Kamis, 21 Pebruari 2019

Asyiknya Berbincang dengan Dosen-Dosen Muda Hukum Pidana

Seminar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan di FH UI menjadi ajang munculnya akademisi muda yang menggeluti hukum pidana.
Muhammad Yasin
Beberapa dosen muda hukum pidana yang hadir dalam seminar Mahupiki 2019 dari berbagai perguruan tinggi. Foto: MYS

Sambll memegang secangkir kopi, Mahmud Mulyadi bercerita tentang kisah-kisah klasik, sebagian yang tercantum dalam al-Qur’an, yang berkaitan dengan awal mula pidana. Bagi dosen nyentrik bergelar doktor ilmu hukum itu, ilmu hukum pidana adalah ilmu yang paling murni. Kisah penolakan iblis untuk bersujud, sebagaimana digambarkan dalam Kitab Suci, berbuah pidana berupa pengusiran dari surga.

Beberapa dosen berdiri mengelilingi dan serius mendengarkan cerita Mahmud. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini mengatakan senang berbagi dengan dosen-dosen muda lain. “Bagi saya, belajar pidana itu mendekatkan seseorang kepada Sang Pencipta,” ujarnya.

Beberapa menit sebelumnya, Mahmud tampil sebagai salah seorang pembicara dalam sesi seminar yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Selasa (19/2). Ia tampil bersama Guru Besar Hukum Pidana FH UI Harkristuti Harkrisnowo, dan aktivis Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun.

Selama dua hari (18-19/2), Mahupiki menggelar seminar yang menampilkan sejumlah akademisi senior pidana dan kriminologi. Sebut misalnya Andi Hamzah, Muladi, Romli Atmasasmita, Alwi Danil, Topo Santoso, Chairul Huda, Muhammad Mustofa, dan Adrianus Meliala. Beberapa pejabat penegak hukum pun hadir seperti Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, dan Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Erwanto Kurniadi. Ketua Mahkamah Agung, HM Hatta Ali menjadi pembicara kunci dalam seminar ini.

(Baca juga: Ketua MA: Penasihat Hukum/Terdakwa Paling Banyak Ajukan PK Perkara Korupsi).

Tetapi, seminar ini juga menjadi ajang munculnya dosen-dosen muda pidana yang menjadi harapan untuk tampil menggantikan akademisi senior. Beberapa di antaranya tampil sebagai pemakalah. Nani Mulyati, misanya, dosen muda pidana dari Universitas Andalas Padang, tampil mempresentasikan makalah tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dosen kelahiran 9 Agustus 1982 ini telah menyelesaikan studi doktor hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ali Dahwir, doktor ilmu hukum yang sehari-hari menjadi dosen Universitas Palembang, memaparkan materi tentang konsistensi dalam pemberantasan korupsi. Beberapa dosen muda lain yang selama ini menggeluti isu korupsi juga tampil presentasi. Sejak Indonesia merdeka banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, tetapi ‘penyakit’ itu tak kunjung sembuh. Ketika melewati bangku kuliah, Dahwir punya kesempatan untuk menekuni persoalan-persoalan korupsi dilihat dari ilmu hukum pidana. Selain itu, hukum pidana terus berkembang sesuai perkembangan masyarakat. “Tindak pidana semakin banyak, dan semakin bervariasi modus operandinya,” kata dosen lulusan S3 Universitas Sriwijaya, Palembang itu.

Ada juga yang menjadikan pertemuan tahunan Mahupiki ini sebagai ajang belajar dari para senior hukum pidana. “Silaturrahmi dengan para senior itu penting untuk mendapatkan pengetahuan dan membangun jaringan,” kata Daddy Fahmanadie. “Intelektual penting untuk sering berkumpul,” sambung dosen pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin itu.

Para dosen muda terjun ke bidang pidana bukan tanpa latar belakang. Beberapa dosen muda itu bercerita kepada hukumonlie tentang ketertarikan mereka pada ilmu hukum pidana karena hukum pidana itu membantu memahami peristiwa-peristiwa hukum, terutama kejahatan, yang terjadi sehari-hari di masyarakat.

Septa Candra, dosen kelahiran 1985 ini sehari-hari mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam bidang pidana. Ketertarikannya pada bidang pidana dimulai saat kuliah. Tetapi persinggungannya dengan ilmu huku pidana sudah dimulai dari tontonan seperti liputan kriminal dan bacaan sehari-hari. Intinya peristiwa pidana terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun di kampus, minatnya pada bidang pidana makin terasah, bukan saja secara teoritis, tetapi juga praktek.

Ketika menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Septa banyak belajar tentang pemberantasan korupsi lantaran kerjasama kampusnya dengan KPK. Ia juga aktif di Lembaga Kajian Hukum yang ada di kampus. Ketertarikan itu berbuah manis: mendapatkan nilai A mata kuliah pidana, dan diajak menjadi asisten untuk Chairul Huda setelah menyelesaikan kuliah. Kini, Septa telah menyelesaikan studi doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung.

(Baca juga: Lulusan Fakultas Hukum Harus ‘5 Bisa’).

Dede Kania adalah seorang dosen muda pidana yang juga lulusan S3 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran. Di kota Bandung pula ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. Bagi Dede, ilmu hukum pidana itu tak lepas dari persoalan hak asasi manusia. Kejahatan seringkali menjadi wujud nyata pelanggaran hak-hak warga masyarakat. Keterlibatannya pada lembaga swadaya masyarakat memperkenalkan Dede masalah-masalah pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Lambat laun ia makin tertarik menekuni masalah-masalah pidana. Dede pernah melakukan penelitian, misalnya tentang unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan.

Eka Juarsa, dosen muda lainnya, merasakan minat besar pada hukum pidana saat duduk di kursi mahasiswa. Materi-materi huku pidana yang diajarkan dosen sangat menarik, dan mendorong mahasiswa untuk melihat realitas sehari-hari dalam kehidupan. Isu pemberantasan korupsi jadi salah satu yang menarik minatnya. “Tertarik pada isu-isu pemberantasan korupsi,” ujarnya dalam perbincangan dengan Hukumonline di sela-sela istirahat seminar Mahupiki.

Ada banyak dosen muda pidana dari kampus lain, baik yang hadir maupun tidak hadir dalam perhelatan tahunan Mahupiki. Mereka adalah tumpuan dunia akademik, khususnya ilmu hukum pidana, di masa mendatang. Karena itu pula, banyak dosen muda yang diberi amanah untuk menjadi pengurus Mahupiki, yang telah dilantik pada Senin (18/2) malam. Acara semacam itu adalah forum belajar dari para senior dan kolega dari berbagai daerah. Apalagi tema yang diangkat ‘Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’ tengah menjadi wacana yang diperdebatkan dalam masyarakat: apakah RUU KUHP akan memasukkan pasal-pasal pemberantasan korupsi atau tetap dibiarkan dalam satu Undang-Undang khusus.

Ketika menjadi moderator salah satu sesi diskusi, ahli hukum pidana Chairul Huda juga bercanda tentang perlunya dosen-dosen muda tampil di depan. “Seharusnya yang muda-muda yang menjadi moderator ini,” ujarnya sambil menoleh ke arah Ketua Umum Mahupiki, Yenti Ganarsih.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua