Jumat, 10 May 2019

Ragam Implementasi dan Kepatuhan Putusan MK

Putusan MK tidak ada yang tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakan semuanya. Namun, dalam prakteknya ada yang dilaksanakan sebagian dan ada yang belum dilaksanakan.
Aida Mardatillah
Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah (tengah) saat menanggapi hasil riset putusan MK periode 2003-2018 di Kantor ILR Jakarta, Kamis (9/5). Foto: AID

Banyaknya perkara permohonan pengujian undang-undang (PUU) yang telah diputus dan dikabulkan MK, tidak membuat orang dengan mudahnya ingat pasal undang-undang yang mana yang telah dinyatakan tidak berlaku karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, tidak mudah pula mengetahui bagaimana para addressat (lembaga yang dituju) menindaklanjuti putusan MK yang dikabulkan tersebut.

 

Namun terkadang, sifat putusan MK yang final dan memiliki kekuatan hukum mengikat tidak implementatif, tidak bisa dijalankan, atau tidak dipatuhi. Ada putusan MK yang didiamkan, tidak jelas bagaimana tindak lanjutnya. Atau jika dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan mengambang atau setengah hati (floating execution).

 

Ada juga yang menolak dan masih menggunakan norma yang sudah dibatalkan MK dan/atau menghidupkannya kembali dalam UU yang baru. Ironisnya, hal itu dilakukan oleh para penyelenggara negara sebagai addressat putusan MK. Hal ini terungkap dalam penelitian putusan PUU MK dari tahun 2003-2018 oleh Indonesian Legal Roundtable (ILR).

 

Direktur Eksekutif ILR, Firmansyah Arifin mengatakan putusan MK yang dikabulkan sebagian telah diimplementasikan; sebagian kecil putusan lain belum diketahui tindak lanjutnya. Dari implementasi putusan yang sudah diketahui tersebut diantaranya terdapat putusan yang nonimplementatif (belum diimplemntasikan).

 

“Putusan yang sudah implementatif, artinya putusan MK yang sudah ditindaklanjuti baik dalam bentuk UU maupun dalam bentuk lain,” kata Firmasyah di Jakarta, Kamis (9/5/2019). Baca Juga: Sejak MK Berdiri, Ini 10 UU Terbanyak Diuji  

 

Ia menemukan kurang lebih 12 bentuk implentasi putusan PUU MK dalam bentuk peraturan atau kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan masing-masing addressant. Implementasi 12 bentuk putusan PUU MK 2003-2018 yaitu UU ;Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah/Perda Istimewa Aceh (qanun); Keputusan/Instruksi Presiden; Peraturan Mentri; Peraturan KPU/Bawaslu; Peraturan MA dan MK; Surat Edaran; Kebijakan/Tindakan Lain; Proses/Putusan Peradilan; Revisi UU.

 

“Dapat dikatakan 86 persen putusan sudah diketahui implementasinya. Sedangkan sisanya adalah putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut (7 persen) dan putusan yang belum diketahui atau belum ditindaklanjuti (7 persen),” paparnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua