Selasa, 12 Maret 2019

Alasan DPR Tetap Pilih ‘Petahana’ Jabat Hakim MK

Karena dua nama terpilih dinilai mampu mengawal proses sengketa pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif serta mudah menjalani tradisi MK.
Rofiq Hidayat
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Setelah mengalami penundaan, akhirnya Komisi III DPR mengambil keputusan memilih 2 dari 11 calon hakim konstitusi yang ada. Pilihan dua nama itu jatuh pada dua hakim konstitusi petahana yakni Prof Aswanto dan Wahiduddin Adams. Alasan utama Komisi III memilih keduanya karena dinilai mampu mengawal proses sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dan pemilihan calon anggota legislatif (pileg) serta mudah menjalani tradisi MK ke depannya.

 

“Sepuluh fraksi menganggap dua nama ini yang bisa mengawal proses pileg dan pilpres mendatang,” ujar Wakil Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (12/3/2019). Baca Juga: Sejumlah Harapan Penentuan Dua Hakim MK Terpilih

 

Trimed mengatakan pengambilan keputusan pemilihan dua nama dengan musyawarah mufakat. Bahkan, dalam rapat pleno tidak terdapat perdebatan keras. Komisi III menghindari mekanisme pengambilan keputusan secara voting seperti biasanya terjadi dalam pemilihan calon hakim agung.

 

“Kita awalnya membayangkan pengambilan keputusan bakal berdebat keras. Namun sebaliknya, sepuluh fraksi menyodorkan nama yang relatif (sama) untuk diberikan persetujuan,” kata Trimed.

 

Bagi Trimed, terlepas ada tidaknya kepentingan politik terhadap keputusan Aswanto dan Wahiduddin Adams ini, dua nama tersebut dinilai mampu menjalankan dan melanjutkan tradisi di MK. “PDIP sebut dua nama itu, kemudian sampai bawah Hanura setuju. Saya tidak menyangka, berdebat pun tidak,” ujarnya.

 

Terhadap keputusan tersebut, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Ketua Komisi III Kahar Muzakar langsung melayangkan surat ke Ketua DPR Bambang Soesatyo. Isi surat yang dimaksud agar pimpinan DPR segera menjadwalkan rapat paripurna untuk mengesahkan kedua nama itu menjadi hakim MK untuk periode kedua (2019-2024).

 

Wakil Ketua Komisi III lain, Erma Suryani Ranik mengatakan pengambilan keputusan masing-masing fraksi tidak berdiri sendiri. Sebab, masukan dari tim panel ahli menjadi bagian fraksi untuk memberi keputusan memilih calon menjadi hakim konstitusi. Baginya, mekanisme seleksi melibatkan tim panel ahli sangat signifikan membawa perubahan proses pemilihan calon hakim MK di DPR.

 

Dia mengungkapkan masukan dan data yang disampaikan tim panel ahli yang diisi 3 mantan hakim MK dan 1 orang guru besar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada, merekomendasikan 1 dari 2 calon itu. Namun begitu, dia yakin kedua nama calon terpilih dapat mengawal agenda politik nasional, terutama sengketa pilpres dan pemilu legislatif di MK.

 

“Jadi akhirnya kita seluruh fraksi bersepakat bahwa Prof Aswanto dan Wahiduddin Adams  yang paling tepat untuk kita setujui sebagai dua hakim MK terpilih,” ujarnya.

 

Dia berharap dua hakim MK terpilih ini dapat segera melanjutkan tugas dan amanahnya dengan baik setelah dilantik Presiden Joko Widodo. Mengingat keduanya bakal mengakhiri masa jabatan periode pertamanya pada 21 Maret 2019 mendatang.

 

“Ada tugas berat ke depan yaitu urusan sengketa Pemilu di MK. Kita berharap dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

 

Ada rekomendasi panel

Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengaku selama proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim konstitusi tidak terdapat masukan secara resmi (tertulis) dari elemen masyarakat ke Komisi III. “Kami tentu tidak bisa mempertimbangkan hanya berdasarkan kiriman masukan lewat whatssap dan sejenisnya. Termasuk dari Koalisi Masyarakat Sipil terkait rekam jejak calon hakim MK,” kata Arsul.

 

Padahal, kata Arsul, Komisi III berharap mendapatkan catatan/masukan dari elemen masyarakat secara resmi. Hanya saja, ada masukan langsung ke masing-masing anggota Komisi III terkait catatan personal calon. “Tetapi, kami tidak bisa membahas berdasarkan itu. Yang bisa saya tambahkan, dua nama yang kami pilih itu juga ada dalam rekomendasi (panel ahli). Kami tidak keluar dari rekomendasi panel ahli,” ujarnya.

 

Arsul menegaskan 10 fraksi di Komisi III secara bulat memberi pilihan terhadap Prof Aswanto  dan Wahidudin Adams. “Makanya, Komisi III meminta pimpinan DPR agar segera mengesahkan dua nama calon terpilih dalam rapat paripurna terdekat.”

 

Terpisah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Peradilan, Erwin Natosmal Oemar menilai dua nama calon terpilih mengkonfirmasi variabel elektoral agar stabilitas sengketa pemilu lebih dominan yang menjadi tolak ukur. Erwin menilai dalam jangka pendek memang menjadi pilihan yang tepat.

 

“Namun jika dilihat dari jangka panjang, apabila perspektif hakim yang terpilih masih seperti sebelumnya, perlindungan hak asasi manusia (HAM) potensial terancam,” katanya. Baca Juga: Jalani Uji Kelayakan, Ini Profil 11 Calon Hakim Konstitusi  

 

Untuk diketahui, Komisi III DPR pada Februari menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 11 calon hakim MK. Kesebelas calon nama itu yaitu Hesti Armuwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta, Sugianto. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua