Kamis, 20 December 2018

DDTC Sabet Pro Bono Innovation Award for Non-Law Firm

​​​​​​​DDTC memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terkait pro bono non-litigasi, yakni pemberian pemberian bantuan jasa pajak di luar pengadilan.
Tim Inforial
Managing Partner DDTC Darussalam (kiri) saat menerima plakat penghargaan dari Direktur Konten dan Pemberitaan Hukumonline Amrie Hakim (kanan). Foto: RES

DDTC meraih penghargaan Hukumonline Award 2018 Indonesia Pro Bono Champions kategori Pro Bono Innovation Award for Non-Law Firm. DDTC dinilai sebagai institusi yang telah menjalankan kegiatan pro bono dengan optimal sehingga mewarnai dinamika sistem perpajakan di Tanah Air.

 

Bagi para pemangku kepentingan di bidang pajak tentu tidak asing lagi dengan nama DDTC. Perusahaan swasta yang berbasis di Jakarta ini memiliki spesialisasi di bidang pajak, baik domestik maupun internasional. Di bawah kepemimpinan Managing Partner Darussalam, DDTC memiliki visi menjadi institusi pajak yang berbasis riset dan ilmu pengetahuan.

 

Perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 11 tahun ini juga memiliki tenaga profesional yang berkualitas. Beberapa tenaga profesional didukung dengan fasilitas penimbaan ilmu, baik pendidikan formal maupun nonformal, dari beberapa perguruan tinggi ternama seperri Harvard University (Amerika Serikat), University New South Wales (Australia), Tilburg University (Belanda), Leiden University (Belanda), dan Vienna University of Economics and Business (Austria).  

 

Sebanyak 11 profesional DDTC merupakan pemegang sertifikat International Tax dari Chartered Institute of Taxation (Inggris). Selain itu, sebanyak 14 profesional DDTC memegang sertifikat Transfer Pricing dari Chartered Institute of Taxation (Inggris). Tidak mengherankan jika DDTC berhasil masuk tier 1 konsultan pajak transfer pricing se-Indonesia 2019 versi International Tax Review (ITR), lembaga yang berbasis di London.

 

Sebagai informasi, isu transfer pricing merupakan isu utama yang dihadapi oleh otoritas pajak di seluruh dunia. Selain itu, DDTC tahu bahwa area transfer pricing ini umumnya membicarakan sengketa pajak dengan nilai besar dan menyangkut perusahaan multinasional. Walau 95% klien DDTC adalah perusahaan multinasional terkemuka, menariknya merupakan satu-satunya  konsultan pajak terkemuka asli dari bumi Indonesia dan tidak berafiliasi dengan asing.

 

Kali ini, penghargaan Hukumonline Award 2018 Indonesia Pro Bono Champions kategori Pro Bono Innovation Award for Non-Law Firm diberikan kepada DDTC karena konsistensi perusahaan menjalankan pro bono. DDTC memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terkait pro bono non-litigasi, yakni pemberian pemberian bantuan jasa pajak di luar pengadilan.

 

“Bagi kami di DDTC, baik aktivitas pro bono pada litigasi dan non-litigasi di bidang pajak, bermuara pada satu hal yang sama yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum pajak,” ujar Darussalam.

 

Darussalam menambahkan aktivitas pro bono non-litigasi dimaksudkan untuk menjamin pengetahuan masyarakat, mengeliminasi asimetri di bidang pajak, dan menjamin sistem pajak (hukum, kebijakan, dan administrasi) yang seimbang. Secara tidak langsung, aktivitas pro bono non-litigasi tersebut akan mengurangi jumlah sengketa pajak di tingkat litigasi.

 

“Dalam menjaga kontrak fiskal yang ideal serta hubungan harmonis antara wajib pajak dengan pemerintah, justru aktivitas pro bono di bidang non-litigasi menjadi sangat penting. Inilah yang menjadi filosofi DDTC dalam menjalankan aktivitas pro bono,” jelasnya.

 

Seluruh kegiatan yang tercakup pro bono non-litigasi sudah dijalankan DDTC. Pertama, pendidikan hukum pajak. DDTC aktif menjalankan kegiatan ini melalui pendidikan kepada profesional DDTC dalam Human Resource Development Program (HRDP) secara gratis dan tanpa ikatan dinas.

 

DDTC juga memiliki DDTC Academy sebagai sarana edukasi perpajakan yang terbuka untuk masyarakat umum melalui pelatihan intensif, kursus, seminar, dan workshop. Perusahaan ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan gratis untuk memajukan pendidikan pajak.

 

Selain itu, DDTC juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. DDTC memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan studi atau yang ingin berpartisipasi dalam seminar atau konferensi internasional. Hingga saat ini, sudah ada puluhan mahasiswa yang mendapat beasiswa operasional pendidikan dari DDTC.

 

Kedua, investigasi kasus. DDTC bersama pemangku kepentingan dan stakeholder terkait telah aktif melakukan kerja sama pengamatan dan penelusuran berbagai isu perpajakan di Tanah Air.

 

Ketiga, konsultasi hukum pajak. Sejak awal berdiri, DDTC (DDTC Consulting) memang berniat untuk tidak hanya sekadar menjadi konsultan pajak biasa. DDTC terbukti telah mewarnai momentum pengampunan pajak 2016 dengan menyelenggarakan konsultasi gratis pada masyarakat di beberapa kota.

 

Keempat, pendokumentasian hukum pajak. DDTC memiliki pendokumentasian produk hukum dalam mesin pencari dokumen/ peraturan perpajakan DDTC Tax Engine. Selain merupakan bentuk pendokumentasian, DDTC Tax Engine bersama dengan portal berita perpajakan DDTC News berkomitmen untuk mengeliminasi asimetri informasi perpajakan dan membangun masyarakat melek pajak.

 

DDTC juga memiliki DDTC Library. DDTC Library merupakan perpustakaan perpajakan terlengkap se-Indonesia yang bisa diakses oleh masyarakat umum, dengan koleksi lebih dari 2.500 buku dan jurnal. Buku-buku tersebut dapat digunakan sebagai sumber penelitian dan memperkaya diskusi perpajakan di Indonesia.

 

Kelima, penyuluhan hukum pajak. DDTC secara aktif terlibat untuk memberikan pandangan dalam berbagai seminar dan diskusi publik baik secara nasional maupun internasional. DDTC juga selalu menjadi narasumber di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik terkait dengan isu-isu perpajakan.

 

Keenam, penelitian hukum pajak. Melalui DDTC Fiscal Research, perusahaan ini melakukan pengamatan dan riset terkait berbagai isu yang mendukung transformasi kebijakan pemerintah, terutama perpajakan, yang adil dan berimbang. Hasil analisis selalu dibagikan ke publik melalui opini media, buku, jurnal, working paper, dan majalah InsideTax.

 

Ketujuh, perancangan hukum pajak (legal drafting). DDTC secara aktif terlibat sebagai mitra strategis pemerintah dalam menginisiasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai rancangan peraturan pajak.

 

Kedelapan, pembuatan pendapat/catatan hukum (legal opinion/legal anotasi). DDTC selalu menjalankan kegiatan ini melalui penulisan analisis dan working paper. DDTC juga terlibat dalam beberapa publikasi di luar negeri.

 

Kesembilan, pemberdayaan masyarakat serta aktivitas lain. DDTC aktif menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Saat ini, sudah ada 11 perguruan tinggi yang meneken nota kesepahaman (MoU) dengan DDTC.

 

Ke-11 perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Kristen Petra, Universitas Kristen Maranata, Institut STIAMI, JENTERA School of Law, dan Universitas Muhammadyah Sukabumi.

 

Beberapa aspek tersebut sarat dengan inovasi dan selaras dengan perubahan lanskap pajak yang begitu cepat baik di ranah domestik maupun internasional. Dengan demikian, pantaslah DDTC mendapatkan penghargaan Award 2018 Indonesia Pro Bono Champions kategori Pro Bono Innovation Award for Non-Law Firm.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua