Kamis, 14 February 2019

​​​​​​​Kenali Esensi dan Penerapan Business Judgment Rule

​​​​​​​Dengan Business Judgment Rule, direksi dapat melaksanakan tugas melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut.
Muhammad Yasin
Ilustrasi

Direktur bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk urusan-urusan perseroan. Tidak sedikit direktur perseroan yang akhirnya mendekam di balik jeruji besi karena perbuatan melawan hukum. Kesalahan proses jual beli aset perusahaan, misalnya. Bahkan ada beberapa direktur perseoran yang harus duduk di kursi pesakitan karena tuduhan korupsi.

 

Pakem pertanggungjawaban direksi perseroan itu juga berlaku di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Cuma, dalam kasus BUMD/BUMD ada diskursus tentang penggunaan uang negara. Polemik tentang apakah kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN/BUMD masuk kualifikasi keuangan negara atau tidak masih terus berlangsung. Terlepas dari polemik itu, penting untuk memastikan apakah perbuatan direksi adalah aksi korporat yang mendapat lampu hijau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau tidak. Persoalan inilah yang acapkali mengantarkan diskursus pada konsep yang lazim disebut business judgment rule (BJR).

 

Seorang direktur perseroan harus menjalankan usaha perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk AD/ART. Direksi dibebani kewajiban menjalankan tugas sesuai peraturan, fiduciary duty itu mungkin saja beban bagi direksi. Tetapi dengan BJR, direksi dapat melaksanakan tugas melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut bahwa ia akan dibebani tanggung jawab personal jika keputusan yang diambil merugikan perseoran, misalnya (hal. 22-23).

 

Doktrin BJR pada dasarnya menegaskan bahwa direksi perseroan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bertugas dengan iktikad baik, dan menjalankan perusahaan dalam batas-batas wewenangnya. Jika batas-batas itu dilewati, maka direksi perseroan dapat dipandang melakukan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk).

 

Salah satu literatur terbaru yang membahas topik ini adalah ‘Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD”. Buku ini menarik karena ditulis Asep N Mulyana, seorang jaksa yang produktif menulis. Jaksa kelahiran 14 Agustus 1969 ini sudah menghasilkan sejumlah karya di bidang hukum.

 

(Baca juga: Rancangan Seorang Adhyaksa untuk Cegah Kejahatan Korporasi)

 

Latar belakang penulis sebagai jaksa memungkinkan kita memahami konstruksi seorang penuntut umum melihat perbuatan direksi yang dapat dikualifikasi sebagai pidana atau perbuatan direksi yang dapat dilindungi menggunakan konsep BJR. Memahami konstruksi berpikir seorang penuntut tentu berguna bagi direksi perseroan untuk belajar sekaligus mencegah hal-hal yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum pidana.

 

Simak saja, misalnya, empat karakteristik yang dapat diidentifikasi dari kasus pembobolan dana milik BUMN dengan modus kebijakan investasi padahal sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip BJR (lihat hal. 122-125).

 

Pertama, keputusan investasi yang dilakukan oknum pejabat BUMN tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan bisnis perusahaan, tetapi juga dilandasi motif dan niat jahat (mens rea) untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina, tim pengacara Karen Agustiawan menggunakan dalil tidak adanya mens rea ini sebagai dasar untuk membebaskan klien mereka dari tuduhan jaksa.

 

(Baca juga: Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule dalam Nota Keberatan)

 

Kedua, pembobolan dana milik BUMN acapkali melibatkan oknum Direktur Keuangan atau pejabat bidang keuangan. Mengapa posisi ini rawan? Mereka paling mengetahui jumlah dana dan seluk beluk pengelolaan dana, dan potensi mengalihkannya dari satu investasi ke investasi lain tanpa diketahui orang lain. Dalam konteks ini, setiap orang yang bergerak di bidang keuangan perseroan perlu mengingat terus prinsip-prinsip good corporate governance.

 

Ketiga, pembobolan dana milik BUMN seringkali melibatkan oknum pejabat bank dan Sindikat pembobol bank. Kelompok yang terakhir ini sering mengklaim diri sebagai manajer investasi. Mulanya adalah tawaran dari manajer investasi dengan janji keuntungan berkali lipat. Jika terbujuk rayu, oknum BUMN biasanya berusaha melanggar aturan kantornya agar investasi yang dijanjikan mendatangkan keuntungan banyak.

 

Keempat, pembobolan dana milik BUMN diawali dengan penempatan deposito di bank dalam waktu relatif singkat, lazimnya 6 sampai 12 hari. Tujuannya untuk meyakinkan BUMN bahwa dananya tercatat dalam bilyet deposito. Tetapi sejatinya penempatan dana secara singkat itu dimaksudkan sebagai penampungan sementara sebelum dana itu dibobol dan dibagi-bagikan kepada Sindikat.

 

 

Sampai di sini, buku karya Asep mencoba memberi ‘warning’ agar direksi BUMN/BUMD tidak melewati batas-batas. Perlu ada mitigasi risiko. Apalagi dalam praktik, doktrin BJR yang ditujukan untuk menghilangkan rasa takut berlebihan direksi perseroan mengambil kebijakan, kini acapkali disalahartikan. Seolah-olah BJR dipakai sebagai perisai untuk menjustifikasi kebijakan yang jelas-jelas melanggar hukum (hal. 10). Dalam buku ini, Asep memberikan contoh kasus yang pernah ditangani Kejaksaan.

 

Para direksi perseroan, khususnya BUMN, adalah target utama buku ini. Tentu saja, tak menafikan khalayak umum pembaca sebagai sasaran lain, karena buku ini mengandung materi teoritis sekaligus studi kasus yang riil. Buku lain yang mengangkat tema senada, misalnya karya Chatamarrasjid Ais (Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan, 2004) dan Hendra Setiawan Boen (Bianglala Business Judgment Rule, 2008), juga penting dibaca sebagai perbandingan.

 

Sebagian materi buku ini ditulis St Petersburg pada Oktober 2018. Membayangkan keindahan kota di Rusia itu mungkin bisa memudahkan pikiran kita mengembara ke halaman demi halaman buku ini. Selamat membaca…

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua