Sabtu, 25 May 2019

Ada Lho yang Berubah dalam Penilaian Kinerja PNS

Dengan peraturan baru, ada potensi penjatuhkan sanksi administratif terhadap PNS.
Muhammad Yasin
Ilustrasi penilaian kinerja PNS/ASN. Ilustrator: HGW

Pegawai negeri sipil yang tak memenuhi kinerja terukur berdasarkan perencanaan terancam dipecat. Ancaman itu bisa terlaksana jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan aturan baru yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Pengamat kebijakan kepegawaian, Laode Rudita, berpendapat PP ini sangat penting bagi penyelenggaraan tugas-tugas aparatur sipil negara ke depan. “Ini sangat penting sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan pegawai ASN berbasis kinerja,” jelas Laode kepada hukumonline.

Penekanan pengelolaan pegawai aparatur sipil negara berbasis kinerja sudah mengemuka sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sesuai Pasal 78 UU ASN, pegawai negeri sipil di Indonesia akan dinilai berdasarkan kinerjanya. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan berdasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

PNS yang kinerjanya baik akan mendapatkan apresiasi atau reward dan menentukan promosi dan kenaikan pangkat. Sebaliknya, PNS yang kinerjanya buruk, apalagi sangat buruk, berpotensi terkena sanksi. Sanksi maksimal adalah pemberhentian dengan hormat. Penilaian kinerja. Agar penilaian tersebut objektif, PP No. 30 Tahun 2019 mengatur bagaimana penilaian dilakukan, bobot penilaian, pejabat penilai, serta mekanisme keberatan atas hasil penilaian.

(Baca juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Penilaian Kinerja PNS).

Laode berpendapat dengan lahirnya PP ini, diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih baik pada lingkungan kerja birokrasi sehingga lebih kompetitif. Jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh seharusnya ada perubahan orientasi kerja PNS. Mungkin saja dulu ada PNS yang mengandalkan kedekatan dan hubungan politik, kini harus diubah menjadi fokus pada pengembangan kinerja.

PP sebelumnya (PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil) juga sebenarnya mengatur penilaian kerja PNS. Lantas apa yang berbeda? Menurut Laode, PP baru tidak hanya melihat pada aspek penilaian kinerja, tetapi juga memperhatikan aspek manajemen kepegawaian yang berkesinambungan. “Mulai dari perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pemantauan kinerja, dan di akhir tahun dilakukan penilaian kinerja,” jelas pria peraih doktor ilmu hukum itu.

Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2019, penilaian dilakukan sebuah tim –disebut Tim Penilai Kinerja PNS-- yang dibentuk oleh pejabat berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat Pembina kepegawaian (PPK) atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS. Dalam penilaian kinerja, peran atasan memang sangat penting. Ini juga menjadi semangat dalam PP lama. Dalam beleid baru, penilaiannya lebih luas.

Peran atasan sangat penting untuk membangun kinerja bawahan, tidak semata-mata melihat hasil akhir dan fokus pada kekurangan. Pasal 14 ayat (3) PP No. 30 Tahun 2019 menegaskan

Atasan juga perlu melihat bagaimana kinerja seseorang dibangun, sehingga ada mekanisme konseling dan coaching. “Penilaian kinerja 360 derajat, dimana atasan, rekan kerja sejawat dan bawahan juga ikut menilai,” jelas Laode.

Selain itu, jelas Laode, berdasarkan PP ini, penilaian kinerja dihubungkan dengan reward and punishment. Penilaian kinerja menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja. Dulu, penjatuhan punishment hanya menekankan pada kedisiplinan, kini berubah, pegawai yang kinerjanya buruk juga akan diberikan hukuman administratif (misalnya sanksi pemberhentian dengan hormat).

(Baca juga: Pemerintah Pastikan THR ASN dan Pensiunan Dibayar Sesuai Jadwal).

Laode berpendapat PP ini memerlukan jabatan fungsional pengelola kinerja. Saat ini pejabat fungsional ini belum ada. Jabatan yang mendekati adalah analis kepegawaian. “Perubahan sistem ini juga harus diikuti perubahan sistem remunerasi yang saat ini masih menerapkan sistem lama,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua