Senin, 22 April 2019

Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!

Karena putusan MK itu bersifat erga omnes yang mesti menjadi pegangan dalam penetapan pemenang pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Secara umum perhelatan Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar dan kondusif, Rabu (17/4) kemarin. Meskipun ada sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, salah satunya pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus menghitung hasil rekapitulasi pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (pilpres) hingga pada 22 Mei 2019 mendatang.

 

Khusus pilpres, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (01) dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (02) yang bertarung dalam Pilpres 2019, belum ada yang mengakui kekalahan. Keduanya, mengklaim kemenangan menurut versinya masing-masing. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan main, pasangan capres-cawapres disebut sebagai pemenang pilpres.

 

Dalam Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan pemenang pasangan capres terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, selain syarat 50 persen jumlah suara, ada syarat 20 persen suara dan melebihi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.

 

Jika tidak ada pasangan capres-cawapres terpilih, pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pilpres (putaran kedua) dengan mempertimbangkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

 

“Berdasarkan ketentuan tersebut perolehan suara terbanyak sebagai pemenang pilpres manakala dilakukan putaran kedua pemilihan presiden. Jika hanya terjadi satu putaran, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan limitatif sebagaimana bunyi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu,” ujar Direktur Sekolah Konstitusi Indonesia Hermawanto dalam keteranganya di Jakarta, Senin (22/4/2019). Baca Juga: Mau Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, Tim Hukum Capres Perlu Pahami Ini

 

Hal ini, kata Herwanto, menunjukan sistem pemilu kita tidak menganut sistem Popular Vote secara murni yang hanya didasarkan one man one vote. Tapi, Indonesia menganut sistem campuran, termasuk mengakomodasi sistem Electoral College, keterwakilan/representasi daerah dalam menentukan pemenang capres.

 

Namun, pandangan ini ditepis Direktur Riset dan Inovasi Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama. Dia mengingatkan dalam hal ada dua pasangan capres-cawapres yang berkonstestasi mesti merujuk Putusan MK No. No.50/PUU-XII/2014 terkait uji materi Pasal 159 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terhadap Pasal 6A UUD 1945. Rumusan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres itu sama dengan bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilihan Umum.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua