Selasa, 23 April 2019

Dari Surabaya Advokat Mempertajam Identitas Diri Oleh: TM. Luthfi Yazid*)

​​​​​​​Yang penting saat ini adalah bagaimana organisasi advokat dapat mendorong para anggotanya untuk dapat mewujudkan profesinya sebagai officium nobile.
NAN
TM. Luthfi Yazid. Foto: Istimewa

Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang pada periode ini di bawah kepemimpinan Tjoetjoe Sandjaja Hernanto selaku Presiden KAI --sesuai amanat konstitusi organisasi-- akan melaksanakan perhelatan besar berupa Kongres Nasional ke-3, yang akan di gelar di the Empire Palace, di Kota Pahlawan dari tanggal 26 sampai 27 April 2019. Acara Akbar di Surabaya ini sudah diumumkan di hukumonline.com maupun media lainnya.

 

Menurut panitia sudah terkonfirmasi dan terdaftar akan hadir para advokat dari seluruh tanah air lebih dari 500 advokat. Perhelatan ini mengingatkan kita pada saat awal dideklarasikannya KAI di Balai Sudirman, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2008, di mana almarhum Adnan Buyung Nasution menjadi inisiator dan pioneer lahirnya KAI.

 

Pada  tanggal yang sama, 30 Mei 2008, artikel/opini saya dimuat di Koran Tempo dengan judul “Organisasi Advokat Yang Kredibel”, yang mana dalam tulisan itu saya menyemburkan harapan bahwa kelak KAI menjadi sebuah organisasi yang memiliki kredibilitas.

 

Ketika Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (TSH) dikukuhkan oleh Adnan Buyung Nasution  di Jakarta sebagai Presiden KAI kedua pada tanggal 30 Oktober 2014, harapan agar KAI lebih kredibel terus mengiang. Saat ini, setelah lebih dari 10 tahun berdirinya KAI apakah KAI sudah menjadi organisasi advokat yang kredibel?

 

Meski tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, KAI di bawah kepemimpinan TSH sudah lumayan ada kemajuan. Para calon advokat KAI yang dulunya masih terkendala untuk disumpah di Pengadilan Tinggi kini advokat KAI telah dapat disumpah di seluruh Pengadilan Tinggi di tanah air. KAI juga telah bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi advokat di luar negeri untuk semakin mengembangkan kiprah KAI sebagai sebuah organisasi advokat yang modern.

 

Profesi Mulia

Dalam catatan sejarah, ketika diadakan Musyawarah Nasional --atau apapun istilahnya-- organisasi advokat seringkali kisruh bahkan berujung pada perpecahan organisasi, terutama karena ambisi sebagian advokat yang ingin menjadi pucuk pimpinan tidak dapat terwujud. Artinya, karena nafsu dan kepentingan kroninya tidak terakomodasi dalam organisasi, maka kemudian memisahkan diri mendirikan organisasi advokat baru. Fakta seperti ini sangat memalukan, namun terjadi!  Dalam soal ini kita dapat menyebut beberapa organisasi advokat yang lahir pasca kekisruhan.

 

Saat ini, organisasi advokat di Indonesia yang ada adalah multi-bar. Apakah ini menguntungkan bagi kuatnya organisasi advokat atau merugikan? Apakah dari organisasi yang demikian akan lahir para advokat yang professional dan kredibel? Yang pasti, multi-bar adalah sebuah realitas faktual dan historis di negeri kita. Banyak faktor penyebab realitas ini terjadi. Membaca konteks ini dapat dijelaskan dari aspek sejarah, sosiologis, antropologis, geografis dan pluralitas. 

 

Fakta seperti ini tidak dapat kita hindari, meskipun tidak jarang membingungkan para para pencari keadilan. Namun, yang penting saat ini adalah bagaimana organisasi advokat dapat mendorong para anggotanya untuk dapat mewujudkan profesinya sebagai officium nobile. Dalam hal ini, sejatinya peran advokat bukan hanya mendapatkan banyak klien, menangani dan memenangkan perkara di pengadilan.

 

Organisasi advokat juga bukan hanya berurusan di seputar mengadakan pendidikan dan ujian advokat, memperbanyak anggota, melakukan penyumpahan dan semacamnya.  Advokat dituntut pula untuk menegaskan integritasnya, punya idealisme, mau membela secara probono.

 

Lebih dari itu, agar tidak ketinggalan zaman, maka perihal disrupsi hukum, digitalisasi, deregulasi, outsorcing, legal search engines, dan complexity of legislation dan hal-hal lain seperti ide-ide Tomorrow’s Lawyers An Introduction to Your Future (Oxford University Press, 2017), yang ditulis Richrad Susskind, Kevin D Ashley dengan Artificial Intelegent  and legal analytic, Benjamin H Barton dengan Rebooting Justice, Joseph Raczynski tentang future of law dll harus juga dicermati dan diantisipasi.

 

Sofia Lingos, seorang pengacara dan pengurus the American Bar Association, Bill Potts Wakil Presiden The Queensland Law Society dan Chief Justice dan mantan Jaksa Agung Singapura Sundaresh Menon sejak dini telah mengingatkan tentang disrupsi hukum dan digitalisasi yang dapat mengancam dunia advokat jika tidak diantisipasi dengan cerdas dan bijak.

 

Jika profesi advokat dianggap sebagai officium nobile, maka watak Mesteer in de Rechten  seperti Moh Roem, Muh.  Yamin, Kasman Singodimedjo, Lukman Wiriadinata, Adnan Buyung Nasution, Yap Tiam Hien, Anwar Haryono atau pejuang hukum idealis generasi beliau mestinya juga menginspirasi advokat saat ini. Namun, apakah tanda-tanda lahirnya advokat yang punya kepedulian dan keterlibatan dalam kehidupan berbangsa seperti mereka sudah cukup menguat saat ini?

 

Tidak sedkit yang mengkritisi kualitas, profesionalitas dan karakter advokat saat ini. Adakah yang salah dari peran organisasi advokat  dalam membina para advokat yang menaunginya?  

 

Peran Advokat

Terkait dengan upaya untuk memaksimalkan peran organisasi advokat ke depan, maka terhadap UU Advokat (UU No 18 Tahun 2003) harus dilakukan perombakan, agar profesi dan organisasi advokat menjadi organisasi yang diperhitungkan; advokat benar-benar ditempatkan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya,. Karena itu, realitas multi-bar mesti disikapi dengan bijak.  

 

Dengan dimilikinya UU Advokat yang representative dan komprehensif (tidak seperti sekarang di judicial review berkali-kali) diharapkan organisasi advokat secara perlahan akan menjadi profesi yang mandiri yang dapat melahirkan para advokat yang professional dan kredibel.

 

Tentu saja, dalam konteks memperjuangkan tegaknya hukum dan keadilan, advokat tidak hanya bertanggungjawab sendirian. Para pengemban hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim, komisi-komisi negara di bidang hukum dan lain-lain harus pula memiliki tekad dan kepedulian yang sama. Jika tidak, cita-cita terwujudnya negara hukum hanya merupakan cita-cita yang jauh panggang dari api.

 

Kongres ke-3 KAI di Kota Pahlawan kali ini semoga dapat mengambil semangat Bung Tomo untuk terus bangkit, melahirkan kepengurusan yang professional,  merakyat dan mau bekerja,  menelorkan rencana-rencana dan ide-ide KAI ke depan yang cemerlang sehingga KAI bukan hanya menjadi organisasi yang kuat namun juga yang antisipatif terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks. Semoga KAI ke depan dapat memberikan kontribusi sejarah yang berarti bagi tegaknya hukum dan keadilan di tanah air. Selamat berkongres!!! 

 

*)TM. Luthfi Yazid adalah Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI). Pernah menjadi peneliti dan pengajar di University of Gakushuin, Tokyo (2010-2011), alumnus School of Law University of Warwick, Inggris (Chevening Scholarship). Tulisan ini pendapat pribadi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua