Rabu, 05 Desember 2018

Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi

Upaya radikal namun diyakini akan memberikan pengaruh cepat.
Normand Edwin Elnizar
Foto: SGP

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), M.Nur Solikhin, menjelaskan setidaknya ada dua masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia. Pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia.

 

Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Dua masalah ini dianggap Solikhin sebagai ‘bencana’ yang menghambat pembangunan negara. Menurutnya diperlukan upaya radikal melalui reformasi regulasi yang sistematis.

 

Penelitian Solikhin, yang membandingkan dengan pengalaman berbagai negara, menunjukkan bahwa kehadiran lembaga khusus untuk mengelola reformasi regulasi ini sebagai langkah jitu. Hal ini ia kemukakan dalam penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Pasar Modal, Vol.VIII.Ed.15/2018 dengan judul Penataan Kelembagaan untuk Menjalankan Reformasi Regulasi di Indonesia.

 

Solikhin menggunakan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di tahun 2012 sebagai salah satu data penelitiannya. OECD Reviews of Regulatory Reform Indonesia 2012 mengulas soal kebutuhan Indonesia melakukan reformasi regulasi.

 

Data lain yang digunakan oleh Solikhin adalah Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi milik Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan (DAPP) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2011 dan Laporan Reformasi Regulasi Semester Satu tahun 2007 yang disusun Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

 

Kebutuhan Indonesia untuk melakukan reformasi regulasi rupanya telah menjadi sorotan pihak nasional dan internasional. Namun, Solikhin melihat isu ini sebatas muncul dan tenggelam begitu saja karena masih bergantung political will penguasa.

 

Persoalan reformasi regulasi kembali mengemuka setelah Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi pada Maret 2016. Presiden nampak serius dengan persoalan reformasi regulasi terutama untuk mendorong inovasi dan pengembangan sektor ekonomi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua