Jumat, 25 January 2019

Aturan Uji Materi MA Ditolak, Saldi Ajukan Dissenting

Menurut Pemohon, putusan ini sebenarnya tidak menjawab substansi dari persoalan konstitusionalitas norma yang diuraikan dalam permohonan.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto. RES

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak pengujian pasal yang mengatur proses judicial review di Mahkamah Agung (MA) seperti diatur Pasal 31A ayat (1), ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua pasal itu mengatur kewenangan uji materi MA dan batas waktu 14 hari pengujian peraturan di bawah UU. Namun, putusan ini terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra.

 

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis MK, Anwar Usman saat membacakan putusan bernomor 85/PUU-XVI/2018 di ruang sidang MK, Kamis (25/1/2019). Permohonan ini diajukan dua warga negara yang berprofesi sebagai advokat yakni Husni Herman dan Victor Santoso Tandiasa. Baca Juga: Rasio Legis Uji Materi MA Mesti Terbuka

 

Pasal 31A UU MA 

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

 

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. …

b. menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.

 

Sebelumnya, para pemohon mengalami kerugian akibat kebingungan dalam proses pemeriksaan uji materi di MA yang prosesnya tertutup. Karenanya, para pemohon mempersoalkan kewenangan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU, yang dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak terbuka untuk umum. Padahal, tidak ada pengecualian yang diberikan UU.

 

Bagi Pemohon, tertutupnya proses uji materi MA menyebabkan para pihak tidak mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim saat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi ini. Para pihak juga tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan dan menghadirikan saksi atau ahli untuk menguatkan dalil permohonan guna meyakinkan hakim.

 

Para pemohon meminta agar kedua pasal itu sepanjang tidak dimaknai proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan hak uji materi dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang terbuka untuk umum. “Menyatakan Pasal 31A ayat (1) UU MA dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materi dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum’,” demikian bunyi petitum permohonan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua