Selasa, 11 Desember 2018

Belum Prioritas, Isu HAM Didorong dalam Diskursus Capres-Cawapres

Hak asasi manusia adalah komponen penting dari konsep negara hukum.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Sejumlah aktivitas dan politisi menyampaikan pandangan tentang isu hak asasi manusia. Foto: DAN

Hak Asasi Manusia merupakan elemen sentral dari negara hukum. Tidak ada negara hukum tanpa adanya perlindungan, penghormatan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, Indonesia sudah seharusnya menganut dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

 

Kajian yang dilakukan sejumlah pihak memperlihatkan isu HAM belum menjadi prioritas yang disorot pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam masa kampanye. Apakah isu ini tidak akan ‘laku’ dijual menjelang pemilihan umum serentak 17 April 2019 mendatang? Dalam diskusi mengenai indeks hak asasi manusia dan visi misi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta, Senin (10/12), sejumlah pembicara mendorong agar pasangan capres-cawapres mengangkat isu hak asasi manusia.

 

Misalnya, Indonesian Legal Roundtable (ILR) mengingatkan kepada kedua pasangan calon untuk mempersiapkan visi misi terkait penegakan prinsip hak asasi manusia apa bila mereka terpilih pada pemilu nanti. “Masih ada waktu sebelum 9 Januari, para capres-cawapres masih punya kesempatan untuk memperbaiki dan menurunkan visi dan misi yang telah disampaikan pada saat pendaftaran,” ujar peneliti ILR, Erwin Natosmal.

 

ILR telah melakukan pemetaan terkait indeks negara hukum sepanjang 2012 hingga 2017. Berdasarkan indeks tersebut, hak asasi manusia merupakan salah satu prinsip penting yang diukur. Hak asasi manusia menurut indeks negara hukum yang dirilis ILR merupakan komponen penting dengan bobot 25 persen dari keseluruhan nilai indeks negara hukum.

 

Menurut Erwin dalam HAM, hal penting yang seringkali digunakan untuk mengukur ketercapaian penegakan prinsip HAM adalah terpenuhinya hak sipil dan hak politik warga negara. berdasarkan data yang dikumpulkan ILR, sejak 2012 hingga 2017, ada penurunan nilai prinsip hak asasi manusia di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo jika dibandingkan dengan periode pemerintahan presiden sebelumnya. Meskipun dalam perkembangannya ada peningkatan tren menuju perbaikan penerapan prinsip HAM, perkembangan itu tidak signifikan.

 

(Baca juga: Penguatan Isu HAM Harus Lewat Peraturan Perundang-Undangan)

 

Menjelang Pemilu berlangsung, ILR menilai upaya pemenuhan HAM juga belum memenuhi ekspektasi publik. Bahkan berdasarkan penelusuran yang dilakukan, tidak satu pun pasangan capres-cawapres yang secara spesifik memiliki visi misi yang menjadikan HAM sebagai salah satu prioritas pendekatan menghasilkan strategi kebijakan publik di masa mendatang. Tidak masuknya HAM sebagai salah satu prioritas tentu saja merupakan kemalangan dalam upaya penguatan prinsip-prinsip negara hukum dan mencapai tujuan dasar bernegara,” ujar Erwin.

 

Senada, Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar menyayangkan kurangnya semangat penegakan prinsip HAM dalam visi misi kedua pasangan calon presiden calon wakil presiden. Kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal bertarung di pemilu 2019, kata dia, tidak kompatibel dengan semangat hak asasi manusia. ”Tarung ulang” antara kedua calon presiden saat ini tidak memberi pilihan yang lebih variatif kepada pemilih sehingga sulit memasukkan agenda hak asasi manusia ke dalam visi membangun Indonesia ke depan. “Soal mereka harus dipilih, iya. Tapi ke depan isu HAM tidak akan digunakan. Keduanya tidak ramah dengan HAM,” terang mantan Koordinator KontraS ini.

 

Haris mengulang kembali ingatan publik terkait janji-janji penegakan HAM Presiden Joko Widodo pada masa kampanye pilpres 2014 yang lalu. Namun, dalam pelaksanaanya hal ini hanya dipenuhi dengan undangan rutin kepada aktivis HAM setiap memperingati hari HAM sedunia yang jatuh pada setiap 10 Desember. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi juga terbit Perppu mengenai organisasi kemasyarakatan, yang ‘mempermudah’ Pemerintah mencabut status badan hukum ormas.

 

(Baca juga: Isu HAM Belum Prioritas, Tantangan Penyelesaiannya Makin Berat)

 

Haris menyayangkan narasi hak asasi manusia terus diulang-ulang. Memang, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak meratifikasi instrumen HAM dunia. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan, masih banyak yang bertentangan dengan prinsip HAM. Belum lagi dilihat dari prakteknya. Secara institusional, kata Haris, langkah afirmatif yang diterapkan dengan memasukkan unsur daerah dan golongan dalam proses rekrutmen komisioner Komnas HAM misalnya menurut haris sedikit banyak menjadi satu penyebab minimnya sosok komisioner yang memiliki kompetensi memadai yang mengisi lembaga-lembaga tersebut.

 

Politisi Partai Demokrat, Rachlan Nasidik menyoroti ketentuan UU ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian. Aparat telah terlalu jauh menerapkan ketentuan UU ITE dengan tuduhan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Rachlan berpendapat UU ITE sebenarnya ditujukan untuk melindungi keberadaan kelompok minoritas. “Itu adalah cara untuk mengancam kelompok yang mengancam kelompok minoritas yang dimaksudkan melakukan diskriminasi dengan cara memaksa atau menggunakan kekerasan,” ujar Rachlan.

 

Rachan juga mengkritik cara penguasa menangani isu-isu kebhinnekaan yang pada tahap selanjutnya menjadi batu sandungan bagi upaya integrasi nasional. Slogan-slogan kebhinnekaan seperti “saya Pancasila” yang menajdi narasi pemerintah secara tidak langsung mengafirmasi keterbelahan sosial dan menimbulkan kesan berbeda bagi kelompok yang berseberangan dengan rezim.

 

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra menyayangkan kondisi yang hari ini tengah berlangsung. Kompetisi electoral yang menyebabkan gesekan antara kubu-kubu pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menurut Surya memberi ruang kepada “penumpang gelap” yang ingin memasukkan tujuan mereka ke dalam proses kontestasi pilpres. “Kelompok yang intoleran hari ini adalah yang memanfaatkan demokrasi hari ini. Mereka yang paling keras memanfaatkan demokrasi,” tegas Surya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua