Senin, 22 April 2019

Syarat Pemenang Pilpres 2019, Ingat Putusan MK Ini!

Karena putusan MK itu bersifat erga omnes yang mesti menjadi pegangan dalam penetapan pemenang pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Secara umum perhelatan Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar dan kondusif, Rabu (17/4) kemarin. Meskipun ada sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya, salah satunya pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus menghitung hasil rekapitulasi pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (pilpres) hingga pada 22 Mei 2019 mendatang.

 

Khusus pilpres, pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (01) dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (02) yang bertarung dalam Pilpres 2019, belum ada yang mengakui kekalahan. Keduanya, mengklaim kemenangan menurut versinya masing-masing. Lalu, bagaimana sebenarnya aturan main, pasangan capres-cawapres disebut sebagai pemenang pilpres.

 

Dalam Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan pemenang pasangan capres terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1⁄2 jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, selain syarat 50 persen jumlah suara, ada syarat 20 persen suara dan melebihi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.

 

Jika tidak ada pasangan capres-cawapres terpilih, pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pilpres (putaran kedua) dengan mempertimbangkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

 

“Berdasarkan ketentuan tersebut perolehan suara terbanyak sebagai pemenang pilpres manakala dilakukan putaran kedua pemilihan presiden. Jika hanya terjadi satu putaran, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan limitatif sebagaimana bunyi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu,” ujar Direktur Sekolah Konstitusi Indonesia Hermawanto dalam keteranganya di Jakarta, Senin (22/4/2019). Baca Juga: Mau Ajukan Sengketa Pilpres ke MK, Tim Hukum Capres Perlu Pahami Ini

 

Hal ini, kata Herwanto, menunjukan sistem pemilu kita tidak menganut sistem Popular Vote secara murni yang hanya didasarkan one man one vote. Tapi, Indonesia menganut sistem campuran, termasuk mengakomodasi sistem Electoral College, keterwakilan/representasi daerah dalam menentukan pemenang capres.

 

Namun, pandangan ini ditepis Direktur Riset dan Inovasi Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama. Dia mengingatkan dalam hal ada dua pasangan capres-cawapres yang berkonstestasi mesti merujuk Putusan MK No. No.50/PUU-XII/2014 terkait uji materi Pasal 159 UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terhadap Pasal 6A UUD 1945. Rumusan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres itu sama dengan bunyi Pasal 416 ayat (1) UU Pemilihan Umum.

 

Dalam Putusan MK No.50/PUU-XII/2014 itu, MK menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres inkonstitusional bersyarat sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusan yang dibacakan Kamis (03/7/2014) silam, Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

 

Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak seperti dimaksud Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua. Dengan begitu, pelaksanaan Pilpres 2014 yang hanya diikuti dua pasangan calon (Prabowo-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla) dipastikan bakal berlangsung satu putaran dengan mekanisme suara terbanyak. Sehingga, syarat persentase persebaran suara telah dinyatakan tidak berlaku.

 

“Dalam putusan MK itu, jika hanya terdapat dua pasangan capres-cawapres, pemenang pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak tanpa persebaran perolehan suara,” ujar Argama saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/4/2019).  

 

 

Dia mengingatkan Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 bersifat erga omnes berlaku mengikat secara umum bagi semua warga negara dan harus ditaati semua pihak. Namun, dia mengakui materi muatan putusan MK itu tidak dimasukkan dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu, tetapi dimasukan dalam Peraturan KPU No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

 

Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019  menyebutkan, “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih”. “Secara gramatikal jelas mudah dipahami, ketika Pilpres 2019 ini hanya diikuti dua paslon, yang berlaku perolehan suara terbanyak,” lanjutnya. 

 

Dengan begitu, menurut Gama aturan main penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres mesti merujuk Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya setara dengan undang-undang (UU). Dia berharap aturan penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres cawapres tidak perlu lagi diperdebatkan.

 

“Kalau sudah paham asas putusan MK itu berlaku erga omnes, maka berlaku mengikat selamanya. Ketika bicara tafsir Pasal 6A UUD 1945, maka pasti penafsirannya sesuai putusan MK dan ditegaskan kembali dalam Peraturan KPU 5/2019,” tegasnya. Baca Juga: MK Putuskan Pilpres Satu Putaran  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua