Rabu, 16 Januari 2019

OJK: Tak Semua Leasing Dapat Fasilitas DP Nol Persen

OJK mengklaim POJK Nomor 35/POJK.05/2018 telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.
Mochamad Januar Rizki
Gedung OJK di Jakarta. Foto: RES

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan mengenai penyelenggaraan perusahaan pembiayaan (multifinance) yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No.35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Alasan terbitnya aturan ini diharapkan perusahaan pembiayaan dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

 

Salah satu poin paling menyita perhatian publik pada aturan ini yaitu mengenai ketentuan uang muka atau down payment nol persen kendaraan bermotor yang dapat diberikan perusahaan pembiyaan kepada nasabah. Ketentuan ini menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan berbagai program pemerintah daerah yang ingin menekan pertumbuhan volume kendaraan bermotor dan pengurangan polusi. Selain itu, ketentuan DP nol persen juga dikhawatirkan meningkatkan risiko kredit macet industri jasa keuangan.

 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2B, Bambang W Budiawan meminta agar publik tidak khawatir mengenai ketentuan tersebut. Dia menjelaskan OJK telah mengkaji aturan ini secara mendalam. Sehingga, risiko-risiko yang dikhawatirkan tersebut telah terantisipasi dalam aturan ini.

 

“Dalam aturan ini kami hati-hati mempertimbangkan aspek prudensialnya. Intinya, kami ingin industri ini bisnisnya maju, punya rem bagus dan nasabah happy,” jelas Bambang di Jakarta, Rabu (16/1).

 

(Baca Juga: Leasing Boleh Terapkan DP Nol Persen, Ini Syarat dari OJK)

 

Sehubungan dengan DP nol persen tersebut, Bambang menjelaskan tidak semua perusahaan pembiayaan mendapatkan fasilitas tersebut. Perusahaan-perusahaan berkondisi keuangan sehat atau rasio non-performing finance (NPF) neto kendaraan bermotor di bawah 1 persen saja yang mendapatkan fasilitas tersebut.

 

“Jadi bukan NPF total hanya perusahaan dengan NPF kendaraan bermotor di bawah 1 persen saja yang bisa,” jelas Bambang.

 

Terdapat perubahan signifikan dalam ketentuan DP nol persen kendaraan bermotor ini. Pasalnya, aturan OJK sebelumnya menetapkan kewajiban DP kendaraan bermotor paling rendah sebesar 5 persen dan paling tinggi sebesar 25 persen. Dengan demikian, Bambang menilai persyaratan tersebut dapat memitigasi terjadinya penambahan kredit bermasalah.

 

Sementara, perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% dan lebih rendah atau sama dengan 3% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 10 persen dari harga jual kendaraan.

 

Bagi perusahaan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto lebih tinggi dari 3 % dan lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen.

 

Kemudian, perusahaan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 15 persen dari harga jual kendaraan.  Khusus perusahaan yang mempunyai nilai rasio NPF lebihtinggi dari 5% wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20 persen.

 

Salah satu persoalan lain yang dikhawatirkan muncul dari ketentuan DP nol persen ini yaitu bertambahnya kemacetan dan polusi seiring semakin mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor bagi masyarakat. Mengenai hal ini, Bambang menyatakan aturan ini sebenarnya lebih ditujukan pada pembiayaan kendaraan niaga dan umum dibandingkan kendaraan pribadi.

 

Menurutnya, setelah bertemu dengan para pelaku usaha, kebutuhan masyarakat terhadap jenis-jenis kendaraan tersebut sangat tinggi. Selain itu, dengan adanya ketentuan DP nol persen kendaraan bermotor ini dapat memudahkan masyarakat memiliki kendaraan bermotor untuk kebutuhan produktif.

 

“Kami ingin menyasar pada kendaraan bersifat produktif bukan konsumtif. Saya mengilustrasikan aturan ini pada debitur dan nasabah yang punya profil bagus yang nantinya dapat digunakan untuk angkot-angkot di pinggiran daerah, kendaraan niaga dan traktor kecil untuk angkut hasil pertanian,” jelas Bambang.

 

Selain itu, latar belakang terbitnya aturan ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kredit perusahaan pembiayaan yang stagnan. Sebab, dibandingkan perbankan, pertumbuhan kredit pembiayaan saat ini dinilai lesu padahal industri ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

 

“OJK dan pemerintah belum happy dengan pertumbuhan penyaluran kredit perusahaan pembiayaan. Kalau perbankan sudah memadai karena ditopan pendanaan infrastruktur sedangkan pembiayaan enggak ada, lesu,” jelasnya.

 

Tidak hanya ketentuan DP nol persen kendaraan bermotor, POJK ini juga memuat tata cara penagihan yang harus melalui berbagai mekanisme seperti pemberian surat peringatan dengan minimal mengenai jumlah hari keterlambatan, outstanding pokok terutang, serta bunga dan denda yang terutang.

 

POJK ini juga memperbolehkan penagihan melalui pihak ketiga, dengan berbagai syarat ketat seperti harus berbadan hukum, berizin dari instansi berwenang dan memiliki sumber daya manusia tersertifikasi bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesional bidang pembiayaan. Selain itu, perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas dampak yang timbur dari kerja sama dengan pihak lain tersebut.

 

Tak Dapat Fasilitas DP Nol Persen

Bambang juga mengatakan sebanyak 102 perusahaan pembiayaan (multifinance) dinyatakan tidak dapat memanfaatkan pelonggaran DP menjadi nol persen untuk pembiayaan kendaraan bermotor karena memiliki rasio pembiayaan bermasalah di atas satu persen.

 

Menurutnya, saat ini hanya 46 persen dari total 188 perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) sektor kendaraan bermotor setara atau di bawah satu persen secara netto. Dengan demikian, sebanyak 54 persen dari total 188 perusahaan pembiayaan atau 102 perusahaan gugur untuk memperoleh keringanan syarat pembebasan uang muka kepada nasabah.

 

"Saat ini 46 persen yang bisa memanfaatkan dari total," kata Bambang.

 

Namun, Bambang enggan merinci seluruh identitas perusahaan pembiayaan tersebut. Menurutnya, beberapa perusahaan pembiayaan berskala besar dan memiliki kualitas pembiayaan yang sehat, sudah mampu menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor dengan bebas uang muka.

 

"Kalau perusahaan tersebut akhirnya tidak mau menerapkan ya tidak masalah," kata dia.

 

Bambang meyakini 102 perusahaan pembiayaan tersebut memiliki tata kelola yang baik jika ingin menyalurkan pembiayaan bebas uang muka. OJK sebagai regulator berjanji tidak akan lepas tangan dan tetap mengawasi penerapan pembebasan uang muka ini.

 

"Perlu dipahami juga, POJK Nomor 35 itu bukan hanya satu ayat saja soal DP nol persen, tapi ada ratusan ayat yang turut mengikutinya termasuk soal kehati-hatian," ujar dia.

 

Diancam Digugat ke MA

Sebelumnya, aturan ini sempat mendapat protes dari berbagai kalangan salah satunya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Lembaga tersebut mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membatalkan POJK ini karena berbagai alasan. 

 

(Baca Juga: YLKI Ancam Judicial Review Aturan OJK ‘DP Nol Persen’ ke MA)

 

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menyatakan terdapat lima alasan POJK 35/2018 tersebut harus dibatalkan. Pertama, Tulus mengkritisi terkait adanya syarat khusus untuk mendapatkan down payment (uang muka) nol persen untuk dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat.

 

Meski tak semua perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut, syarat khusus tersebut praktiknya sangat mudah dimanipulasi. Terbukti, selama ini syarat uang muka 30 persen untuk kredit mobil/sepeda motor juga dengan mudah dimanipulasi. Akibatnya kredit sepeda motor tanpa uang muka pun berjalan terus, lancar tanpa kendala.

 

“Jadi adanya syarat khusus untuk uang muka nol persen oleh OJK potensi pelanggarannya sangat besar, sebagaimana ketentuan uang muka 30 persen,” kata Tulus dilansir dari website resmi YLKI, Selasa (15/1).

 

Kedua, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kredit kendaraan angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Selama ini, lanjut Tulus, kredit untuk kendaraan umum justru dibebankan dengan syarat yang memberatkan perusahaan angkutan umum, baik swasta maupun BUMN atau BUMD.

 

Ketiga, uang muka nol persen hanya layak diberikan untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, seperti mobil/sepeda motor listrik, bukan kendaraan bermotor yang berbasis energi fosil. Apalagi dalam praktiknya, kendaraan bermotor di Indonesia masih dominan menggunakan BBM jenis premium, yang sangat buruk dampaknya terhadap lingkungan.

 

“POJK No.35/2018 akan mendistribusi polusi udara, bahkan polusi suara, yang lebih masif; bukan hanya di ranah perkotaan tetapi juga ranah perdesaan,” tambahnya.

 

Keempat, uang muka nol persen akan memicu kemiskinan baru di rumah tangga miskin. Sejak kredit sepeda motor booming pada 10 tahun terakhir, banyak rumah tangga miskin yang terjerat iming-iming kredit sepeda motor murah. Akibatnya, rumah tangga miskin menjadi semakin miskin karena pendapatannya tersedot untuk mencicil kredit sepeda motor, atau bahkan mengalami kredit macet (gagal bayar). Dengan demikian, uang muka nol persen untuk kredit sepeda motor adalah jebakan batman yang amat mematikan bagi rumah tangga miskin.

 

Kelima, kata Tulus, kebijakan OJK tersebut sangat kontraproduktif terhadap upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan, kontraproduktif terhadap lingkungan hidup, yang saat ini makin tercemar oleh penggunaan bahan bakar fosil/BBM yang digunakan kendaraan pribadi. Kebijakan OJK juga sangat kontraproduktif bagi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, Bodetabek, dan kota besar lainnya.

 

Kemacetan di Jakarta akan diperparah karena nafsu untuk membeli ranmor pribadi makin tinggi, akibat adanya insentif nol persen. Buntutnya pembangunan infrastruktur transportasi masal seperti MRT/LRT dan Transjakarta akan mati suri. Masyarakat akan makin gandrung dengan ranmor pribadi dan tidak berminat menggunakan angkutan umum masal, dan berpotensi mangkrak. Padahal MRT/LRT dibangun dengan dana utang.

 

“Sekali lagi, YLKI mendesak dengan sangat agar OJK membatalkan POJK No. 35/2018. Salah satu tugas utama OJK adalah melindungi konsumen jasa finansial, bukan malah menjerumuskannya. Jika OJK tak membatalkan POJK dimaksud, YLKI dan Jaringan Lembaga Konsumen Nasional akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung” tegas Tulus.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua