“Kami melihat berita hukumonline selalu berbobot, kami berharap ada kerja sama lebih lanjut,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Tata Usaha, dan Kerja Sama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Erna Priliasari saat diwawancarai hukumonline, Selasa (29/1), di sela kunjungan bersama rombongannya ke kantor hukumonline. Erna datang berkunjung bersama sejumlah penyuluh hukum dan jajaran eselon III dan IV lainnya dari BPHN.
Erna didampingi pula oleh Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Dwi Rahayu Eka Setyowati dan Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum, Artiningsih. Kedatangan rombongan BPHN diterima langsung oleh Direktur Pemberitaan dan Konten Hukumonline Amrie Hakim, Pimpinan Redaksi Fathan Qorib, serta awak redaksi lainnya.
Kedua bidang di BPHN ini memang memiliki tugas pokok dan fungsi yang serupa dengan peran hukumonline sebagai portal hukum terlengkap saat ini di Indonesia. Beberapa di antara peran tersebut seperti pengolahan dokumen dan informasi hukum, digitalisasi dokumen hukum, hingga penerbitan dan publikasi hukum. Di satu sisi, Hukumonline menjalankan perannya sebagai perusahaan pers profesional sekaligus penyedia konten-konten hukum untuk membantu masyarakat melek hukum. Di sisi lain BPHN menjalankan perannya sebagai bagian dari pelayanan publik pemerintah.
Dalam kunjungan ini terjadi dialog interaktif yang cukup antusias dari para penyuluh BPHN mengenai berbagai layanan yang hukumonline sajikan. Salah satu yang berkaitan dengan pekerjaan para penyuluh hukum adalah rubrik Klinik Hukumonline yang telah ada sejak hukumonline berdiri. Menampung ratusan pertanyaan setiap bulannya, para penjawab tetap dan mitra Klinik Hukumonline memang tak sebanyak jumlah tenaga penyuluh hukum di BPHN. Namun, BPHN mengakui bahwa dalam menjalankan tugasnya para penyuluh BPHN pun sering merasa terbantu dengan gaya penjelasan sederhana khas Klinik Hukumonline.
Oleh karena itu, Erna sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Tata Usaha, dan Kerja Sama BPHN mengakui bahwa kehadiran hukumonline adalah mitra bagi BPHN dalam menjalankan perannya dalam pembinaan hukum di masyarakat dalam lingkup nasional. Tidak banyak media massa nasional yang mampu konsisten menyajikan rubrik konsultasi hukum hingga saat ini dalam rangka memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Tentunya layanan ini diberikan secara cuma-cuma bagi pembaca setia hukumonline. “Klinik Hukumonline jawabannya selalu tajam, saya sering baca,” ujarnya.
Hal lain yang menarik perhatian BPHN adalah layanan pusat data hingga chatbot LIA (Legal Intelligent Assistant). Dalam salah satu pertanyaan yang diajukan oleh delegasi BPHN, lengkapnya koleksi pusat data milik hukumonline menjadi salah satu sorotan.
Kisahnya, pernah ada pengguna layanan dokumentasi BPHN yang mencari suatu peraturan Menteri Hukum dan HAM terbaru namun belum dimiliki oleh BPHN. Ternyata saat dicari di layanan pusat data hukumonline justru sudah tersedia. Padahal BPHN adalah instansi di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. “Apakah bisa dibagikan tipsnya pada kami bagaimana caranya?” ujarnya yang disambut tawa seisi ruangan.