Terhitung mulai April 2019, jumlah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) seperti rumah sakit (RS) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mencapai 2.428. Rinciannya terdiri dari 2.202 RS dan 226 klinik utama. Dari ribuan FKRTL yang bekerja sama itu per Desember 2018, ada 720 RS yang belum terakreditasi, sekarang jumlahnya turun menjadi 271 RS.
Demikian penjelasan Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan BPJS Kesehatan, Budi Mohammad Arief, belum lama ini di Jakarta. Budi mengapresiasi manajemen RS yang telah melakukan akreditasi. Akreditasi ini merupakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana telah diperbarui melalui Permenkes No.99 Tahun 2015.
“Akreditasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi RS yang ingin menjadi mitra BPJS Kesehatan untuk melayani peserta JKN-KIS,” kata dia.
Budi menerangkan kewajiban akreditasi ini semestinya sudah dijalankan sejak 2014. Tapi, sebagian RS belum siap, sehingga kewajiban ini diperpanjang sampai 1 Januari 2019. Menurut Budi, pihaknya telah berulang kali mengingatkan RS untuk mengurus akreditasi. Awal tahun 2018, pemerintah telah memberi kesempatan RS untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dia mengingatkan pemerintah telah merekomendasikan kepada sejumlah RS mitra BPJS Kesehatan untuk terakreditasi paling lambat 30 Juni 2019. Selaras dengan itu, Februari 2019 Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah melayangkan pemberitahuan kepada RS agar segera terakreditasi. Baginya, akreditasi ini penting untuk menjaga standar pelayanan kesehatan yang diberikan RS terhadap peserta JKN-KIS.
“Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” lanjutnya. Baca Juga: Klaim Dibayar, BPJS Kesehatan Minta RS Taat Aturan
Ada banyak faktor yang menyebabkan putusnya kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan. Misalnya, belum terakreditasi, tidak lolos kredensialing, dan surat izin operasional habis masa berlakunya. Sebelum memutus kontrak, BPJS Kesehatan mempertimbangkan pendapat dinas kesehatan dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan setempat. Guna memastikan pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.