Jumat, 01 March 2019

Miliki Potensi Besar di Pasar Fintech, OJK Concern Lindungi Masyarakat

Teknologi mengubah perilaku dan kepercayaan orang, ini berlaku di sektor keuangan.
Fitri Novia Heriani
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: NNP

Kemajuan teknologi tak bisa dibendung. Teknologi secara tidak langsung akan masuk celah-celah kehidupan masyarakat, tak terkecuali di sektor keuangan. Jika dahulu aktivitas pinjam meminjam uang hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah yakni melalui aplikasi berbasis daring (online).

 

Namun nyatanya kemudahan tersebut harus dibayar dengan sangat mahal oleh para nasabah pinjaman online, terutama fintech  ilegal. Banyak kasus bermunculan sejak pinjaman online ilegal marak, bahkan ada yang nekat mengakhiri hidup karena terlilit utang pinjaman online ilegal.

 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan pinjaman online. Apalagi, 40 persen masyarakat Indonesia belum  mempunyai rekening. Pinjaman formal yang dilakukan melalui perbankan membutuhkan jaminan, ada prosedur, dan membutuhkan waktu yang lama.

 

“Kami harapkan assasmentnya kita mitigasi, dan ini potensi besar sekali. Indonesia merupakan contoh di dunia, dan kita selalu sampaikan ini segara akan ada prinsipal yang disepakati. Ini akan menjadi agenda di 2019, kita akan aktif di situ karena kita punya pengalaman. Kita memberikan koridor agar kepentingan masyarakat terlindungi,” kata Wimboh dalam press rilis yang diterima oleh hukumonline, Jumat (1/3).

 

Sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap jasa keuangan di Indonesia, OJK memiliki kewenangan untuk menutup perusahaan fintech ilegal. OJK memiliki mandat untuk melindungi konsumen di tengah kemajuan teknologi yang tidak bisa dibendung..

 

“Teknologi ini sudah mengubah perilaku dan kepercayaan orang, ini berlaku di sektor keuangan. Kami dari OJK tidak akan melarang itu, bagaimana masyarakat mendapat teknologi itu. Yang kedua bagaimana kita bisa memonitor dengan jelas dan kita bisa memberikan koridor. Bagaimana mereka operasinya itu sampai tujuan, jadi masyarakat bisa mendapat manfaat, harga murah dan juga mereka tidak dibohongi dalam arti mereka dilindungi,” tukas Wimboh.

 

Ia menambahkan, karena OJK punya mandat melindungi konsumen maka OJK memberikan koridor. Wimboh menegaskan bahwa koridor yang dibuat OJK bukan bermaksud untuk membatasi. Namun pihaknya memberikan jalur melalui kebijakan-kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat diyakini dan dipahami oleh semua fintech provider, dan market product secara transparan dan harus ada yang bertanggung jawab.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua