Kamis, 03 January 2019

Mengintip Isi Aturan Baru Taksi Online

Pemerintah berwenang mengatur batasan tarif atas dan bawah taksi online. Aturan baru ini juga dianggap lebih mengakomodir setiap pihak dibandingkan peraturan sebelumnya.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi taksi daring baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Ilustrator: BAS

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai taksi online yang tercantum dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan baru ini sekaligus menggantikan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub 26/2017 sebagai Revisi Permenhub 32/2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. 

 

Beleid yang berlaku sejak 19 Desember tersebut, mengatur secara spesifik mengenai kriteria taksi online. Terdapat 49 pasal dalam aturan ini yang terdiri dari berbagai pokok pengaturan seperti kriteria pelayanan, penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum, pengusahaan angkutan sewa khusus, tarif, penggunaan aplikasi berbasis teknologi. Lalu, pokok aturan ini juga memuat pengawasan, perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, tata cara pengenaan sanksi administratif serta ketentuan peralihan.

 

Dalam pokok ketentuan kriteria pelayanan, taksi online harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Permenhub 118/2018. Ketentuan tersebut antara lain:

 

  1. Wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
  2. Tidak berjadwal;
  3. Pelayanan dari pintu ke pintu;
  4. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
  5. Besaran tarif angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi
  6. Memenuhi standar pelayanan minimal;
  7. Pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi

 

Kemudian, aturan ini juga mewajibkan semua perusahaan taksi online memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Dalam pengurusan izin tersebut juga dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah.

 

Setiap perusahaaan taksi online tersebut dapat berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Setiap perusahaan angkutan sewa khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(Baca Juga: Transportasi Online vs Konvensional)

 

Salah satu pokok lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai tarif. Dalam aturan ini, pemerintah melalui Menteri Perhubundan dan Pemerintah Daerah berwenang menentukan tarif pada angkutan sewa khusus ini. Sebelumnya, besaran tarif ditentukan sendiri masing-masing perusahaan taksi online.

 

Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani menjelaskan perusahaan taksi online ini tidak boleh menetapkan tarif di luar batasan yang diatur pemerintah. Menurutnya, ketentuan ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi perusahaan dengan pihak pengemudi serta penumpang.

 

“Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhuv, dengan batas bawah Rp 3.500 dan batas atas Rp 6.000. Di antara itu, skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur, dan aplikator pun diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri,” jelas Yani dalam keterangan persnya, Rabu (26/12) lalu.

 

Yani juga menyatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta sanksi yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi.

 

“Kemenhub sudah meminta aplikator untuk membagi  suspend ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend sedang, akun driver yang terkena suspend bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan, sementara kalau sudah sangat berat itu akan ada sanksi pidana. Hal ini akan dievaluasi oleh masing-masing aplikator,” jelas Yani. 

 

Terbitnya peraturan baru ini juga mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda), Ateng Haryono menilai aturan baru ini sudah lebih mengakomodir seluruh pemangku kepentingan seperti perusahaan taksi online, pengemudi serta penumpang dibandingkan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.

 

“Esensi peraturan ini ada nawaitu (niat) dari Kemenhub untuk mengatur semua angkutan umum di jalan raya. Sebab, dari peraturan sebelumnya ada jeritan-jeritan dari pihak tertentu yang merasa keberatan dengan aturan ini. Saya dengar dari teman-teman pelaku usaha angkutan online sudah merasa selaras dengan aturan ini,” kata Ateng saat dihubungi hukumonline, Kamis (3/1/2019).

 

Sehubungan dengan aturan tarif, Ateng juga mendukung agar pemerintah menentukan besarannya. Sebab, penentuan tarif diserahkan pada pelaku usaha justru berdampak negatif bagi kelangsungan industri ini.

 

“Memang harus ada pengaturan supaya tidak saling membunuh antar pemain. Kalau tidak diatur pemerintah maka tidak akan terjadi sustainability, sebab siapa yang kuat yang akan menang,” jelas Ateng.

 

Sementara itu, Vice Presiden Corporate Affairs GOJEK, Michael Say menyatakan siap mengikuti aturan baru ini. Dia juga menjelaskan saat ini pihaknya masih mempelajari dampak dari aturan baru ini terhadap seluruh mitranya.

 

“Kami menghormati atas disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118/ 2018. Saat ini kami masih mempelajari seluruh substansi penting di dalam peraturan tersebut, termasuk dampaknya terhadap seluruh mitra GO-CAR,” jelas Michael, Rabu (2/1).

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua