Minggu, 17 Maret 2019

Trading Influence, Modus Korupsi Romahurmuziy

​​​​​​​Rommy dinilai menerima suap tidak terkait langsung dengan jabatan, tetapi pengaruhnya sebagi ketua umum parpol.
Aji Prasetyo
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: RES

Modus pelaku tindak pidana korupsi semakin lama semakin beragam. Biasanya pelaku korupsi dalam hal ini penyelenggara negara menerima suap terkait langsung dengan jabatannya, contoh Rita Widyasari yang menerima gratifikasi terkait dengan sejumlah perizinan.

 

Dari sisi legislatif ada nama Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang divonis bersalah menerima suap dan gratifikasi berkaitan dengan jabatannya. Suap terkait dengan proyek PLTU Riau-1 dan gratifikasi dari perusahaan tambang. Di bidang yudikatif ada nama tiga hakim PTUN Medan yaitu Tripeni Irianto, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi hingga panitera Syamsir Yusfan. Pemberian suap dilakukan OC Kaligis melalui anak buahnya untuk mempengaruhi putusan.

 

Tapi tidak semua penyelenggara negara menerima uang suap berkaitan langsung dengan jabatan. Yang terbaru yaitu Romahurmuziy (Rommy), anggota DPR Komisi XI yang menjadi tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama bukan terkait dengan jabatan, tetapi pengaruhnya (trading influence) sebagai ketua umum partai politik.

 

Dilihat dari tupoksinya, Komisi XI membidangi keuangan, perbankan dan bidang finansial lainnya, sementara Kementerian Agama ada di bawah pengawasan Komisi VIII. Lalu apa peran Rommy dalam perkara ini? "Diduga RMY (Rommy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Sabtu (16/3).

 

Pertanyaan selanjutnya bagaimana Rommy mempengaruhi seleksi jabatan di Kementerian Agama padahal ia berada di Komisi XI? Yang menjadi catatan adalah Rommy merupakan Ketua Umum PPP dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berasal dari partai yang sama.

 

Syarif sendiri mengamini jika posisi Rommy di DPR sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan. Tetapi jika melihat dari beberapa perkara yang ditangani KPK mulai dari penyidikan, penuuntutan hingga bisa dibuktikan di persidangan tidak semua memang berkaitan langsung dengan jabatan namun bisa memperdagangkan pengaruh.

 

Seperti perkara korupsi mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ia merupakan anggota DPR Komisi I bidang pertahanan, tetapi terjerat kasus suap impor daging sapi yang notabene merupakan ranah Komisi IV DPR RI. Kemudian I Putu Sudiartana anggota Komisi III DPR bidang hukum yang terbukti bersalah karena menerima suap terkait proyek jalan di Sumatera Barat.

 

"Tidak bisa dijadikan pola relasi seperti itu, tapi bisa juga lintas sektor. Tapi untuk kasus ini saya kira yang kental hubungan kepartaian," terangnya.

 

Baca:

 

Konstruksi perkara

Akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui "Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan dlisi adalah Kepala Kantor Wulayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan juga dapat dibuka secara online.

 

Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin (HRS). Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;

 

"Diduga terjadi komunikasi dan penemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY (Rommy) dan pihak Iain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama," terang Syarif.

 

Pada 6 Februari 2019, Haris diduga mendatangi rumah Rommy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian pertama terjadi. Kemudian Pada sekitar pertengahan Februari 2019 pihak Kemenag menerima infomasi bahwa nama Haris tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama karena diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya.

 

"Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seieksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut," tutur Syarif. Pada tanggal awal Maret 2019, HRS dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.

 

Selanjutnya pada 12 Maret 2019, Muafaq berkomunikasi Haris untuk dipertemukan dengan Rommy. Tanggal 15 Maret 2019, Muafaq, Haris dan Abdul Wahab, calon anggota DPRD Gresik dari PPP bertemu dengan Rommy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muafaq.

 

Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama RI tahun 2018 - 2019.

 

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, RMY (Muhammad Romahurmuziy) anggota DPR Periode 2014-2019, diduga sebagai penerima, MFQ (Muhammad Muafaq Wirahadi) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan HRS (Haris Hasanuddin) Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, diduga sebagai pemberi," ujar Syarif.

 

Sebagai pihak yang diduga penerima, Rommy dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sebagai pihak yang diduga pemberi Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Muafaq juga dikenakan pasal yang sama dengan tambahan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Baca:

 

Kronologis

Syarif juga menjelaskan kronologis kejadian yaitu tim KPK mendapatkan informasi adanya penyerahan uang dari Muafaq ke Rommy di Hotel Bumi, Surabaya. Diduga penyerahan uang dari Haris pada Rommy melalui Amin Nuryadin terjadi pada pagi hari Jumat (16/3). Setelah mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, pada Pukul 07.35 WIB tim mengamankan Muafaq dan sopirnya bersama Abdul Wahab di hotel. Dari situ tim mengamankan uang Rp17,7 juta dalam amplop putih.

 

Kemudian, tim mengamankan Amin yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang Rp50 juta. Selain itu, juga dlamankan uang Rp70,2 juta sehingga total Rp120,2 juta. Setelah itu, secara paralel mengamankan Rommy di sekitar kawasan hotel pada pukul 07.50 WIB. Sekitar pukul 08.40 WIB, di kamar hotel yang sama, Tim KPK mengamankan Haris dan uang Rp18,85 juta kemudian semua pihak dibawa ke Mapolda Jawa Timur dan selanjutnya 6 orang langsung dlterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Gedung KPK.

 

Sekitar pukul 17.00 tim KPK mendatangi Kantor Kementerian Agama dan melakukan penyegelan sejumlah ruangan, diantaranya ruangan Menteri Agama dan Ruangan Sekjen Kemenag. Pada pukul 20.30 WIB Sekjen Kemenag mendatangi KPK dilanjutkan proses klarifikasi sampai dengan sekltar pukul 03.00 dini hari. "Total uang yang diamankan tim KPK berjumlah Rp156,758 juta," pungkas Syarif.

 

Ada yang menarik dari proses penangkapan terhadap Rommy. Yang bersangkutan ternyata sempat ingin melarikan diri, Syarif pun membenarkan adanya informasi ini. "Saya perlu jelaskan tim KPK sebenarnya sudah sangat berhati-hati untuk menyampaikan beliau tidak menimbulkan kegaduhan di restoran itu dan diminta untuk keluar. Tapi beliau pergi ke tempat lain, bukan datang menunggui tapi pergi," jelas Syarif.

 

Merasa dijebak

Sekitar Pukul 11.00 WIB, Rommy keluar pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan menuju mobil yang akan mengantarnya ke Rutan KPK. Ia tidak berkomentar tetapi memberikan sepucuk surat kepada wartawan. Melalui surat dengan tulisan tangan tersebut, ia mengaku merasa dijebak. Kedatangannya ke hotel tersebut menurutnya hanya menerima ajakan silaturahmi semata. "Ternyata niat baik ini menjadi petaka," ujar Rommy dalam suratnya.

 

Ia menganggap dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan sebagaimana disampaikan penyelidik, merupakan sebuah risiko menjadi juru bicara koalisi partai politik. "Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini," imbuhnya.

 

Rommy juga meminta maaf kepada warga PPP atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benaknya. Atas peristiwa ini ia akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi. Selain kepada warga partai Rommy juga meminta maaf kepada keluarga besarnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua