Kamis, 16 Mei 2019

Pemilu Serentak, Haruskah 'Dirombak' Total?

Ke depan, pasca pemilu serentak ini, tinggal bagaimana pembentuk UU dan pemangku kepentingan, apakah desain pemilu serentak ini tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan atau diganti total dengan merumuskan kembali sistem penyelenggaraan pemilu yang ideal sesuai kondisi zamannya.
Agus Sahbani
Ilustrasi: HGW

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), Rabu (17/4) lalu, secara umum berjalan lancar dan aman. Namun, pelaksanaannya menyisakan sejumlah persoalan mulai dugaan pelanggaran, kesalahan prosedur administratif yang berujung pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang di beberapa daerah, hingga menelan banyak korban.

 

Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, sistem pemilu serentak – sistem pemilu yang pertama kali diterapkan di Indonesia - merupakan pemilu yang tersulit/terumit karena menggabungkan antara pileg dan pilpres secara bersamaan. Pemilu model ini lazim disebut pemilu lima kotak (lima surat suara) sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kecuali pelaksanaan Pemilu di DKI Jakarta.   

 

Ironisnya, pasca digelarnya pemilu serentak menelan banyak korban dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), anggota Polri karena faktor sangat kelelahan. Ini disebabkan, umumnya pemungutan suara di setiap TPS mulai Rabu (17/4) pagi, berakhir hingga Kamis (18/4) pagi sebagai dampak putusan MK No. 24/PUU-XVII/2019 yang memberi tambahan waktu selama 12 jam jika penghitungan suara tidak selesai pada hari yang sama hingga pukul 12.00 hari berikutnya.  

 

Dikutip dari CNN.Indonesia.com, hingga Selasa (7/5/2019), data KPU menyebutkan jumlah keseluruhan petugas yang tewas mencapai 554 orang, baik dari petugas KPPS, Panwaslu, maupun personil polisi. Korban tewas terbesar berasal dari petugas KPPS berjumlah 440 orang. Jumlah itu belum termasuk korban yang sakit, yang konon diperkirakan sekitar 3.788 orang. Baca Juga: Telan Banyak Korban, MK: Pemlilu Serentak Harus Jadi Bahan Evaluasi

 

Seperti diberitakan sejumlah media, faktor kelelahan fisik yang memicu penyakit bawaan seperti jantung dan lain-lain disebut jadi penyebab sebagian besar petugas KPPS meninggal dunia. Ada juga petugas yang tak tahan menahan beratnya pekerjaan yang menimbulkan stres hingga mencoba bunuh diri. Miris, pesta demokrasi lima tahunan ini seolah menjadi musibah demokrasi.

 

Bahkan, Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) telah menetapkan efek penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang menelan banyak korban ini sebagai bencana kemanusiaan. Menyikapi tragedi ini, MER-C, sebagai lembaga sosial kebencanaan dan kegawatdaruratan medis, menilai pemerintah dan KPU telah abai kemanusiaan, melakukan pembiaran, dan tidak melakukan upaya serius yang signifikan menangani kasus ini.

 

Potensi kelelahan petugas di TPS sebenarnya sudah dimitigasi (upaya pencegahan). KPU beberapa kali menggelar simulasi pemungutan hingga penghitungan suara. Sejumlah kebijakan diambil setelah dilakukan evaluasi. Salah satunya, menurut Ketua KPU Arief Budiman mengurangi jumlah pemilih dalam DPT dari maksimal 500 orang menjadi 300 orang di setiap TPS.

 

Akibatnya, jumlah TPS diperbanyak atau membengkak dibandingkan Pemilu 2014. Makanya, jumlah TPS di Pemilu 2019 mencapai lebih dari 800 ribu, meningkat drastis dari Pemilu 2014 yang hanya 500 ribuan TPS. Upaya itu diakui Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin yang ternyata belum mampu menekan beban kerja para petugas di lapangan.

 

Dengan maksimal jumlah 300 pemilih setiap TPS, bila di rata-rata setiap KPPS akan menghitung 1.500 surat suara setelah masa pemungutan suara selesai. Persoalanya, UU Pemilu tak memungkinkan ada pembagian waktu kerja bagi KPPS. Alhasil, proses pemungutan hingga penghitungan suara harus dilakukan secara marathon.

 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun akhirnya memberi santunan terhadap para korban pasca pemungutan suara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam suratnya  bernomor S-316/KMK.02/2019 yang ditujukan kepada pimpinan KPU telah menetapkan besaran santunan kepada mereka yang meninggal saat pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Rinciannya, untuk korban meninggal sebesar Rp36 juta; cacat permanen Rp30,8 juta; luka berat Rp16,5 juta; dan luka sedang Rp8,250 juta.

 

Efek sistem pemilu serentak muncul masalah lain, seperti tudingan dugaan kecurangan, mulai surat suara tercoblos pasangan calon presiden tertentu, surat suara dan kotak suara dibakar di beberapa TPS, kesalahan administrasi input data real count dalam sistem informasi perhitungan suara (situng) KPU. Hingga tulisan ini diturunkan, Bawaslu tengah menyidangkan dugaan kecurangan dalam sistem quick count dan real count situng KPU yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN), hingga tuntutan sejumlah pihak agar mengotopsi jenazah ratusan korban untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya.   

 

Beragam masalah yang muncul tersebut membuat Ketua MK Anwar Usman secara pribadi sempat mengaku merasa bersalah dan “berdosa” karena pernah turut menetapkan “Pemilu Serentak 2019” saat menghapus norma pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres pada Januari 2014 silam. Selain rumit, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menelan banyak korban jiwa dari petugas penyelenggara pemilu.

 

“Sebagai Ketua MK, saya juga ikut merasa berdosa,” ujar Anwar Usman saat peresmian Masjid Al-Mujahiddin Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Minggu (5/5/2019) seperti dikutip laman MK.

 

Salah satu pertimbangan MK saat memutus sistem pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, pelaksanaannya anggaran Pemilu Serentak 2019 justru lebih besar dari perkiraan hingga mencapai 25 triliun. “Saya begitu pulang dari TPS, ternyata betapa sulitnya (pelaksanaan) pemilu serentak. Tapi, putusan hakim MK pun bukan firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen,” kata Anwar Usman.

 

Anwar mengingatkan seorang hakim ketika menjatuhkan sebuah putusan jika putusannya benar, ia akan mendapat dua pahala. Sebaliknya, jika putusannya salah, hakim tersebut hanya mendapat satu pahala. “Dua pahala itu adalah pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Sementara jika hakim tersebut memutus salah, maka hanya akan terhitung satu pahala, yakni pahala ijtihad,” kata dia.  

 

Humas MK Fajar Laksono Suroso menilai sistem pemilu serentak penting dievaluasi untuk memperbaiki kualitas sistem pemilu berikutnya. Namun, dia berharap alangkah baiknya jika tidak mempersoalkan putusan MK. Sebab, bagaimanapun putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait pemilu serentak ini merupakan hukum konstitusi yang berlaku mengikat dalam penyelenggaraan pemilu yang dikehendaki (Pasal 22E ayat 2) UUD 1945. Baca Juga: MK Putuskan Pemilu Serentak Tahun 2019

 

Membahas sistem pemilu serentak, tak bisa dilepaskan dari putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan pakar komunikasi politik Effendi Gazali Dkk. Pada Kamis 23 Januari 2014, Majelis MK yang diketuai Hamdan Zoelva membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres yang mengatur pelaksanaan pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan pileg atau tidak serentak. Namun, putusan MK yang memerintahkan pemilu serentak baru bisa diterapkan pada Pemilu 2019.

 

Alasan utama MK, ditinjau sudut pandang original intent, makna asli perumus perubahan UUD 1945, telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pilpres secara bersamaan dengan pileg (pemilu lima kotak/surat suara) sesuai bunyi Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu, pembiayaan penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak akan lebih efisien dan lebih menghemat uang negara serta mengurangi gesekan horizontal masyarakat.

 

Lalu, DPR bersama pemerintah akhirnya mengakomodir putusan MK tentang pemilu serentak itu melalui Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 167 ayat (3) jo Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada hari libur atau diliburkan secara nasional. Artinya, pelaksanaan pemilu serentak menggabungkan antara pilpres dan pileg secara bersamaan.      

 

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Satya Arinanto mengatakan sistem pemilu di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perbaikan hingga saat ini berlaku sistem pemilu serentak. Dia mengakui pemilu serentak lebih praktis ketimbang sistem pemilu sebelumnya. Bahkan, rencana Pemilu 2024 bakal dilaksanakan dengan 7 kotak, ditambah pilkada provinsi dan pilkada kabupaten/kota.           

 

“Ini (pemilu 7 kotak) sudah ada dalam skenario. Tapi saya sendiri nggak tahu, kenapa pemilu serentak banyak memakan korban? Dan pelaksanaannya lebih fokus pilpres, pileg tidak diperhatikan. Kalau pemilu dipisah lagi, nanti kita banyak liburnya. Ini juga masalah. Tapi sistem pemilu serentak sebaiknya tetap dipertahankan, kalau pelaksanaan masih bermasalah, mungkin iya, nantinya harus diperbaiki lagi,” ujar Prof Satya Arinanto dalam sebuah seminar bertajuk “Evaluasi Pemilu Serentak” di FHUI Depok, belum lama ini.

 

Seiring desakan sejumlah pihak agar sistem pemilu serentak dievaluasi, sejumlah lembaga pemantau pemilu pun “menggugat” aturan sistem pemilu serentak melalui pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu. Mereka meminta MK membatalkan kedua pasal itu. Alasannya, meski dari sudut pandang original intent pemilu serentak dibenarkan (konstitusional). Namun, dari aspek filosofis dan sosiologis, fenomena tuntutan sebagian masyarakat untuk mengevaluasi sistem pemilu serentak layak dipertimbangkan MK. Baca Juga: Aturan Pemilu Serentak Diuji ke MK

 

Bagaimanapun rekapitulasi perolehan suara hasil pemilu serentak oleh KPU masih berjalan. Diharapkan semua pihak menerima apapun hasilnya dari sebuah sistem pemilu yang telah disepakati sebelumnya. Ke depan, pasca pemilu serentak ini, tinggal bagaimana pembentuk UU dan pemangku kepentingan bersikap, apakah desain pemilu serentak ini tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan atau diganti total dengan merumuskan kembali sistem penyelenggaraan pemilu yang ideal sesuai kondisi zamannya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua