Rabu, 06 Maret 2019

Pentingnya Dekriminalisasi terhadap Pengguna Narkotika

Kebijakan narkotika harus konsisten diarahkan pada rehabilitasi secara medis dan sosial terhadap penyalahgunaan atau pengguna/pemakai narkoba dan fokus pemidanaan terhadap pengedar atau bandar narkotika dalam RUU Narkotika.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pengguna narkotika. Ilustrator: BAS

Pasca tertangkapnya politisi Partai Demokrat Andi Arief, Minggu (3/3/2019) malam, lantaran diduga mengkomsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kebijakan pemberantasan narkotika kembali menjadi sorotan publik. Terutama menyangkut kebijakan penghukuman terhadap pengguna narkotika yang masih berorientasi pada pidana penjara. Meski, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membuka peluang terhadap pengguna narkotika wajib direhabilitasi.      

 

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Denny Indrayana mengatakan kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan hukuman penjara. Sementara sanksi pemidanaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba.

 

“Sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun sosial bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran.” ujar Prof Denny Indrayana saat dihubungi Hukumonline di Jakarta, Rabu (6/3/2019). Baca Juga: Pentingnya Pendekatan Rehabilitasi dalam UU Narkotika

 

Dia menilai perlu upaya dekriminalisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam Revisi UU Narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan.

 

Menurutnya, meskipun Pasal 127 UU 35/2009 sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. “Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan (melalui proses rehabilitasi, red),” ujarnya.

 

Denny meminta proses pengobatan terhadap pengguna narkoba tidak dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), tetapi di panti rehabilitasi. Belum lagi, faktanya pengguna/pemakai narkoba yang divonis penjara, tidak menimbulkan efek jera dan menyehatkan. Bahkan, pengguna narkoba berpotensi menjadi pengedar narkoba yang bisa mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas.

 

“Para pengguna narkoba dalam lapas justru semakin parah dan kondisinya jauh lebih sakit. Ironi memang melihat kondisi peredaran narkoba saat ini.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua