Jumat, 08 Maret 2019

Konstruksi Pidana untuk Menjerat Tindakan Delegitimasi Pemilu

Ada 2.218 temuan dugaan pelanggaran pemilu; dan sebanyak 531 berasal dari laporan masyarakat.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Diskusi tentang ancaman delegitimasi pemilu di Jakarta. Foto: DAN

Semua pihak memiliki kepentingan yang sama untuk terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis, jujur dan adil pada 17 April mendatang. Melalui penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, suara pemilih pada hari pemungutan berlangsung bisa disalurkan dengan cara yang benar kepada calon yang dipilih berdasarkan keputusan dan informasi yang benar dan akurat.

Lazim terjadi penyelenggaraan Pemilu penuh tantangan. Selalu ada persoalan yang muncul menyangkut pemilu. Di Indonesia, persoalan hukum sudah banyak terjadi sebagaimana terlihat dari laporan yang masuk ke badan pengawas pemilihan. Ancaman paling menakutkan adalah mereka yang berusaha agar proses dan hasil Pemilu menjadi terdelegitimasi. Ini tantangan serius bagi semua pemangku kepentingan penyelenggaraan Pemilu, terutama pihak penyelenggara. Ada beberapa indikasi yang menunjukkan upaya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Penyebaran berita tidak benar (hoaks) terkait penyelenggara seperti kotak suara yang terbuat dari kardus, surat suara sebanyak tujuh kontainer yang telah lebih dulu dicoblos, tercecernya KPT elektronik di sejumlah daerah, video penyelenggara di salah satu daerah yang mencoblos surat suara, hanya sebagian contoh. Hoaks semacam itu tidak hanya meresahkan masyarakat tapi juga berdampak terhadap berkurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara.

Upaya mendelegitimasi Pemilu dengan cara menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara sehingga pada tahap berikutnya dapat pula mengurangi kepercayaan pubik terhadap hasil Pemilu dirasa perlu dicarikan jalan keluar. Salah satunya menggunakan pendekatan penegakan hukum pidana.

(Baca juga: Perhatikan Lima Produk Hukum Mahkamah Agung Ini Jelang Pemilu).

Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono membagi upaya delegitimasi Pemilu ke dalam dua hal berbeda. Pertama, upaya mendelegitimasi pemilu yang tidak bisa dikenakan sanksi pidana; dan kedua upaya delegitimasi pemilu yang bisa dikenakan sanksi pidana.

Untuk yang pertama, Bayu mencontohkan tindakan-tindakan sebagian kalangan yang menuduh terjadinya kecurangan tahapan atau hasil Pemilu. Ada pula tindakan menuduh penyelenggara yang tidak netral. Ini adalah contoh tindakan delegitimasi Pemilu yang tidak bisa dikenakan hukuman pidana. “Itu masih dianggap (tidak melanggar) batas toleransi,” ujar Bayu dalam sebuah diskusi mengenai delegitimasi pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia, Rabu (6/3) di Jakarta.

Tidak ada satu pasal pun dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas mengatur ancaman pidana bagi tindakan delegitimasi pemilu. Konstruksi pidana dalam UU Pemilu hanya mengatur sampai tindakan penetapan hasil seperti penetapan pemilih, verifikasi partai politik, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil pemilu. “Di situ tidak bicara soal pidana kalau ada siapapun itu yang coba mendeligitimasi pemilu dengan mengatakan pemilu itu curang,” terang Bayu.

Menurut Bayu, sebatas ujaran seperti yang dicontohkan masih dipandang sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, demokrasi, dan sebagainya. Untuk itu masih diberikan toleransi terhadap tindakan delegitimasi pemilu semacam ini.

Satu-satunya pasal dalam UU Pemilu yang paling dekat mengatur tindak pidana seperti ini adalah Pasal 517, setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah.

Namun Bayu mengingatkan, dalam hukum pidana tidak ada upaya analogi dalam penerapan pasal. Untuk itu, maksud menggagalkan pemungutan suara mesti dipahami secara langsung sesuai dengan tindakan tersebut. Tidak bisa dikiaskan dalam konteks delegitimasi Pemilu.

Upaya yang kedua, delegitimasi yang bisa dikenakan sanksi pidana. Bayu menyebutkan tindakan delegitimasi yang termasuk dalam kategori ini adalah penyebaran berita bohong, pelanggaran-pelanggaran atau keterlibatan aparat. Ketentuan pidana terkait tindakan delegitimasi ini diatur dalam sejumlah UU lain seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Ada hukum pidananya. Maka menurut saya delegitimasi yang semacam itu yang bisa dipidana. Tapi delegitimasi dalam konteks kesimpulan hasil pemilunya adalah curang itu tidak bisa dipidana,” ujar Bayu.

(Baca juga: Potensi Persulit Hak Memilih, UU Pemilu Dipersoalkan).

Senada, anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa dugaan pelanggaran dalam Pemilu bisa merambah beberapa ketentuan sektoral, baik pidana umum maupun pidana khusus yang diatur oleh UU ITE misalnya. Begitu juga dengan mekanisme penanganannya. Proses penanganannya melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Dalam konteks pelanggaran administratif, Afif menjelaskan Bawaslu telah menertibkan lebih dari 109.000 alat peraga yang dipasang di tempat-tempat yang dilarang UU Pemilu. Berkaitan dengan penegakan hukum Pemilu, sudah sebanyak 2.218 temuan dugaan pelanggaran dan 531 yang berasal dari laporan masyarakat. Afif berharap partisipasi masyarakat mengalami peningkatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran. “Terkait pelanggaran pemilu diantaranya, 450 pelanggaran pidana se-Indonesia, 1.789 pelanggaran administrasi, 105 pelanggaran etik. Setelah kita proses, ada 42 putusan pelanggaran pidana,” urai Afif.

Menarik hubungan antara jumlah tersebut dengan upaya delegitimasi Pemilu, Afif menyampaikan bahwa tugas Bawaslu adalah memastikan kualitas proses Pemilu berjalan sesuai dengan amanat UU Pemilu sehingga jika nanti ada pihak yang mempertanyakan hasil Pemilu, ada pembandingnya berupa kualitas proses. Jika pelaksanaannya sudah dianggap banyak pelanggaran maka anggapan yang sama akan digunakan untuk melihat hasilnya. Tetapi jika semua pelanggaran itu sudah diproses, dan bisa dijelaskan, maka sejatinya ini akan bisa membantah jika nanti ada orang atau para pihak melakukan upaya-upaya deligitimasi.

Direktur Institut Publik Indonesia, Karyono Wibowo menyampaikan untuk memastikan jalannya pemilu yang demokratis, jujur dan adil, diperlukan setidaknya 4 komitmen. Pertama, perlu penyelenggaraan pemilu berintegritas, independen, tidak berpihak kepada kontestan manapun; kedua, diperlukan kedewasaan dari seluruh peserta pemilu untuk melaksanakan pemilu yang bersih jujur dan adil. Oleh karena itu seluruh peserta pemilu harus mengikuti aturan main dan aturan hukum yang ada. Bukan menyiasati aturan yang sudah ditetapkan, seperti melakukan manuver, trik agar terhindar dari aturan. 

Ketiga, diperlukan ketaatan hukum peserta dan penyelenggara pemilu. Semua pihak harus mentaati hukum. Keempat, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Ketika regulasi sudah dibuat maka harus ditegakkan sehingga penegakan hukum dikenakan kepada seluruh pelanggaran dalam pemilu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua