Jumat, 17 May 2019

BRTI: Jual Beli Data Pribadi Perbuatan Melanggar Hukum!

Pelaku dalam kasus penyalahgunaan dan pencurian ada yang telah dijatuhi pidana penjara 8 bulan plus denda. Ada juga pelaku yang terancam pidana maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 Miliar.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyoroti penyalahgunaan dan praktik jual beli data pribadi yang semakin mengkhawatirkan terjadi saat ini. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dan denda kepada pihak yang terlibat kejahatan tersebut.

 

Ketua BRTI Ismail menjelaskan terdapat berbagai kasus yang tengah dalam proses penindakan berupa kasus berkaitan dengan jual beli data, akses data secara tidak sah. Bahkan, terdapat kasus pembukaan data pribadi seperti nomor e-KTP dan nomor KK sehingga dapat diakses oleh publik. Pelaku dalam kasus itu ada yang telah dijatuhi pidana penjara 8 bulan plus denda. Ada pelaku yang terancam pidana maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 Miliar.

 

“BRTI juga menengarai banyak kasus jual beli data yang buntutnya berupa spamming terhadap pengguna jasa telekomunikasi, melalui penawaran berbagai jenis produk,” jelas Ismail dalam keterangan persnya, Jumat (17/5).

 

Ismail menjelaskan data pribadi dapat diartikan sebagai setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik ada sejumlah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Ketentuan tersebut terdapat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR.

 

Dalam draft RUU tersebut juga ditegaskan mengenai data sensitif, yakni data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

 

Ismail berharap pengesahan UU PDP nantinya akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan.  

 

“Saat ini RUU PDP tersebut tengah berada di meja Sekretariat Negara (Setneg) untuk selangkah lagi diserahkan kepada pihak DPR guna pembahasan lebih lanjut untuk segera disahkan,” jelas Ismail.

 

Menindaklanjuti adanya kasus jual beli data, menurut Ismail, BRTI dan Kementerian Kominfo akan meminta kepada penyedia platform e-commerce maupun media sosial untuk menurunkan promosi, iklan atau gerai yang melakukan jual beli data pribadi melalui saluran yang dimiliki.

 

(Baca: Data Pribadi “Bocor”, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?)

 

Selain itu, Ismail menjelaskan pihaknya telah mengambil langkah-langkah strategis seperti pengetatan registrasi kartu SIM prabayar agar dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tiap-tiap nomor telepon. Kemudian, pihaknya juga  membuka saluran pengaduan publik melalui media sosial dan telepon untuk mengadukan kasus penipuan atau pelanggaran lainnya melalui saluran ini.

 

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, nomor telepon yang diadukan dapat diblokir. BRTI juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti otoritas di bidang finansial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus jual beli data pribadi.

 

Berbagai aturan perlindungan terhadap data pribadi secara umum sudah diatur oleh peraturan perundangan-undangan yang ada. Sebagaimana termaktub alam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

 

Selain itu, terdapat paling tidak 30 regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data, dalam kaitannya dengan hak azasi manusia, pertahanan keamanan, kesehatan, administrasi kependudukan, keuangan dan perbankan, serta perdagangan dan perindustrian.

 

Khusus yang terkait dengan bidang telekomunikasi dan media, sudah ada Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Selain itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PDPSE) yang ditetapkan pada 7 November 2016.

 

Sebelumnya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar menjelaskan potensi pelanggaran seiring semakin meningkat seiring kemudahan akses pihak lain terhadap data pribadi seperti NIK, e-KTP hingga nomor telepon seseorang.

 

Menurutnya, kebocoran data ini akibat tidak sinkronnya peraturan perlindungan data pribadi yang terdapat pada 30 UU. Kondisi tersebut memunculkan ada kekaburan istilah dan ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi. Atas kondisi tersebut, dia mendorong pemerintah dan DPR segera merampungkan RUU PDP. Selain itu, dia juga mengkritisi masih tidak harmonisnya aturan perlindungan data pribadi sehingga perlu ada sinkronisasi keseluruhan aturan.

 

Wahyudi menjelaskan penegakkan hukum terhadap maraknya praktik penyalahgunaan data pribadi juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan hukum positif terhadap kasus-kasus yang terjadi. 

 

“Saat ini belum ada regulasi yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Kami mencatat ada 32 UU yang mengatur data pribadi tapi belum sinkron. Pemerintah harus pastikan sinkronisasi dan harmonisasi keseluruhan aturan yang ada,” pungkas Wahyudi saat dijumpai di Jakarta, Rabu (15/5).  

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua