Kamis, 16 Mei 2019

Data Pribadi “Bocor”, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?

Masyarakat dapat menempuh jalur litigasi atau non-litigasi dalam penyelesaian sengketa data pribadi.
Mochamad Januar Rizki
Para pembicara dalam diskusi “Mendorong Percepatan Proses Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi”, di Jakarta, Rabu (15/5). Foto: MJR

Penyalahgunaan data pribadi semakin marak terjadi. Sering sekali masyarakat menerima pesan singkat atau telepon dari nomor yang tidak dikenal yang menawarkan produk-produk seperti pinjaman uang hingga penipuan menang undian. Tentunya, kondisi ini merugikan masyarakat karena merasa terganggu bahkan menderita kerugian finansial akibat praktik penyalahgunaan data pribadi tersebut.

 

Lalu, bagaimana proses hukum yang dapat ditempuh masyarakat akibat pelanggaran ini? Salah satu cara yang paling umum dapat dilakukan masyarakat yaitu mengajukan gugatan perdata sehubungan kebocoran data pribadi melalui pengadilan negeri. Masyarakat  dapat mengajukan ganti rugi kepada pihak yang diduga melakukan penyalagunaan data pribadi miliknya.

 

Delik pasal yang dapat dikenakan kepada tergugat yaitu pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal tersebut setiap perbuatan yang melanggar hukum (PMH) dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

 

Salah satu kasus yang pernah digugat ke PN yaitu kebocoran data pengguna media sosial Facebook. Pemohon yaitu Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMI) dan Indonesia ICT Institute menggugat Facebook Pusat (Amerika, red)  sebagai tergugat I, Facebook  Indonesia sebagai tergugat II dan Cambridge Analytica sebagai tergugat III ke PN Jakarta Selatan pada Agustus 2018. Sayangnya, kasus tersebut hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya.

 

Padahal, berdasarkan data yang dirilis oleh Facebook, Indonesia menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Sebanyak 1,096,666 data pribadi pengguna Facebook Indonesia dari total keseluruhan data diduga telah disalahgunakan.

 

Selain melalui PN, masyarakat dapat mengajukan gugatannya melalui Komisi Informasi (KI). Salah satu tugas lembaga ini menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon. KI juga berwewenang memanggil atau mempertemukan para pihak bersengketa.

 

(Baca: Menyebarkan Karya Jurnalistik Terancam UU ITE?)

 

KI juga berhak meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. Bahkan, KI juga dapat meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa.

 

Kriteria data pribadi dapat merujuk pada Pasal 58 Ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Data pribadi atau perseorangan meliputi:

 

a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa tanggal perceraian; bb. cc. dd. ee. sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

 

Alternatif baru

Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi yang ditargetkan rampung akhir tahun ini pembahasannya diharapkan menjadi alternatif baru penyelesaian sengketa penyalahgunaan data pribadi.

 

Sebab, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Informatika, Samuel A Pengerapan mejelaskan salah satu ketentuan dalam draf RUU tersebut mengatur penyelesaian sengketa data pribadi. Setelah RUU tersebut disahkan, dia menjelaskan akan dibentuk badan khusus yang bertugas sebagai pengawas penggunaan data pribadi.

 

“Nanti, ada badan yang punya otoritas khusus hampir sama seperti BANI (Badan Abitrase Nasional Indonesia) tapi ini menangani data. Dalam RUU ada amanat untuk membentuk badan khusus tersebut,” jelas Samuel saat diskusi “Mendorong Percepatan Proses Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi”, di Jakarta, Rabu (15/5).

 

Dia juga menjelaskan berdasarkan RUU tersebut masyarakat tetap dapat menempuh jalur litigasi dalam persoalan kebocoran data pribadi. Selain itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai maka para pihak juga dapat mengajukan gugatannya ke PN.

 

RUU Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian Sengketa

Pasal 42:

 

  1. Penyelesaian sengketa pelindungan Data Pribadi dapat ditempuh:
  1. di luar pengadilan; dan
  2. melalui pengadilan
  1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dapat melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pilihan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
  2. Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan secara tertulis serta bersifat final dan mengikat para pihak, kecuali ditentukan lain sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan maka para pihak dapat mengajukan sengketa ke Pengadilan.

 

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menjelaskan pembuktian pelanggaran kebocoran data masih sulit dilakukan. Hal ini menyebabkan kasus kebocoran data pribadi memiliki kesulitan tersendiri dalam pengungkapannya. Sayangnya, sejak UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terbit, belum ada kasus penyalahgunaan data pribadi yang terungkap.

 

Atas kondisi tersebut, dia mendorong pemerintah dan DPR segera merampungkan RUU PDP. Selain itu, dia juga mengkritisi masih tidak harmonisnya aturan perlindungan data pribadi sehingga perlu ada sinkronisasi keseluruhan aturan.

 

Wahyudi menjelaskan penegakkan hukum terhadap maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukum positif terhadap kasus-kasus yang terjadi. 

 

“Saat ini belum ada regulasi yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Kami mencatat ada 32 UU yang mengatur data pribadi tapi belum sinkron. Pemerintah harus pastikan sinkronisasi dan harmonisasi keseluruhan aturan yang ada,” pungkas Wahyudi.  

 

Pasal 58:

  1. Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
  2. Data perseorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tangan; dan ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua