Kamis, 23 May 2019

Penghapusan Intervensi Rapat Komisi Tak Jamin Independensi Majelis Komisi KPPU

Pakar usulkan penghidupan kembali fungsi kelompok kerja layaknya ALJ pada US FTC serta pembentukan Perkom baru terkait kode etik yang melahirkan Majelis Etik Komisi.
Hamalatul Qur'ani
Diskusi Hukumonline bertema “Regulasi Baru Mekanisme Persidangan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Rabu (22/5). Foto: SGT

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengubah Peraturan Komisi (Perkom) No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara menjadi Perkom No 1 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 4 Februari lalu. Salah satu isu yang melatarbelakangi perubahan, mempersoalkan independensi Majelis Komisi KPPU dalam memeriksa perkara. Pasalnya, dalam Perkom 1/2010 terdapat keterlibatan yang sangat kental bagi Rapat Komisi dalam menentukan lolos tidaknya suatu perkara untuk masuk tahap pemeriksaan lanjutan.

 

Keterlibatan Komisioner tersebut, jelas berdampak pada posisi yang tidak imbang antar pelapor dan terlapor dari kacamata majelis yang memeriksa perkara. Itulah kiranya latar belakang dicabutnya intervensi komisioner dalam pelaksanaan fungsi investigator yang diungkapkan oleh Ketua KPPU Kurnia Toha.

 

Pertanyaan yang mendasar, sudah mampukah kebijakan baru dalam Perkom 1/2019 tersebut menjawab tuntas permasalahan independensi Majelis Komisi dalam menangani perkara? Sudah terjaminkah adanya ‘kesetaraan’ di mata Majelis Komisi terkait kedudukan terlapor dan investigator yang saling berhadapan di sidang pemeriksaan?

 

Guru Besar Hukum Persaingan Usaha dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ningrum Natasha Sirait, menyebut sangat sulit bila dikatakan ada kesetaraan posisi antara investigator dan terlapor. Bagaimanapun juga, investigator tetap memegang kekuatan yang sangat besar. Kendati sudah terdapat pemisahan fungsi komisioner dengan investigator, katanya, tetap saja investigator dan komisioner berada dalam satu tubuh KPPU.

 

“Mereka satu gedung, satu ruangan, satu sistem, satu pertemuan, berinteraksi langsung, jelas enggak ada jaminan steril dari keberpihakan. Terpenting, harusnya ada satu badan yang memeriksa,” ujarnya dalam acara diskusi Hukumonline bertema “Regulasi Baru Mekanisme Persidangan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Rabu (22/5).

 

Masalah yang sama, sebetulnya juga dialami oleh US FTC (entitas pengawas persaingan usaha AS). Bedanya, pada US FTC terdapat peran administrative law judges (ALJ) yang melakukan pemeriksaan dan penerimaan komplain. Di Indonesia sendiri, sebetulnya juga ada peluang untuk menerapkan fungsi layaknya ALJ, yakni dengan memberdayakan fungsi Kelompok Kerja (KK) yang diatur dalam Pasal 34 UU 5/1999.

 

Pembentukan KK itu, kata Ningrum, bahkan sudah beberapa kali dilakukan melalui SK Komisi. Kini tinggal kebijakan KPPU, apakah memiliki kemauan untuk memfungsikan KK layaknya ALJ? “Itu yang bisa dilakukan, karena KK itu independen dan bukan personilnya KPPU,” ujarnya.

 

Hakim Agung yang juga mantan Ketua Komisioner KPPU, Syamsul Maarif, turut memberikan komentar. Menurutnya, untuk menuntaskan persoalan independensi harus dirujuk terlebih dahulu terkait sistem yang digunakan, apakah hendak menggunakan judicial enforcement (lembaga pengadilan/JE) ataukah melalui administrative enforcement (AE) seperti KPPU?

 

Jika pilihannya adalah AE maka memang betul fungsi penyelidikan dan fungsi memutus berada dalam satu lembaga. Tetapi sekalipun fungsi tersebut ada di satu lembaga seperti KPPU, putusan KPPU tetap bisa diuji dihadapan pengadilan.

 

“Nah itu yang dianut oleh UU kita. Secara sistem enggak salah. Sekarang tinggal bagaimana membangun sistem yang menjamin due proses dan transparansi di KPPU,” katanya.

 

Untuk itu, Ia mengusulkan agar KPPU mengeluarkan Perkom baru tentang kode etik. Bila perlu, katanya, ada majelis kode etik layaknya KPK. Ini penting untuk menjamin agar seluruh proses pemeriksaan di KPPU menghormati betul hak-hak terlapor, transparan dan kalau ada kejanggalan selama proses pemeriksaan terlapor dapat mengajukan laporan kepada majelis etik.

 

“Itulah yang akan menjamin transparansi dan due process dalam sistem KPPU yang sekarang berlaku,” tukasnya.

 

Sebelumnya, Ketua KPPU Kurnia Toha mengakui adanya potensi besar keberpihakan Komisioner terhadap Investigator melalui besarnya peran yang dimainkan dari Rapat Komisi sebelum Perkom 1/2019 diubah. Betapa tidak? dalam setiap tahapan proses perkara mulai dari penelitian, penyelidikan hingga tahap pemberkasan sangat bergantung pada keputusan dalam rapat komisioner, begitupun dalam pemeriksaan pendahuluan.

 

(Baca: Yuk, Pahami Aturan Baru Tata Cara Persidangan KPPU)

 

Bahkan setelah Majelis memeriksa, katanya, Majelis juga diharuskan membawa hasil pemeriksaannya ke rapat komisioner untuk diputuskan apakah akan diteruskan ke pemeriksaan lanjutan atau tidak. Harusnya, yang menentukan apakah akan diteruskan atau tidak ke pemeriksaan lanjutan tetap adalah 3 orang Majelis yang memeriksa perkara, bukan rapat komisi.

 

“Ini Majelisnya tiga orang kok yang memutus sembilan orang? Saya bilang enggak setuju. Saya bukan Majelis kenapa saya harus ikut menentukan? Saya bilang peraturannya salah,” ungkapnya.

 

Selain itu, Pasal 13 Perkom 1/2010 juga mengatur bahwa hasil klarifikasi atas laporan dengan kerugian juga harus disampaikan oleh ‘unit kerja yang menangani’ kepada Komisi dalam Rapat Komisi untuk mendapatkan persetujuan menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

 

Ia juga menggarisbawahi soal keterlibatan anggota komisioner diluar Majelis komisi untuk mengawasi substansi perkara kecuali supervisi untuk kepentingan perpecepatan proses penanganan perkara.

 

Merasa ada yang tidak betul dalam berbagai proses tersebut, akhirnya Ia mengusulkan untuk memperbaiki Perkom 1/2010 dengan menghapuskan intervensi rapat komisi. Kendati demikian, Ia juga menyadari kebijakan yang diambilnya belum tentu dapat memuaskan semua pihak. Untuk itu Ia mengatakan sangat terbuka atas berbagai masukan yang masuk dari berbagai kalangan baik dari akademisi maupun praktisi.

 

“KPPU sangat terbuka untuk masukan dan koreksi, silahkan disampaikan saja,” ujarnya.

 

Risiko Pembatalan Hasil Penyelidikan Investigator

Walaupun begitu yakin pencabutan intervensi Rapat Komisi dapat meminimalisir celah keberpihakan Majelis dalam memutus perkara, Kurnia juga menyadari perubahan kebijakan tersebut akan menimbulkan risiko besarnya potensi pembatalan atas hasil penyelidikan yang dilakukan investigator bila hasil penyelidikan dianggap tak bagus.

 

“Risikonya memang kalau sudah masuk ke pemeriksaan pendahuluan terus dianggap tidak bagus maka bisa dibatalkan. Padahal kita kan satu Institusi, kalau batal berarti terlihat bahwa penyidik kita kerjanya enggak bagus,” kata Kurnia.

 

Direktur penindakan KPPU Goprera Panggabean mengakui ada dampak signifikan yang jelas dirasakan investigator pasca dicabutnya keterlibatan komisioner tersebut. Soalnya, kini Investigatorlah yang berwenang secara penuh untuk menentukan tindak lanjut atas hasil laporan penelitian, laporan klarifikasi, laporan hasil penyelidikan serta menentukan hasil penyelidikan mana saja yang akan masuk dalam pemberkasan untuk diajukan di persidangan.

 

“Semua itu sekarang sudah di tangan investigator. Kalau dulu, itu semua harus lewat persetujuan komisi,” katanya.

 

Berkaitan dengan pemisahan fungsi, Ia merasa hilangnya intervensi komisioner cukup menjawab kekhawatiran terlapor terkait independensi majelis komisi dalam memutus. Dulu, katanya, Komisioner yang memegang perkara juga merupakan penentu masuk atau tidaknya suatu perkara ke pemeriksaan.

 

Artinya, jelas banyak yang menduga di situ bahwa dari awal komisioner telah memiliki keberpihakan terhadap investigator dan berfikir bahwa terlapor memang bersalah, sehingga independensinya dalam memutus seringkali dikritik banyak pihak.

 

“Kan banyak yang mengatakan bahwa ini sudah tidak fair, bagaimana mungkin Majelisnya ikut memutus itu masuk jadi perkara atau tidak tapi dia juga yang jadi hakimnya. Untuk itu dengan Perkom baru ini, Komisioner tak lagi terlibat,” jelasnya.

 

Persoalannya, bilamana bukti yang dihadirkan investigator dalam pemeriksaan pendahuluan dinyatakan tidak cukup kuat, bisakah investigator mengajukan pemeriksaan kembali untuk kasus yang sama?

 

Ia menyebut dalam Perkom 1/2019, bila masih dalam tahap penyelidikan maka kasus tersebut masih bisa diajukan kembali, namun bila sudah jatuh putusan, perkara akan sulit diajukan kembali. Hal itu dipandang wajar, katanya, mengingat perkara yang sama memang tak bisa disidangkan untuk kedua kalinya.

 

Kendati demikian, Ia mengatakan lantaran produk dari pemeriksaan pendahuluan (PP) adalah berupa penetapan, maka pengajuan PP kembali seharusnya sah-sah saja dilakukan. Beda halnya jika perkara sudah masuk pemeriksaan lanjutan yang mana produknya sudah berbentuk putusan.

 

“Di Perkom ini sebetulnya juga enggak strict diatur, enggak ada enggak bolehnya suatu perkara bisa diajukan kembali. Yang jelas di praktik bisa saja terjadi, yang jadi persoalan apakah nanti majelis akan menerima?,” imbuhnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua