Rabu, 10 April 2019

Ingat, Ada Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online

Selama 2018 terhitung lebih dari 85 ribu perusahaan yang melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Sistem wajib lapor ketenagakerjaan daring ini harus terintegrasi dengan pengawasan ketenagakerjaan secara online baik di tingkat pusat ataupun daerah.
Ady Thea DA
Gedung Kementerian Tenaga Kerja. Foto: ilustrasi (Sgp)

Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan wajib lapor ketenagakerjaan daring (online) yang dapat diakses lewat laman https://wajiblapor.kemnaker.go.id/. Wajib lapor ketenagakerjaan diatur dalam UU No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

 

Intinya, ketentuan itu mewajibkan pengusaha atau pengurus untuk melapor, misalnya setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan. Selama ini wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan secara manual dengan mengisi formulir. Tapi di era revolusi industri 4.0 ini pemerintah melakukan perubahan dengan meluncurkan wajib lapor ketenagakerjaan daring.

 

Dirjen Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Sugeng Priyanto, mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang mendesak yakni pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan secara daring.

 

Pelaksanaan ini dibutuhkan karena wajib lapor ketenagakerjaan menampilkan data dasar identitas ketenagakerjaan di perusahaan. Serta menjadi obyek awal ketenagakerjaan. Sayangnya sampai saat ini hasilnya belum sesuai harapan.

 

"Jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan online masih sangat sedikit. Karena itu, kita mengingatkan agar perusahaan-perusahaan segera melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online," ujar Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, belum lama ini.  

 

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Sugeng menegaskan ke depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Ini sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi single sign on (SSO). Teknologi ini memungkinkan pengguna jaringan dapat mengakses sumber daya yang ada hanya dengan satu akun pengguna.

 

Dia berharap pengawas ketenagakerjaan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan untuk berani melakukan perubahan menuju trust based culture. "Pengawasan ketenagakerjaan harus meninggalkan metode konvensional dan merubah menggunakan metode lebih modern, memberi dampak positif kepada masyarakat, dan mampu menjadi figur penegak hukum ketenagakerjaan yang profesional, independen dan berintegritas," ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua