Kamis, 28 Maret 2019

Disahkan, 12 Hal Terbaru dalam UU Ibadah Haji dan Umrah

Disetujuinya RUU ini jadi UU, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi lebih baik dan berkualitas.
Rofiq Hidayat
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Setelah melalui kesepakatan bersama antara pemerintah dan Komisi VIII DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah resmi disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna. Pengesahan RUU ini menjadi UU ditandai ketokan palu pimpinan sidang Agus Hermanto. Selanjutnya, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berlaku efektif setelah ditandatangani presiden dan dimuat dalam Lembaga Negara dalam 30 hari ke depan.   

 

“Apakah RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi UU,” ujar Agus Hermanto di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (28/3/2019). Seluruh anggota DPR yang hadir serentak menyatakan persetujuannya. Baca Juga: Selangkah Lagi, RUU Ibadah Haji dan Umran Disahkan

 

Ketua Komisi VIII Muhammad Ali Taher Parasong mengatakan pembahasan hingga pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini menjadi UU sejak 2016. RUU ini upaya memperbaiki dan melenggkapi UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian. Setidaknya, terdapat lima tujuan dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini.

 

Pertama,semakin meningkatkan jumlah warga negara yang menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang aman, nyaman, tertib dan sesuai ketentuan syariat Islam. Kedua, peningkatan pelayanan pemondokan, transportasi, konsumsi kerap menimbulkan masalah setiap tahunnya yang belum dapat diatasi secara optimal.

 

Ketiga, mengatasi daftar tunggu jamaah haji yang sangat panjang. Keempat, mengatasilemahnya koordinasi antara petugas penyelenggara di Arab Saudi. Kelima, melengkapi pengaturan secara komprehensif proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar tidak ada lagi jamaah yang terlantar dan gagal berangkat untuk menunaikan umrah karena kesalahan teknis dan manajemen penyelenggara ibadah umrah.

 

Dalam RUU ini terdapat 784 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang diurai secara teliti. Selain itu, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini berisi 14 Bab. Rinciannnya: Ketentuan Umum; Jamaah Haji; Penyelenggara Ibadah Haji; Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji; Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah; Penyelenggaraan Ibadah Khusus; Penyelenggaraan Ibadah Umrah; Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Larangan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

 

Ali Taher menerangkan hal terpenting dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini terdapat 12 hal yang tidak diatur dalam UU 13/2008. Pertama, prioritas keberangkatan bagi jamaah haji usia lanjut, usia paling rendah 65 tahun. Kedua, adanya perlindungan  dan kemudahan mendapatkan pelayanan khusus bagi jamaah haji penyandang disabilitas. Ketiga, hak jamaah haji dalam hal nomor porsi dan keberangkatan haji tidak hilang.

 

Artinya, pelimpahan porsi keberangkatan bagi jamaah haji yang telah ditetapkan berhak melunasi biaya perjalanan ibadah haji pada tahun berjalan kepada suami, istri, ayah, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk. Dan disepakati secara tertulis oleh keluarga, dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jamaah haji.

 

Keempat, pelimpahan porsi jamaah haji dalam daftar tunggu (waiting list) yang meninggal dunia atau sakit permanen kepada suami, istri, ayah, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

 

Kelima, adanya jaminan perlindungan bagi jamaah haji yang umrah, sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum. Seperti, penelantaran atau penipuan dari penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah atau penyelenggaraan ibadah haji khusus. Keenam,  adanya kepastian hukum fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan haji dan umrah dengan memberi wewenang kepada menteri untuk membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah yang bermasalah.

 

Ketujuh, adanya pengakuan tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan tentang adanya dugaan tindak pidana yang menyangkut penyelenggara ibadah haji dan umrah. Kedelapan, jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggaraan perjalanan ibadah haji khusus dan kelompok bimbingan haji dan umrah. Dalam hal perizinan yang bersifat tetap melalui mekanisme pengawasan dengan kreditasi, serta pemberian sanksi administratif.

 

Kesembilan, adanya pengaturan yang memberi kemudahan pengurusan pengembalian uang bagi jamaah haji meninggal dunia yang kemudian membatalkan keberangkatan atau dibatalkan keberangkatannya. Kesepuluh, sistem pengawasan yang komprehensif berupa keharusan penyelenggara umrah untuk memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia. Tak hanya itu, kemampuan finansial dalam menyelenggarakan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank berupa garansi dari perbankan atau deposito atas nama biro perjalanan wisata.

 

Kesebelas, pengaturan pelayanan akomodasi dan pentingnya partisipasi masyarakat melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) dalam mendukung kualitas pelayanan jamaah haji dan umrah. Keduabelas, dalam rangkan memastikan pemberian pelayanan, pemberian jaminan keberangkatan, kepulangan jamaah terdapat aturan sanksi bagi penyelenggara perjalanan umrah dan haji khusus yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik berupa sanksi administratif hingga pidana.

 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengamini pandangan Ali Taher. Dia mengakui dinamika pembahasan RUU hingga disahkan menjadi UU cukup alot. Namun, hal tersebut biasa dalam setiap pembahasan sebuah RUU. Namun poin pentingnya, Lukman menegaskan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini menjadikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah lebih berkualitas, berintegritas, dan profesional.

 

Sebab, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya kerap mengalami beragam persoalan. Misalnya, persoalan pemondokan dan konsumsi saja menjadi masalah setiap tahunnya yang dihadapi penyelenggara. Karena itu, pengaturan yang tidak terdapat dalam UU 13/2008 dilengkapi dengan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang terbaru ini.

 

“Kami pemerintah menyetujui RUU ini jadi UU. Ini menjadi acuan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi lebih baik dan berkualitas,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua