Kamis, 13 December 2018

Benarkah Body Shaming Melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli

Body shaming termasuk bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP.
M-28
Ilustrasi: BAS

Saat ini siapapun lebih mudah mengakses informasi dan berekspresi di dunia maya. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa bisa sesuka hati membuka media sosial kapan dan di mana saja melalui gawai mereka. Tapi hal yang perlu disadari adalah kebebasan dan kemudahan ini harus disertai pula dengan tanggung jawab kita saat berselancar di dunia maya. Sayangnya banyak warganet ‘bandel’ yang belum mengetahui pentingnya bertanggung jawab atas perilakunya di dunia maya.

 

Beberapa pekan lalu isu mengenai pemidanaan bagi pelaku body shaming di media sosial menghiasi trending topic media massa. Istilah body shaming bila merujuk pada Oxford Living Dictionaries bisa didefinisikan sebagai bentuk tindakan mengejek/menghina dengan cara mengomentari bentuk atau ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Lalu bagaimana pandangan para ahli soal pemidanaan atas tindakan body shaming yang dilakukan di dunia maya?

 

Indonesia sudah memiliki sejumlah aturan yang mengatur perilaku di internet seperti UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian beberapa ketentuannya diubah dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE).

 

Pakar Hukum Telematika Fakultas Hukum UI, Edmon Makarim, yang dihubungi Hukumonline menyampaikan dalam penjelasan tertulisnya bahwa pembuatan UU ITE mengakomodasi ketentuan pemidanaan dari Convention on Cybercrime (CoC). Pada dasarnya cybercrime berbicara mengenai computer as a tools (komputer sebagai alat/sarana perbuatan kejahatan) dan computer as a target (komputer sebagai sasaran perbuatan kejahatan).

 

Dalam konteks komputer sebagai sarana, cybercrime sebenarnya mencakup tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Misalnya pornografi anak, pelanggaran hak cipta, dan lainnya. Pada dasarnya CoC membicarakan tentang pengumuman/pendistribusian konten ilegal yang batasan normatifnya kembali kepada kaidah-kaidah hukum pidana yang telah ada sebelumnya.

 

Sedangkan dalam konteks komputer sebagai sasaran, maka yang dibicarakan adalah kriminalisasi tindakan yang belum ada dalam ketentuan atau kaidah hukum pidana sebelumnya. Misalnya akses ilegal, penyadapan ilegal,  data interference, system interference, dan penyalahgunaan alat atau perangkat tertentu.

 

Artinya, perbuatan body shaming di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindakan kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Maksudnya adalah semata-mata bertujuan melawan hukum. Demikian pula halnya dengan sifat deliknya. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah cybercrime tetap merupakan delik aduan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua