Rabu, 13 March 2019

Konsultan Hukum Pasar Modal Pertanyakan Kejelasan RUU BUMN

​​​​​​​Sejumlah materi dalam RUU ini dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja BUMN. 
Mochamad Januar Rizki
Para pembicara dalam acara seminar bertema Dampak RUU BUMN bagi PT TBK dan Perkembangan Pasar Modal, Rabu (13/3). Foto: MJR

Pengesahan Revisi Undang Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) belum menemui kejelasan hingga saat ini. Molornya pengesahan RUU BUMN ini menimbulkan pertanyaan dari publik termasuk para advokat yang tergabung dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Terlebih lagi, dalam draf RUU tersebut terdapat perubahan signifikan pada sejumlah aturan seperti penguatan kewenangan DPR dalam mengawasi perusahaan BUMN.

 

Ketua HKHPM, Abdul Haris Muhammad Rum menyampaikan agar DPR dan pemerintah berhati-hati membahas aturan ini. Menurutnya, kewenangan pengawasan DPR memiliki risiko negatif terhadap perusahaan BUMN. “Jangan sampai RUU ini malah menghambat atau membuat (kinerja) BUMN tidak fleksibel,” jelas Haris saat dijumpai dalam acara “Dampak RUU BUMN Bagi PT TBK dan Perkembangan Pasar Modal” di Jakarta, Rabu (13/3).

 

Haris menjelaskan, tanpa pengawasan langsung DPR saja kinerja BUMN belum efisien. Hal ini disebabkan masih terdapat berbagai regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, status keuangan BUMN juga masih terus diperdebatkan. Pasalnya, belum terdapat batasan jelas status keuangan BUMN tersebut milik negara atau korporasi.

 

“Yang dipersoalkan terlalu jauhnya pengawasan BUMN oleh parlemen. Apa ini lebih baik? Jangan sampai malah set-back,” kata Haris.

 

Berdasarkan draf yang Hukumonline.com terima, memang terdapat penambahan kewenangan DPR dalam penyelenggaraan BUMN. Salah satunya, terdapat pada Pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan BUMN. Ketentuan tersebut menyatakan setiap rencana strategis BUMN harus dikonsultasikan kepada DPR.

 

 

Selain itu, dalam bagian Seleksi Direksi Perum dan Dewan Pengawas pada Pasal 77, pemilihan direktur utama Perum, Menteri BUMN harus berkonsultasi kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani bidang BUMN. Dirut Perum tersebut dipilih Menteri BUMN berdasarkan usul panitia seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri BUMN.

 

Dosen Hukum Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yuli Indrawati menjelaskan, munculnya usulan RUU ini tidak lepas dari tidak jelasnya status keuangan BUMN. Meski mendapatkan pendanaan dari negara, Yuli menilai keuangan BUMN tersebut sudah terpisah dari negara.

 

Menurutnya, negara berkedudukan sebagai pemegang saham atau sebagai pemilik modal dan bukan pemegang kekuasaan publik. “Modal negara tersebut memang berasal dari APBN tapi dilakukan tindakan hukum pemisahan agar badan usaha yang menerima modal dapat menggunakannya dengan tata kelola, tata aturan dan tata risiko korporat,” kata Yuli.

 

Baca:

 

Lebih lanjut, Yuli menjelaskan, peran negara tersebut tidak hilang meskipun status keuangannya telah terpisah. Sebab, pemerintah masih menjadi pemegang saham dan pemilik modal pada perusahaan BUMN.

 

Pembedaan ini juga dianggap dapat memberi kepastian hukum terhadap cara mengendalikan BUMN. Sebab, regulasi saat ini memperlakukan BUMN dua peran sekaligus yaitu perusahaan privat dan publik.

 

“Ketidakpastian hukum berpotensi terjadi dalam BUMN adalah terpenuhinya unsur merugikan negara sehingga keputusan bisnis, kebijakan korporat dan tindakan usaha yang dianggap keliru merupakan kerugian negara,” pungkasnya. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua