Senin, 18 March 2019

Waspada! Perlindungan Konsumen Bitcoin Cs Masih Lemah

Investor sering kebingungan mencari pihak yang dapat menerima aduan mengenai penipuan pada industri kripto.
Mochamad Januar Rizki
Para pembicara di diskusi “Regulasi dan Implementasi Cryptocurrency di Indonesia” di Jakarta, Jumat (15/3). Foto: Istimewa

Perkembangan produk teknologi kripto seperti Bitcoin dan sejenisnya semakin masif penggunaannya di masyarakat. Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangangan juga telah mengizinkan aset kripto sebagai aset komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

 

Kehadiran regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi perusahaan atau pedagang termasuk investor aset kripto. Pasalnya, produk kripto belum memiliki legalitas jelas sebagai aset berjangka yang dapat diperdagangkan. Meski demikian, aturan Bappepti tersebut dianggap belum cukup dari sisi perlindungan konsumen. Dalam berbagai kasus, bagi konsumen yang awam tidak jarang menjadi korban penipuan dari penjual produk kripto tersebut.

 

“Saat ini, masalahnya bagaimana konsumen mau komplain kalau ada permasalahan. Hal ini terjadi karena penjualnya bukan institusi (perusahaan) tetapi lebih individu-individu. Ini yang menjadi masalah sehubungan dengan perlindungan konsumen dan pelanggaran pidana,” jelas Lawyer Justika.com, Haghia Sophia Lubis dalam acara Temu-Justika “Regulasi dan Implementasi Cryptocurrency di Indonesia” di Jakarta, Jumat (15/3) malam.

 

Menurutnya, aspek perlindungan konsumen tersebut harus diatur agar investor dapat mengetahui mekanisme pelaporan apabila menghadapi penipuan dalam aset kripto ini. Selain itu, regulasi sehubungan perlindungan konsumen ini juga dapat memberi kepercayaan bagi masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

 

“Apabila industrinya dikembangkan maka mendatangkan pajak dan income,” jelas Sophia.

 

Sayangnya, Sophia melanjutkan pemahaman konsumen mengenai aset kripto juga masih rendah saat ini. Sehingga, risiko penipuan tersebut tinggi menimpa para investor yang masih awam. Contohnya, investor masih belum mengetahui perbedaan produk kripto sebagai mata uang dan aset komoditi. Untuk itu, dia menekankan setiap pihak untuk mengedukasi konsumen atau investor mengenai produk kripto ini.

 

(Baca: Bitcoin Cs Sah Diperdagangkan di Bursa Komoditi, Bagaimana Isi Aturannya?)

 

Terdapat perbedaan penggunaan produk kripto sebagai mata uang dan aset. Sebagai mata uang, Bank Indonesia (BI) telah menyatakan pelarangan produk kripto karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Sedangkan, produk kripto sebagai aset berjangka yang dapat diperdagangkan saat ini telah diperbolehkan sehubungan Peraturan Bappebti Nomor 5/2019. 

 

Presiden Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia Persero, Fajar Wibhiyadi menjelaskan sosialisasi mengenai penggunaan aset kripto perlu terus dilakukan untuk memberi pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat membedakan produk kripto sebagai mata uang dan aset berjangka.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua