Jumat, 01 February 2019

Pencabutan Hak Politik Calon Pejabat Publik di Momentum Pemilu

​​​​​​​Penuntut umum kerap mengajukan dalil untuk melindungi kepentingan publik untuk memperoleh pejabat publik yang bersih.
Moh Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: HGW

Isu pencalonan kembali sejumlah mantan terpidana kasus korupsi dalam Pemilu Serentak 2019 menjadi ‘amunisi’ yang dipakai pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam Debat Capres-Cawapres tahap pertama. Gerindra, partai pengusung capres Prabowo Subianto, ditengarai masih mencalonkan sejumlah eks terpidana sebagai kandidat anggota DPR/DPRD.

 

Memang, Gerindra bukan satu-satunya partai yang masih mengusung kandidat mantan terpidana korupsi. Berdasarkan catatan ICW, masih ada 46 caleg eks napi korupsi; berasal dari beberapa partai lain. Isu ini bergulir bukan hanya saat Debat Capres, tetapi jauh sebelumnya. Jauh sebelum itu, sudah ada polemik tajam antara mereka yang menginginkan agar eks napi korupsi tak dicalonkan menjadi anggota DPR/DPRD demi pemilu yang bersih, dengan mereka yang berlindung di bawah hak asasi manusia. Apalagi sebagian yang dicalonkan itu sudah melalui masa hukuman, dan sebagian tidak sedang dicabut hak pilihnya.

 

Pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik sudah lazim dijatuhkan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pencabutan hak untuk dipilih ini lazim disebut hak pilih pasif, sebagai ‘lawan’ dari hak pilih aktif (hak untuk memilih). Pencabutan hak politik itu bukan sesuatu yang haram atau bertentangan dengan hukum. “Bisa dicabut,” kata dosen hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Charles Simabura.

 

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga membenarkan. Pada prinsipnya setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas berhak untuk memilih. Tetapi Pasal 198 ayat (3) menegaskan Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

 

Pencabutan hak politik pelaku kejahatan dianggap sebagai salah satu sarana untuk memperkuat jalannya demkrasi dengan cara menghadirkan politisi bersih. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan hukuman pencabutan hak politik dapat berdampak bukan hanya kepada pribadi politisi, tetapi juga pada upaya perbaikan sistem rekrutmen politik. “Jadi pelajaran bagi partai politik untuk memilih calon,” ujarnya.

 

Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang berupaya ‘memangkas’ hak mantan terpidana. Ada tiga kategori terpidana yang sulit mencalonkan diri, yaitu kasus korupsi, Bandar narkotika, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Peraturan KPU itu memantik ‘perselisihan’ ketika Badan Pengawas Pemilu  memutuskan menerima keberatan sejumlah orang atas regulasi KPU itu. Politisi yang dirugikan oleh Peraturan KPU juga melakukan upaya hukum hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Dan, berhasil!

 

Ini berarti mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik mendapat perlawanan secara hukum. Ketika kebijakan itu diberlakukan kepada Djoko Susilo, terdakwa kasus korupsi, daftar yang dicabut hak dipilih terus bertambah. Namun, prosesnya tak semudah membalik telapak tangan. Mencabut hak politik seseorang tak sekadar masalah penegakan hukum.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua