Selasa, 05 Maret 2019

Fee Lawyer Jadi Alibi Samarkan Pemberian Suap?

Jaksa menilai skema tersebut sudah disiapkan sebelumnya.
Aji Prasetyo
Ilustrasi honorarium advokat di Indonesia. Ilustrator: BAS

Perkara dugaan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro hampir usai. Pada Jumat (1/3) kemarin, penuntut umum telah menyampaikan tuntutannya yang meminta majelis hakim menghukum Eddy dengan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa dianggap bersalah karena dinilai terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta dan AS$50 ribu kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Pemberian itu terkait dengan dua perkara perdata yaitu menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan kedua menerima pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) meskipun pada dasarnya sudah melewati batas waktu.

Dari salinan surat tuntutan yang diperoleh hukumonline, ada beberapa fakta menarik dalam perkara ini. Salah satunya penuntut umum menyebut pemberian suap kepada Edy Nasution sengaja disamarkan sebagai pembayaran fee lawyer.

“Berdasarkan percakapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang untuk lawyer memang dari awal sudah disiapkan sebagai alibi (illegaly underlying transaction) dalam penggunaan uang yang sebenarnya, sehingga pengeluaran uang yang sebenarnya untuk diberikan kepada Edy Nasution seolah-olah untuk fee lawyer,” ujar penuntut umum dalam surat tuntutannya.

(Baca juga: Kode ‘Nasi Uduk’ untuk Bantu Pelarian Eddy Sindoro).

Percakapan yang dimaksud yaitu antara  Wresti Kristian Hesti, pegawai legal PT Artha Pratama Anugrah dengan Eddy Sindoro melalui Blackberry Messenger (BBM). ““…Yang kedua Pak, sya td sdh discuss dgn Pak SA, utk yg hrsnya dikirim ke Oscar apa bs lewat transfer rek drMTP sbg pembayaran lawyer (sbg salah satu upaya mengeluarkan dana MTP juga), blm dijawab oleh Oscar tp sya coba f/u ke bu Mariasptnya tdk bisa. Utk kepastian jawaban Oscar baru bs stlh jam 6 pm.Please advise, tks.”. Begitu bunyi percakapan seperti dikutip dari tuntutan jaksa.

Oscar yang dimaksud menurut penuntut umum dalam tuntutannya diduga Oscar Sagita, Managing Partner pada Kantor Hukum Lucas SH & Partners, sedangkan Maria yang dimaksud diduga adalah staf pada kantor hukum yang sama. Sedangkan inisial “Pak SA” diketahui adalah Suhendra Atmadja, mantan Presiden Komisaris Lippo Securities.

Menurut penuntut, keterangan Direktur PT MTP Hery Soegiharto di depan persidangan menerangkan uang sejumlah Rp100 juta yang diberikan kepada lawyer Aga Khan karena ada rencana ekspansi usaha di bidang perkebunan sawit dianggap tidak masuk akal karena tidak didukung dengan alat bukti dan legal reasoning yang cukup serta bertentangan dengan fakta dan alat bukti yang diajukan dipersidangan.

“Berdasarkan percakapan telepon antara Wresti Kristian Hesti dengan Hery Soegiarto masing-masing pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 10.01.40 WIB, tanggal 16 Desember 2015 pukul 10.18.45 WIB, yang kesemuanya membahas tentang uang Rp100 juta untuk mengurus aanmaning PT MTP,” terang penuntut.

Dari keterangan saksi dan alat bukti di persidangan termasuk dua percakapan itulah penuntut umum meyakini Eddy Sindoro memberi suap kepada Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat dimaksudkan untuk membantu menunda pelaksanaan aanmaning terhadap PT MTP atas Putusan Singapore Internasional Abitration Centre (SIAC) dalam perkara Nomor 62 Tahun 2013 tertanggal01 Juli 2013, ARB No. 178 Tahun 2010.

(Baca juga: Ada Peran Advokat dalam Kasus Suap Eks Bos Lippo Group).

Isi putusannya antara lain PT MTP dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT KYMCO sebesar AS$11,1 juta. Aanmaning terhadap PT MTP yang seharusnya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2015 akhirnya ditunda sampai bulan Januari 2016, bahkan sampai dengan sekarang aanmaning terhadap PT MTP tersebut belum pernah dilakukan.

Bantahan Eddy Sindoro

Atas tuntutan ini, Eddy pun telah menyampaikan pembelaannya pada Senin, (4/3). Secara umum ia membantah semua surat dakwaan KPK dan meminta majelis hakim memberikan vonis bebas. Ia mengklaim dari keterangan saksi dirinya tidak terbukti menyuap Edy Nasution.

Setidaknya ada enam fakta sidang yang menurutnya sesuai dengan bantahannya. Pertama, Eddy mengaku tidak memiliki kedudukan dan kepentingan apapun terkait PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP). Kedua, ia mengklaim tidak pernah memerintahkan PT MTP memberikan uang kepada Edy Nasution.

Ketiga, ia menyatakan tidak mempunyai kepentingan dan kaitan dengan PT Across Asia Limited (AAL). Keempat, menurut Eddy, fakta menunjukkan dia tidak terkait dan tidak tahu mengenai pemberian uang kepada Edy Nasution sehubungan pengajuan peninjauan kembali PT AAL.

Kelima, ia mengaku tidak terkait dan tidak tahu pemberian uang Rp 50 juta kepada Edy Nasution. Keenam, terdakwa merasa tidak ada kaitannya dengan pemberian uang Rp50 juta sebagai kado pernikahan anak Edy Nasution yang diserahkan oleh saksi Ervan Adi Nugroho. "Ketetangan para saksi sebagai fakta sidang sehingga diperoleh fakta tidak ada uang bersumber dari saya," tuturnya.

Oleh karena itu ia meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari tuntutan pidana. “Saya memohon agar yang mulia menyatakan tuntutan jaksa tidak terbukti sah dan meyainkan. Kemudian membebaskan saya dari tuntutan hukum,” harapnya.

Menurut rencana, perkara ini sendiri akan diputus majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Rabu (6/3). Menarik ditunggu apa pertimbangan majelis terkait dengan dugaan perbuatan yang dilakukan Eddy Sindoro berikut pertimbangannya termasuk mengenai alibi fee lawyer untuk pemberian suap ini.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua