Senin, 15 April 2019

Masa Tenang, Bawaslu Minta Platform Medsos Tak Sebar Iklan Kampanye

​​​​​​​Kepada semua pihak untuk ikut menjaga situasi selama masa tenang berlangsung hingga saat hari pemungutan suara tiba.
Moch Dani Pratama Huzaini
Dua pasangan capres dan cawapres berfoto bersama Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Ketua DKPP sebelum perhelatan debat yang kelima. Foto: RES

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta penyedia platform media sosial untuk menutup semua iklan kampanye saat masa kampanye terbuka rampung. Memasuki masa tenang, tiga hari sebelum waktu pemungutan suara 17 April, diharapkan tidak ditemukannya lagi jejak-jejak kampanye di media sosial. Masa tenang sendiri akan berlangsung pada 14 hingga 16 April 2019.

 

Bawaslu sendiri telah mengirimkan surat edaran kepada platform media sosial untuk tidak menyebarkan segala bentuk iklan atau konten kampanye di media sosial selama masa tenang. Menurut anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, surat edaran tersebut telah disampaikan kepada penyedia platform Medsos pada Sabtu (13/4).

 

“Bawaslu meminta platform menutup seluruh iklan kampanye dan menurunkan konten organik atau tagar yang memuat rekam jejak, citra diri peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu,” ujar Fritz dalam konferensi pers bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Media Centre Bawaslu, Jakarta, Sabtu (13/4).

 

Disebutkan, surat edaran tersebut diserahkan kepada sembilan platform media sosial antara lain Facebook, Twitter, Bigo Live, Google, Line, Tik Tok, Live Me, Blackberry Messenger, dan Kwaigo. Dalam edaran juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengunggah iklan kampanye, konten organik, atau tagar yang memuat kampanye. 

 

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur larangan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun. Pasal 278 UU Pemilu mengatur, selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. memilih Pasangan Calon; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten /kota tertentu; dan/atau e. memilih calon anggota DPD tertentu.

 

Selanjutnya Fritz mengungkap, hingga 12 April 2019, terdapat 1.990 akun dan postingan di media sosial yang dianggap melanggar pasal 280 UU Pemilu Pasal 280 memuat larangan kampanye yang mempersoalkan Pancasila dan UUD 1945, ujaran kebencian, memuat SARA, menghasut dan mengadu domba, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. “Setelah kami kaji, terdapat 159 akun yang kami minta platform untuk di-take down. Terdapat  21 akun yang sudah di-take down,” jelas Fritz.

 

Ketua Bawaslu Abhan Misbah mengingatkan sanksi yang akan diperoleh bagi siapapun yang melakukan pelanggaran kampanye di masa tenang. Menurut Abhan, bagi pelanggar akan dikenakan sanksi dengan klasifikasi paling berat hingga ringan. “Sanksi terberat jika kampanye di masa tenang adalah sanksi pidana karena masuk kategori kampanye di luar jadwal. Sementara untuk sanksi administrasi, akun media sosial di-take down,” ujar Abhan.

 

Sementara Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Kementerian Kominfo senantiasa bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengawasi media sosial di masa tenang. Ia menegaskan, untuk akun yang berkampanye akan dinonaktifkan.

 

Baca:

 

Menjaga Kondusivitas

Sementara di tempat berbeda, kelompok masyarakat sipil berkumpul untuk menyerukan pelaksanaan pemilu yang bersih juga damai. Mereka menyerukan kepada semua pihak untuk ikut menjaga situasi selama masa tenang berlangsung hingga saat hari penmungutan suara tiba. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi, Titi Anggraini, mengingatkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi potensi pelanggaran selama masa tenang.

 

Selain itu, kelompok masyarakat ini mengajak semua pihak untuk memperhatikan beberapa hal:kepada partai politik, paslon, caleg, tim kampanye ataupun tim pemenangan, pada masa tenang ini tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum pemilu dalam bentuk apapun dan berkomitmen untuk menjaga kondusifitas suasana dengan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bisa memicu terjadinya pelanggaran, kecurangan, ataupun benturan antarpihak yang menciderai praktik pemilu bersih dan demokratis.

 

“Partai politik dan paslon peserta pemilu agar mengingatkan caleg dan/atau tim pemenangannya untuk tertib, tidak memaksakan kehendak atau pilihannya pada siapapun, serta tidak melakukan tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum pemilu dalam bentuk apapun,” ujar Titi, Minggu (14/4), di Jakarta. 

 

Para pihak dan pemangku kepentingan didorong untuk bersinergi mencegah terjadinya praktik ilegal politik uang, intimidasi, kekerasan, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun tindakan melanggar hukum atau provokatif lainnya yang bisa membuat pemilih terhalangi untuk membuat keputusan secara bebas, jujur, dan adil.

 

Kemudian kepada pemilih diharapkan bisa memaksimalkan sisa waktu menuju hari pemungutan suara untuk memantapkan pengenalan pada para calon yang akan dipilih di lima surat suara nanti, dengan memeriksa ulang riwayat hidup, rekam jejak, maupun kiprah para calon, melalui berbagi slauran informasi yang tersedia baik daring maupun luring. Pemahaman dan pengenalan pemilih atas para calon diyakini akan memudaahkan pemilih dalam memberikan suaranya di bilik suara TPS.

 

Hadar Nafis Gumay dari Netgrit mengajak pemilih untuk aktif mengawasi lingkungannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada masa tenang, jelang ataupun pada masa pemungutan dan penghitungan suara, khususnya potensi terjadinya politik uang, intimidasi, maupun tindakan melanggar hukum lainnya, yang bisa membuat pemilih terhalangi dalam membuat pilihan secara bebas, jujur, dan adil.

 

Sementara itu kepada KPU beserta jajarannya, diminta untuk memastikan lagi kesiapan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan dan kecukupan logistik pemilu (surat suara, formulir, bilik, kotak suara, dan lain-lain).

 

KPU mesti memastikan pada jajarannya bahwa perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia sesuai ketentuan yang ada dan didesain sejalan dengan asas inklusivitas dan aksesibilitas pemilu. KPU juga harus memastikan jajarannya melaksanakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan hasil suara sesuai prosedur, optimal melayani pemilih menggunakan haknya sesuai komitmen yang diusung dan melaksanakan tahapan dengan semangat independensi.

 

Demikian pula kepada Bawaslu diminta untuk membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu di masa tenang dan hari pemungutan suara. Serta, memberikan rasa aman dan perlindungan hukum maksimal bagi masyarakat yang mau melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu agar membuktikan komitmen menegakkan keadilan pemilu sesuai slogan yang diusung dengan menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran sesuai prosedur dan dengan semangat independensi yang tinggi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua