Rabu, 16 January 2019

OJK: Tak Semua Leasing Dapat Fasilitas DP Nol Persen

OJK mengklaim POJK Nomor 35/POJK.05/2018 telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
Mochamad Januar Rizki
Gedung OJK di Jakarta. Foto: RES

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan perusahaan pembiayaan (multifinance) yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Alasan terbitnya aturan ini diharapkan perusahaan pembiayaan dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

 

Salah satu poin paling menyita perhatian publik pada aturan ini yaitu mengenai ketentuan uang muka atau down payment nol persen kendaraan bermotor yang dapat diberikan perusahaan pembiyaan kepada nasabah. Ketentuan ini menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan berbagai program pemerintah daerah yang ingin menekan pertumbuhan volume kendaraan bermotor dan pengurangan polusi. Selain itu, ketentuan DP nol persen juga dikhawatirkan meningkatkan risiko kredit macet industri jasa keuangan.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B, Bambang W Budiawan meminta agar publik tidak khawatir mengenai ketentuan tersebut. Dia menjelaskan OJK telah mengkaji aturan ini secara mendalam. Sehingga, risiko-risiko yang dikhawatirkan tersebut telah terantisipasi dalam aturan ini.

 

“Dalam aturan ini kami hati-hati mempertimbangkan aspek prudensialnya. Intinya, kami ingin industri ini bisnisnya maju, punya rem bagus dan nasabah happy,” jelas Bambang di Jakarta, Rabu (16/1).

 

(Baca Juga: Leasing Boleh Terapkan DP Nol Persen, Ini Syarat dari OJK)

 

Sehubungan dengan DP nol persen tersebut, Bambang menjelaskan tidak semua perusahaan pembiayaan mendapatkan fasilitas tersebut. Perusahaan-perusahaan berkondisi keuangan sehat atau rasio non-performing finance (NPF) neto kendaraan bermotor di bawah 1 persen saja yang mendapatkan fasilitas tersebut.

 

“Jadi bukan NPF total hanya perusahaan dengan NPF kendaraan bermotor di bawah 1 persen saja yang bisa,” jelas Bambang.

 

Terdapat perubahan signifikan dalam ketentuan DP nol persen kendaraan bermotor ini. Pasalnya, aturan OJK sebelumnya menetapkan kewajiban DP kendaraan bermotor paling rendah sebesar 5 persen dan paling tinggi sebesar 25 persen. Dengan demikian, Bambang menilai persyaratan tersebut dapat memitigasi terjadinya penambahan kredit bermasalah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua