa gaji saya sejak jadi Sekretaris Jenderal. Soalnya dengan gaji dia saja sudah cukup. Hehehe

 

Apakah capaian sejauh ini karena bantuan Paman anda yang dulu adalah Menteri Kehakiman, Pak Ismail Saleh?

Tidak ada. Dulu saya masuk dengan pendidikan sarjana hukum, tapi penempatan di Pusdiklat, Cinere Depok. Kerjaan awal saya ngangkat meja, gotong kursi. Pusdiklat baru pindah ke sana 1987, kantor baru di sana, masih sepi dan seram. Saya dan paman jarang ngobrol. Kalau berkunjung saya pasti di garasi saja karena orangnya galak.

 

Beliau adalah adik dari ayah saya. Kalau memang ada bantuan pasti saya bisa langsung ditunjuk ke tempat yang bagus, apalagi saat itu rekrutmen pegawai kan asal tunjuk titipan dari orang dalam. Beliau meninggal waktu saya menjabat Kepala Biro. Nah, memang ada doa beliau agar saya jadi Sekretaris Jenderal saat dua minggu sebelum meninggal. Sekarang tercapai.

 

Berkaitan dengan unit yang anda tekuni sejak awal berkarier, apa sebenarnya peran vital Sekretariat Jenderal di dalam Kementerian?

Kami memberikan dukungan manajerial. Berbeda dengan Inspektorat yang menangani pengawasan dan setiap Direktorat memiliki fungsi teknis masing-masing. Dukungan manajerial kami meliputi pengelolaan sumber daya manusia, perlengkapan, keuangan, dan semacamnya. Supporting unit baik untuk Menteri maupun unit lainnya.

 

Berbagai inovasi dari Direktorat tidak akan berjalan tanpa dukungan manajerial yang baik. Kami ini melakukan pelayanan publik, harus banyak inovasi untuk memenuhi ekspektasi publik yang terus berkembang. Apalagi saat ini masanya revolusi industri 4.0. Pelayanan publik juga harus berkembang. Nah, Sekretariat Jenderal membantu berbagai urusan manajerial berjalan lancar. Mulai dari rekrutmen sumber daya manusia sudah dengan dukungan Sekretariat Jenderal.

 

Posisi Sekretaris Jenderal kerap dianggap sebagai orang nomor dua. Tapi bagi saya dia tidak lain adalah pembantu umum. Saya melayani semua orang di Kementerian. Dimarahin ya boleh, dikritik sudah pasti. Secara struktural memang seakan-akan berkuasa, namun tidak seharusnya begitu. Prinsipnya, menjadi Sekretaris Jenderal harus jadi pembantu umum agar semua fungsi berjalan baik secara maksimal.

 

Apa yang anda harapkan untuk dicapai Sekretariat Jenderal?

Saya ingin membantu Kementerian mendapatkan berbagai penghargaan tingkat nasional. Kalau lihat Kementerian lain banyak yang naik prestasinya. Jadi saya ingin mendorong untuk bisa mencapai itu. Mendukung berbagai inovasi direktorat-direktorat di Kementerian Hukum dan HAM.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.