Senin, 11 March 2019

Jejak Catatan Legislasi dan Pengawasan Parlemen di Bidang Hukum

​​​​​​​Proses legislasi yang telah, sedang, dan akan berjalan ke depan, rule of law-nya mesti memuat nilai-nilai perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia hingga demokrasi.
Rofiq Hidayat

Wakil rakyat sedianya memang mempertanggungjawabkan kinerjanya ke publik. Tak saja kiprah, namun juga sikap politik maupun pandangannya terhadap berbagai persoalan bangsa terkait dengan kinerjanya di parlemen. Di sisi lain, masyarakat luas juga perlu mendapatkan informasi soal sepak terjang wakilnya di parlemen. Sebab dengan begitu kepercayaan yang diberikan konstituennya dapat dijalankan sesuai amanah.

 

Hal itu yang dilakukan Arsul Sani. Anggota Komisi III DPR yang resmi menjadi anggota dewan periode 2014-2019 ini, mengungkapkan perjalanan dirinya menjadi legislator khususnya di bidang hukum. Melalui ‘coretan’ dalam buku berjudul ‘Catatan Dari Senayan, Menuju Konvergensi Hukum, HAM, dan Keamanan Nasional’ Arsul mengurai pemikirannya atas keterlibatannya dalam berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi perhatian publik.

 

Melalui buku setebal 268 halaman itu, Arsul menuturkan perjalanan dirinya menjadi legislator di parlemen selama empat tahun ke belakang. Khususnya terkait keterlibatan dirinya dalam berbagai pembahasan RUU di sektor hukum hingga disahkan menjadi UU. Salah satu hal mendasar lantaran kerja legislasi parlemen kerap menjadi sorotan masyarakat. Minimnya produksi legislasi yang disahkan dalam Program Legislasi Nasional menjadikan legislator berpacu dengan sistem pembahasan sebuah RUU.

 

Sebut saja RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yangmerupakan perubahan dari UU No.15 Tahun 2003. Sejumlah perdebatan panjang dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi bagian sejarah dalam merancang aturan tersebut. Hal ini tak luput dari pembahasan Arsul dalam buku.

 

Persoalan definisi, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), hingga  pemberian kompensasi dan hak-hak korban menjadi muatan materi yang menjadi perhatian khusus. Selain itu, buku ini juga mengulas pembahasan  Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang membutuhkan waktu panjang. Sebanyak 700-an pasal menjadi materi yang perlu konsentrasi mendalam dalam pembahasannya.

 

 

Perdebatan soal sejumlah jenis tindak pidana yang berada di luar KUHP dimasukkan ke dalam RKUHP tak terhindarkan. Tindak pidana korupsi, kejahatan narkotika dan kejahatan lingkungan menjadi tiga dari sekian jenis tindak pidana yang pengaturannya ditarik masuk ke dalam RKUHP. Begitu pula dengan pidana hukuman mati yang penerapannya dalam KUHP menjadi pidana pokok, sementara dalam RKUHP menjadi pidana alternatif.

 

Mereformulasi kekuasaan kehakiman serta HAM dalam proses penegakan hukuman menjadi bagian perjalanan yang juga diulas Arsul. Mengurai serta mengatur mekanisme pengawasan yang independen melaui revisi UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi gawean komisi tempatnya bernaung di parlemen. Buku ini juga mengungkapkan ide dan gagasan hingga alasan Arsul terkait materi UU MK.

 

Pengaturan jabatan hakim melalui RUU juga dibahas Arsul dalam buku. Mulai dari pengaturan mengenai jabatan hakim yang masih tersebar, tidak harmonis, dan bersifat parsial dalam berbagai peraturan. Sejumlah perdebatan hingga pembahasan juga diungkapkan.

 

Beberapa isu lainnya turut disinggung dalam buku ini yang layak Anda baca ini. Mulai dari pemberantasan korupsi, persoalan narkoba, penegakan hukum lingkungan, kompleksitas pemasyarakatan hingga kinerja jaksa dan polisi. Goresan perjalanan Arsul ini menjadi kawah candradimuka untuk memperbaiki kinerja parlemen berikutnya tak hanya untuk fungsi legislasi saja, tapi juga fungsi pengawasan.

 

Semoga melalui jejak catatan dari Senayan ini menambah pengetahuan masyarakat mengenai kerja dan fungsi parlemen. Selamat membaca…!!!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua