Minggu, 31 Maret 2019

Peradi Gelar Rapat Koordinasi Komisi Pengawas Advokat

Sebagai ajang koordinasi Komisi Pengawas Pusat Peradi dengan Komisi Pengawas Daerah Peradi seluruh Indonesia.
RED
Foto: Humas Peradi

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) menggelar rapat koordinasi Komisi Pengawas Advokat di Jakarta, Jumat (29/3). Sekretaris Jenderal DPN Peradi Thomas Tampubolon mengatakan, rapat koordinasi sekaligus diskusi ini bertujuan sebagai ajang koordinasi antara Komisi Pengawas Pusat Peradi dan Komisi Pengawas Pengawas Peradi di daerah seluruh Indonesia.

 

“Guna membahas dan bertukar pikian serta menghasilkan produk nyata yang kuat untuk komisi pengawas selaku pengemban amanah pengawasn advokat,” kata Thomas dalam sambutannya sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima hukumonline.com, Sabtu (30/3).

 

Koordinasi ini, lanjut Thomas merupakan tindaklanjut dari Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Advokat oleh Komisi Pengawas Advokat. Kegiatan ini dihadiri 50 personel Komisi Pengawas Advokat di seluruh Indonesia. Acara ini digelar dari Jumat 29 Maret hingga Minggu 31 Maret 2019.

 

Ketua Komisi Pengawas Advokat Peradi Pusat Binsar Sitompul mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya berharap dapat memperoleh masukan dari para peserta yang hadir. Masukan tersebut bertujuan untuk memperdalam dan perkaya wawasan serta meningkatkan kearifan para anggota komisi pengawas.

 

“Sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan tercapai kesamaan visi antara Komisi Pengawas Peradi dengan Komisi Pengawas Daerah Peradi seluruh Indonesia,” tuturnya.

 

Sekretaris Komisi Pengawas Pusat Victor Nadapdap mengatakan, keseragaman tata kerja Komisi Pengawas nantinya akan ditandai dengan dihasilannya Pedoman Tata Kerja Komisi Pengawas DPN Peradi. Pedoman ini nantinya menjadi pegangan bagi setiap organ Komisi Pengawas Peradi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

 

“Termasuk dalam prosedur penanganan, pengawasan maupun dalam pembuatan dokumen-dokumen pelaksanaan tugas-tugas dimaksud,” katanya.

 

Pedoman ini, lanjutnya, merupakan bentuk keseriusan Komisi Pengawas Peradi dalam mencegah tindakan dan perilaku advokat yang tidak sesuai dengan tujuan dari profesi yang mulia atau officium nobile. Sehingga, perumusan awal “Panduan Perilaku Advokat dalam PRaktik” dapat disusun dan diterbitkan oleh Komisi Pengawas Peradi dan menjadi pedoman bagi para advokat di Indonesia.

 

“Buku ini nantinya dimaksudkan sebagai referensi yang menjelaskan penerapan kode etik advokat dalam pelaksanaan tugas profesi sehari-hari maupun sebagai referensi dalam pendidikan profesi advokat serta bahan materi bagi advokat yang akan dilantik,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua