Kamis, 14 Pebruari 2019

Ahli: Aturan Sanksi Pemberhentian ASN Mengandung Nilai Keadilan

Pasal-pasal yang diujikan Pemohon merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputus oleh pengadilan secara inkracht (berkekuatan hukum tetap).
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Pengaturan proses sanksi pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti diatur Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d serta Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dinilai memberi jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap ASN yang menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang berlaku. Selain itu, ketentuan tersebut menjamin perlakuan dan kesempatan yang sama bagi segenap ASN yang mematuhi regulasi yang ada.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tri Hayati saat memberi pandangan sebagai Ahli yang dihadirkan Pemerintah dalam sidang uji materi sejumlah pasal dalam UU ASN dalam perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018, 88/PUU-XVI/2018, 91/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/2/2019).

 

“Inilah aspek keadilan dari pengaturan norma Pasal 87 Undang-Undang ASN. Sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 sejalan dengan teori keadilan korektif,” ujar Tri Hayati dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

 

 

Tri Hayati tidak sepakat jika sanksi administratif pada ASN yang melanggar pasal yang diujikan itu sebagai bentuk penjatuhan hukuman dua kali. Sebab, dalam konteks ini sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah satu kesatuan. Menurutnya, pasal-pasal yang diujikan Pemohon merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputus oleh pengadilan secara inkracht (berkekuatan hukum tetap).

 

“Dengan demikian, tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu sanksi pidana dan administratif. Yang dilarang tentunya nebis in idem, jika satu kasus yang sama diadili dua kali. Dan tidak ada larangan memberikan gabungan antara sanksi pidana dengan sanksi administratif atau sanksi perdata lainnya seperti denda,” terangnya.

 

Menurutnya, Pasal 87 ayat (2) UU ASN memberi ruang diskresi pada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk memberhentikan PNS atau tidak memberhentikan PNS bukan sebuah masalah. Sebab, tindakan diskresi tetap dilakukan sesuai koridor aturan yang ada. “Tindakan diskresi mesti dilakukan sesuai Pasal 24 sampai 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ujarnya mengingatkan.

 

Sebelumnya, perkara bernomor 87/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Hendrik. Kemudian, lima Pemohon mengajukan perkara bernomor 88/PUU-XVI/2018 yaitu Fatah Yasin, Panca Setiadi, Nawawi, Nurlaila, dan Djoko Budiono. Para Pemohon  merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) UU ASN yang mengatur tentang pemberhentian ASN.

 

Para Pemohon yang pernah menjadi terpidana mendalilkan kata “dapat” dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan pelaksana undang-undang. Menurut Pemohon, frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memuat klasifikasi tindak pidana secara spesifik.

 

Hal tersebut dinilai Pemohon menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma  tersebut. Karena itu, Pemohon menyimpulkan seluruh norma diujikan pada dasarnya telah bertentangan dengan asas “Dapat Dilaksanakan”, “Kejelasan Rumusan”, “Keadilan”, “Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan”, dan “Kepastian dan Kepastian Hukum” dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

 

Sementara, Pemohon perkara Nomor 91/PUU-XVI/2018 merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang dinilai mengandung ketidakpastian hukum karena menghalangi Pemohon untuk aktif, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Untuk itu, para Pemohon meminta kedua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua