Jumat, 07 December 2018

Permudah Penelusuran Database Putusan, MK Gandeng Hukumonline

Pengguna dapat mencari lebih dari 12 ribu dokumen yang dimiliki MK mulai dari putusan, ikhtisar putusan, risalah persidangan, dan anotasi.
RED
Sekjen MK M. Guntur Hamzah (tengah) saat ditemui perwakilan Hukumonline di ruang kerjanya, Kamis (6/12). Foto: Hol

Mahkamah Konstitusi (MK) menggandeng Hukumonline dalam upaya mengembangkan mesin pencari (search engine) terkait database perkara lembaga penjaga marwah konstitusi tersebut. Terhitung mulai 1 Desember 2018, masyarakat yang ingin mencari dokumen yang dimiliki MK, mulai dari resume perkara, putusan, ikhtisar putusan, risalah persidangan, hingga anotasi dapat menelusuri dengan mudah dan cepat melalui laman https://search.mkri.id.

 

Chief Technology Officer Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan, sebanyak 12.523 dokumen terkait hasil kerja MK selama ini dapat ditelusuri oleh masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat. “Hukumonline memberikan teknologi transfer dan knowledge transfer berdasarkan pengalaman 18 tahun kami mengelola dokumen legal,” kata dia, Jumat (7/12/2018).

 

Jika masyarakat menggunakan search engine ini, lanjut Arkka, dapat melihat secara lebih detail dokumen legal berdasarkan jenis perkaranya. Tak hanya itu, jenis amar putusan hingga jumlahnya terperinci secara jelas dan mudah untuk dicari. Seluruh jenis perkara yang ditangani MK juga dipaparkan dengan baik lengkap dengan dokumen lampirannya, termasuk file audio persidangan.

 

Jenis dokumen konstitusi dan jumlahnya:

No.

Jenis Dokumen

Jumlah

1.

Putusan

2.937

2.

Ikhtisar Putusan

245

3.

Risalah Persidangan

9.283

4.

Anotasi

58

 

Dari jumlah 2.937 putusan yang termuat dalam laman tersebut, terbagi atas empat jenis amar putusan. Arkka menjelaskan, selain cepat, mudah dan akurat, kelebihan mesin pencari ini masyarakat dapat dengan mudah mencari kata kunci dalam dokumen putusan. Sehingga, hal ini dapat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan penelitian atau kegiatan lain dari dokumen yang dihasilkan MK.

 

Jenis amar putusan dan jumlahnya:

No.

Amar Putusan

Jumlah

1.

Ditolak

1.275

2.

Dikabulkan

149

3.

Dikabulkan Sebagian

278

4.

Tidak Dapat Diterima

873

 

Kemudahan teknologi dalam bidang hukum menjadi salah satu visi Hukumonline. Untuk itu, Arkka berjanji, Hukumonline akan terus hadir memberikan variasi hukum yang berhubungan dengan produk dan solusi bagi klien maupun masyarakat luas. “Kami bersemangat pada persimpangan antara hukum dan teknologi yang selalu memberi kita masalah baru dan menantang yang saat ini belum terpetakan dengan baik di Indonesia,” katanya.

 

Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah mengatakan MK menyambut baik kerja sama pencarian database perkara dengan Hukumonline. Sebab, pihaknya selama ini terkendala dalam melakukan tracking (penelusuran) dalam mencari data perkara di MK. Sementara Hukumonline memiliki teknologi kreatif yang luas biasa terkait mesin pencarian database ini.   

 

“Kebetulan, MK memiliki database terkait putusan, risalah, dan data lain yang cukup banyak. Setelah Hukumonline memaparkan aplikasi teknologi, ini sesuai dengan kebutuhan MK,” ujar Guntur Hamzah, Jum’at (7/12/2018).  

 

Menurut Guntur, kerja sama antara MK dan Hukumonline ini sebetulnya kelanjutan atau pengembangan kerja sama sebelumnya. Dia optimis kerja sama ini berpengaruh besar dalam upaya memberikan akses informasi perkara yang cepat dan akurat kepada publik. “Nantinya, informasi terkait putusan, risalah, ikhtisar, anotasi putusan MK dengan muda praktis ditemukan dengan cepat dan akurat,” kata dia.  

 

Dia berharap kerja sama dengan Hukumonline sebagai mitra strategis ini, MK mampu membuat kreativitas baru. “MK merasa kerja kreatif Hukumonline sangat dibutuhkan MK. Semoga banyak ide kreatif dan inovasi Hukumonline yang dapat diterapkan di MK. Dan tentunya MK juga berupaya mengembangkan inovasi ini sebagai badan peradilan modern dan terpercaya,” katanya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.