Selasa, 18 Desember 2018

Peran Humas Sebagai Jembatan Komunikasi di Tahun Politik

Kehumasan harus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan pesan yang berpengaruh terhadap  masyarakat.
RED
Foto: Humas MPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma’ruf Cahyono membuka secara resmi acara Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dengan tema ‘Peran Lembaga MPR di Tahun Politik’, Selasa (18/12). Acara berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

 

Acara yang diikuti 100 lebih peserta perwakilan bidang kehumasan instansi, lembaga-lembaga serta beberapa kementerian negara. Selain dihadiri Ma'ruf, juga dihadiri Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, Kepala Biro Humas Setjen MPR  Siti Fauziah dan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Muhammad Jaya.

 

Kepada para peserta, Ma’ruf mengingatkan pentingnya peran kehumasan lembaga-lembaga dan kementerian-kementerian negara sebagai penghubung antara negara dan masyarakat.  Kehumasan memiliki satu psikologi hubungan, antara negara dan masyarakat.  

 

“Peran dan hubungan kehumasan tersebut tentu saja sangat penting terutama sebagai jembatan komunikasi kepada rakyat,” ujarnya.

 

Sebagai contoh, saat ini sering terdengar isu bahwa bangsa Indonesia terancam tiga ‘dis’. Yakni disorientasi, distrust dan disobedience. Ini sangat berbahaya jika terjadi dan meluas dalam tataran kenegaraan.

 

Disinilah, menurut Ma’ruf, peran-peran kehumasan untuk membalik isu ancaman tiga ‘dis’ tersebut menjadi positif dan baik untuk masyarakat dan negara. Pertama isu disorientasi, bagaimana kehumasan berperan agar seluruh anak bangsa memiliki orientasi berbangsa dan bernegara yang sewajarnya, selayaknya dan senormalnya sesuai harapan the founding fathers Indonesia.  

 

Kedua isu distrust, bagaimana kehumasan mampu menghilangkan distrust masyarakat kepada negara menuju masyarakat yang sepenuhnya menaruh kepercayaan penuh terhadap bangsa dan negaranya. Jika, peran-peran tersebut diupayakan maksimal dan berhasil maka akan muncul satu kekuatan yang menghilangkan disobedience atau pembangkangan.

 

Ditekankan Ma’ruf, jika disobedience tidak terjadi, tentu negara dan masyarakat akan berada dalam hubungan yang selaras, baik, saling mendukung dan pada akhirnya segala yang dicita-citakan bersama akan mudah untuk diwujudkan.

 

“Saya kira peran-peran kehumasan tersebut sangat luarbiasa, peran humas tidak hanya masuk dalam tataran-tataran rutin keseharian yang biasa dilakukan tapi masuk juga dalam tataran besar salah satunya bagaimana mewujudkan itu semua membalik ancaman tiga ‘dis’ tadi,” katanya.

 

Kehumasan, lanjut Ma’ruf, juga harus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, tapi tidak hanya pesan di permukaan saja, namun pesan-pesan yang betul-betul bisa memberikan pengaruh.  Pengaruh tersebut, ditataran MPR sendiri sangat tinggi harapannya yakni bagaimana sistem nilai yang ada juga sampai kepada masyarakat.

 

“Intinya, apapun yang akan kita lakukan dalam melakukan peran kehumasan dan layanan informasi kepada masyarakat, tentu pada akhirnya yang merupakan harapan besar kita semua adalah, pertama bagaimana masyarakat mampu menciptakan satu kondisi bangsa yang berorientasi kepada masa depan bangsanya, kedua masyarakat yang percaya kepada bangsanya dan ketiga adalah masyarakat yang patuh pada bangsa dan negaranya,” tandasnya.

 

Berbicara soal tahun politik 2019 yang akan disongsong bangsa Indonesia, Ma’ruf mengungkapkan bahwa peran serta aktif seluruh masyarakat secara baik dan bijaksana akan membawa bangsa Indonesia menuju ke arah kebaikan demokrasi dan kebaikan secara keseluruhan.

 

“Menyongsong tahun politik 2019, kita sikapi dengan bijaksana dan dewasa. Proses tahapan-tahapan demokrasi yang sudah kita lalui sesungguhnya yang mematangkan kita dalam menyongsong demokrasi 2019 dengan cara-cara yang demokratis yakni cara-cara Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kita,” tandasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua