Kamis, 14 Pebruari 2019

DPR Setujui Tiga RUU Ini Menjadi UU

Dari lima RUU yang ditargetkan sebelumnya, hanya RUU Kebidanan yang disahkan menjadi UU. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah bakal membahas tiga RUU, salah satunya RUU tentang Minyak dan Gas Bumi.
Agus Sahbani
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya RUU tentang Pengesahan Perjanjian mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

 

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan perjanjian kerja sama antar-negara itu bertujuan untuk mengantisipasi timbulnya tindak pidana yang tidak lagi mengenal batas yurisdiksi suatu negara.

 

"Itu termasuk tindak pidana di bidang perpajakan dan bea cukai. Diharapkan dengan perjanjian ini akan meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana antara kedua negara," kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (13/2/2019) seperti dikutip Antara. Rapat paripurna ini dihadiri sekitar 281 anggota DPR.  

 

RUU kedua yang disetujui adalah RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan.

 

Menurut Bambang, sebagai negara berdaulat, Indonesia perlu terus memperkuat pertahanan negaranya dengan membangun industri pertahanan yang tangguh melalui kerja sama dengan negara lain.

 

Belarus adalah salah satu negara yang mempunyai keunggulan di bidang industri pertahanan. "Karena itu, pengesahan persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belarus tentang kerja sama industri pertahanan akan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara," tegasnya.

 

Dia melanjutkan RUU ketiga yang disetujui dalam Rapat Paripurna tersebut adalah RUU tentang Kebidanan, yang diharapkan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

 

Menurut dia, RUU tentang Kebidanan itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan bidan, mutu pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum kepada bidan dan klien, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah.

 

"RUU ini juga mengatur tentang proteksi bagi bidan Indonesia terhadap kemungkinan masuknya bidan-bidan dari luar negeri. Bagi bidan dari luar negeri yang ingin bekerja di Indonesia harus mendapatkan izin kerja dan izin praktik yang diatur secara ketat," tuturnya. Baca Juga: Ini 5 RUU Target DPR di Masa Persidangan III Tahun 2018-2019   

 

Dalam kesempatan ini, Bambang mengungkapkan DPR telah menerima Surat Presiden tentang Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas tiga RUU. Pertama, RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

 

Ketiga, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

 

"Kami tetap optimistis untuk dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut bersama dengan Pemerintah meskipun DPR akan memasuki masa-masa akhir periode keanggotaan 2014-2019," ujarnya.

 

Ditambahkan Bambang, DPR akan terus mengatur manajemen persidangan dengan baik, sehingga tugas-tugas konstitusional tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

 

Sebelumnya, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019, DPR menargetkan 5 RUU yang selama ini sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019, dapat disahkan menjadi UU. Kelima RUU tersebut adalah RUU tentang Perkelapasawitan; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; RUU tentang Kebidanan.

 

Keempat RUU tersebut merupakan inisiatif DPR. Dan terakhir RUU tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan inisiatif DPD. Namun, dalam rapat paripurna tersebut hanya RUU Kebidanan yang disahkan menjadi UU. (ANT)  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua