Rabu, 15 May 2019

Aturan Sidang PHI Diminta Beri Peluang Ajukan PK

Harapannya, permohonan ini dapat diterima dan prosesnya dilanjutkan ke substansi uji materi.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan uji materi Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Permohonan ini diajukan Direktur PT Hollit International Anne Patricia Sutanto. Dia merasa dirugkan atas berlakunya aturan ini terutama terkait perlakuan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum dalam upaya peninjauan kembali (PK) di perselisihan hubungan industrial.

 

Dalam persidangan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon Hendrik Setiawan berdalih Pasal 56 UU PPHI telah menghilangkan tujuan hukum yakni menciptakan kemanfaatan dan keadilan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan hubungan industrial hingga tingkat PK. Ini secara otomatis menimbulkan kerugian yang bersifat spesifik dan potensial dan berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan telah terjadi serta memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan diberlakukannya aturan ini.

 

Selengkapnya Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 berbunyi, “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

 

Perkara pengujian UU ini berawal adanya kasus konkrit yang dihadapi pemohon (dulu tergugat) terkait kasus gugatan penyelesaian hubungan industrial dengan salah satu mantan pegawainya yang bernama Mauadevi Khrisnasari di pengadilan tingkat pertama (PHI) yang gugatan pemohon dikabulkan atas gugatan penggugat.

 

Namun, penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan. Putusan MA  menyatakan pemohon (tergugat) telah melanggar perjanjian bersama tanggal 19 Juli 2017 antara penggugat dan tergugat. Pihak tergugat sebagai perusahaan juga diharuskan membayar hak-hak penggugat sebesar Rp 302.442.525,00 (tiga ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

 

Pemohon menemukan ada bukti baru, sehingga memenuhi syarat akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Meski Pemohon juga  sadar bahwa menempuh upaya hukum luar biasa tersebut tidak diatur atau tidak ada dasar hukumnya dalam UU PPHI. Berdasarkan alasan-alasan itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

 

Karena itu, dalam perbaikan pemohonannya, melalui Kuasa Hukum Pemohon, Hendrik Setiawan menyampaikan perbaikan mengenai format permohonan. “Format atau sistematika penulisan permohonan sudah kami perbaiki. Perbaikan sudah disesuaikan dengan contoh,” kata Hendrik dalam persidangan, Kamis (15/5/2019).

 

Terkait kewenangan Pemohon. Hendrik menjelaskan untuk menjawab apakah Pemohon berhak atau mempunyai kewenangan untuk bertindak baik di dalam ataupun di luar persidangan untuk mewakili kepentingan perusahaan, pihaknya memberikan perbaikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 yang ditandatangani oleh Notaris Siti Safarijah berdasarkan bukti tambahan P-8 dan SK Direksi PT Hollit International mengenai pemberian kewenangan dari presiden direktur kepada direktur atas nama Anne Patricia Sutanto berdasarkan bukti tambahan P-9,” tutur Hendrik.

 

Karenanya, Pemohon merasa mempunyai kewenangan hukum (legal standing) seperti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim MK dalam sidang pendahuluan. “Harapannya, permohonan ini dapat diterima dan prosesnya dilanjutkan ke substansi uji materi. Dalam Akta Pendirian Nomor 28 tersebut dijelaskan baik direktur mempunyai kewenangan mewakili kepentingan, baik itu komisaris dan sebagainya di dalam maupun di luar persidangan,” tagas Hendrik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua