Senin, 20 Mei 2019

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi salah satu tumpuan.
Muhammad Yasin
Data pribadi warga negara perlu dilundungi agar tidak disalahgunakan. Ilustrator: HGW

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

(Baca juga: BRTI: Jual Beli Data Pribadi Perbuatan Melanggar Hukum!)

Upaya hukum ini juga sejalan dengan usul yang sebelumnya disampaikan Wahyudi Djafar. Deputi Direktur Riset ELSAM ini meminta agar aparat penegak hukum memaksimalkan hukum positif yang ada terhadap kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Langkah ini penting seraya menunggu proses merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

ELSAM dan anggota Koalisi Advokasi RUU Perlindungan Data Pribadi sudah berulangkali mendesak agar Pemerintah dan DPR segera membahas RUU ini. Nasib RUU ini sangat bergantung pada komitmen Pemerintah dan DPR, apakah dibahas segera atau tidak. Kini, pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi menunggu surat presiden yang menunjuk lembaga pemerintah yang mewakili, sekaligus menyerahkan draf ke DPR.

(Baca juga: Data Pribadi ‘Bocor’, Bagaimana Mekanismenya Penyelesaiannya?).

Berhati-hati

Pada bagian lain pernyataan sikapnya, FOINI juga meminta agar masyarakat berhati-hati memberikan dan membagikan data personal. Dalam industri 4.0 kegiatan ekonomi banyak menggunakan sistem bisnis berbasis elektronik (e-commerce), termasuk sistem pembayaran. Demikian pula dalam menggunakan media social, masyarakat perlu berhati-hati mempublikasikan data pribadi. “Masyarakat perlu berhati-hati memberikan data pribadinya ke pihak lain,” kata Ahmad Hanafi, anggota Koalisi Freedom of Information Network Indonesia.

(Baca juga: RUU Perlindungan Data Pribadi Ditarget Rampung di Akhir Periode).

Koordinator PWYP, Maryati Abdullah, juga menekankan perlunya perlindungan data pribadi guna melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan data. Salah satu yang didorong adalah pre prior inform and consent, pemberian informasi atas dasar permintaan persetujuan terlebih dahulu kepada pemilik data pribadi.

Dalam konteks inilah FOINI juga mendorong agar Komisi Informasi terlibat secara aktif menyuarakan pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi, termasuk mengawal proses pembahasan RUU ini di Senayan. RUU ini menjadi salah satu tumpuan untuk melindungi data pribadi warganegara.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua