Kamis, 14 February 2019

Ini 24 RUU yang Diperpanjang Masa Pembahasan

Formappi kembali mengkritik lemahnya kinerja DPR di bidang legislasi karena sangat sedikit jumlah RUU yang dihasilkan dalam setiap masa sidang. Dalam rapat paripurna ini, DPR hanya mengesahkan 3 RUU menjadi UU.
Rofiq Hidayat
Rapat paripurna DPR. Foto: RES

Memasuki masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali melakukan perpanjangan masa pembahasan terhadap puluhan rancangan undang-undang (RUU) lantaran belum  rampung. Masa perpanjangan pembahasan RUU memang diatur dalam Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

 

Keputusan mengesahkan perpanjangan masa pembahasan terhadap 24 RUU tersebut diambil dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan III tahun 2018-2019, Rabu (13/2/2019) kemarin. Sebanyak 24 RUU masih membutuhkan pembahasan lanjutan karena beragam alasan terutama kesibukan sejumlah anggota DPR yang tengah fokus di daerah pemilihannya dalam rangka mempertahankan kursinya di parlemen dalam Pemilu 2019.

 

“Kami akan menanyakan kepada anggota DPR, apakah perpanjangan pembahasan RUU tersebut daat disetujui?” ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat rapat paripurna DPR.  Semua anggota rapat paripurna yang hadir serentak menyatakan persetujuan atas perpanjangan masa pembahasan atas 24 RUU yang dimaksud. Baca Juga: DPR Setujui Tiga RUU Ini Menjadi UU

 

Pasal 143 ayat (1) Peraturan No.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR menyebutkan, “Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.”

 

Ayat (2)-nya menyebutkan, “Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.”

 

 

Dari 24 RUU tersebut, terdapat RUU yang pembahasannya melebihi dari 5 kali masa sidang. Seperti, RUU Pertanahan, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hingga  RUU tentang Mahkamah Konstitusi.

 

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritik lemahnya kinerja DPR di bidang legislasi ini. Sebab, sangat sedikit jumlah RUU yang dihasilkan DPR dalam setiap masa sidang. Di tahap perencanaan penyusunan RUU, misalnya, instrumen prolegnas gagal menjelaskan kebutuhan prioritas dari RUU yang direncanakan.

 

Lucius juga menilai manajemen pembahasan RUU di DPR terbilang buruk yang mengakibatkan lambannnya proses pembahasan setiap RUU. Ironisnya, DPR kerap berlindung di balik ketentuan UU MD3 yang memberi ruang perpanjangan proses pembahasan RUU dengan 3 kali masa sidang.

 

“UU MD3 sudah jelas menyebutkan pembahasan RUU oleh komisi, gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi diselesaikan dalam 3  kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR. Kalaupun mereka berdalih ada peran pemerintah yang sering tak hadir dalam proses pembahasan, tetapi kan keputusan akhir untuk memperpanjang proses itu ada di paripurna DPR,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua