Sabtu, 25 Mei 2019

Kemenhub Diminta Tegas Atur Tarif Tiket Pesawat

Sejak aturan tarif batas atas dan bawah ini dikeluarkan pada 15 Mei, ketentuan tersebut ternyata dianggap belum mampu menurunkan harga tiket pesawat. Harga tiket tarif pesawat masih dianggap mahal sehingga keluhan masyarakat tetap bermunculan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Polemik tarif tiket pesawat terus menjadi perbincangan saat ini. Masyarakat terus mengeluhkan tingginya harga tiket yang ditetapkan maskapai penerbangan. Atas kondisi tersebut, Kementerian Perhubungan mengatur melalui Keputusan Menteri 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.  

 

Sayangnya, sejak aturan tarif batas atas dan bawah ini dikeluarkan pada 15 Mei, ketentuan tersebut ternyata dianggap belum mampu menurunkan harga tiket pesawat. Harga tiket tarif pesawat masih dianggap mahal sehingga keluhan masyarakat tetap bermunculan.

 

“Akan tetapi pada praktiknya masih banyak (penerapan) yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan masyarakat pun masih merasa resah terhadap tarif tiket angkutan udara masih mahal,” jelas Juru Bicara Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Indra Rusmi, saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5).

 

Indra menjelaskan maskapai penerbangan cenderung menetapkan tarif mendekati batas atas sehingga harga tiket pesawat masih tinggi. Sehingga, dia meminta kepada Kemenhub agar terus memantau fluktuasi harga tiket agar tidak terjadi pelanggaran dari maskapai penerbangan.

 

“Sehingga perlu diperhatikan terhadap perusahaan angkutan udara dalam menetapkan besaran tarif tiket udara niaga apakah sudah sesuai apa belum? Jika belum apakah dapat dikenakan sanksi?” jelas Indra.

 

Dalam lampiran Keputusan Menhub (KM) Nomor 106 Tahun 2019 di antaranya disebutkan, Tarif Batas Atas (TBA) untuk rute Jakarta-Surabaya dipatok di harga Rp1.167.000, sedangkan TBB (Tarif Batas Bawah)-nya di harga Rp408.000; TBA rute Jakarta-Medan (Kualanamu) TBA Rp1.799.000, TBB-nya di harga Rp 630.000.

 

Sedangkan TBA rute Jakarta-Palembang Rp 844.000, TBB-nya Rp 295.000; TBA Rute Jakarta-Semarang Rp796.000,  TBB-nya Rp279.000; TBA rute Jakarta-Solo Rp906.000, TBB-nya Rp317.000; TBA rute Jakarta-Makassar TBA Rp1.830.000, TBB-nya Rp641.000; TBA rute Jakarta-Yogyakarta (Adisutipto) Rp860.000, TBB-nya Rp301.000; TBA rute Jakarta-Lombok Praya Rp1.396.000, TBB-nya Rp489.000; TBA rute Denpasar-Jakarta TBA Rp1.431.000, TBB-nya Rp 501.000.

 

Menurut pasal 130 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 11 Peraturan Menteri 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan, terdapat ketentuan sanksi administratif bagi maskapai yang terbukti melanggar. Sanksi itu berupa peringatan, pembekuan, pencabutan dan/atau denda administratif.

 

(Baca: Pemerintah Tetapkan Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Turun)

 

Sehingga, Indra menilai seharusnya sanksi administratif ini diberlakukan apabila perusahaan  penerbangan tidak mengikuti penetapan tarif dari Kementerian Perhubungan. Dia juga mengimbau agar penerapan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 tahun 2019 sesuai dengan pasal 126 UU 1/2009 mengenai penetapan tarif yang dihitung berdasarkan komponen besaran tarif per rute penerbangan satu kali penerbangan untuk setiap penumpang. Penentuan tarif tersebut terdiri dari hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli, pajak pertambahan nilai (PPN).

 

Kemudian, terdapat juga komponen berupa asuransi pertanggungan kecelakaan penumpang yang besarannya ditetapkan oleh menteri keuangan dan biaya tambahan dari badan usaha angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak yang bersifat khusus.

 

Indra juga menekankan agara Direktur Jendral Perhubungan Udara mengusulkan kepada Menteri Perhubungan  besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan untuk setiap penumpang setelah koordinasi dengan asosiasi penerbangan.

 

Usulan tersebut melampirkan perhitungan biaya operasi pesawat udara, justifikasi penyesuaian tarif dasar dan/atau tarif jarak, hasil bahasan dengan masyarakat transportasi udara dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan penerapan tarif 100 % dari tarif maksimum untuk badan usaha angkutan udara niaga terhadap pelayanan standart maksimum (full service) dan setinggi-tingginya 90 % dari tarif maksimum pelayanan standart menegah (medium service) dan setinggi-tingginya 85 % dari tarif maksimum untuk pelayana standart minimum (no frill service).

 

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2015 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

 

Kemudian, menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2015 menteri perhubungan tersebut, besaran tarif yang telah ditetapkan oleh menteri perhubungan harus dipublikasi melalui media cetak dan elektronik kepada konsumen. Publikasi besaran tarif yang ditetapkan menteri perhbungan sekurang-kurangya dalam waktu 15 hari kerja sebelum diberlakukan. 

 

Kemudian dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 126 Tahun 2015, Direktur Perhubungan udara setiap tahun melakukan evaluasi terhadap besaran tarif yang telah ditetapkan oleh menteri perhubungan apabila terjadi perubahan terhadap harga avtur mencapai lebih dari standard rata-rata perliter dalam waktu 3 bulan berturut-turut atau terhadap nilai tukar rupiah dari harga komponen biaya lain yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga paling sedikit 10 %.

 

“Apabila terjadi perubahan tersebut maka pemerintah wajib mengevaluasi terhadap besaran tarif atau menerapkan biaya tambahan yang ditetapkan melalui peraturan menteri perhubungan,” jelas Indra. 

 

Dalam hal Badan Usaha Angkutan Udara Niaga berjadwal menanggung biaya karena pada saat berangkat dan pulang penerbangan tanpa penumpang misalnya hari raya, maka menteri perhubungan dapat menerapkan biaya tuslah/tambahan.

 

Kembali dalam pengenaan sanksi administratif, bahwa apabila Badan Usaha Angkutan Udara Niaga tetap melakukan pelanggaran tarif meskipun telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan maka Direktorat Jendral Perhubungan Udara dapat memanfaatkan laporan masyarakat/pengguna jasa yang dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis yang mendukung. Alat-alat bukti pendukung tersebut antara lain harga yang tercantum dalam tiket/bukti bayar yang dipersamakan, pemberitaan agen atau iklan dalam media cetak. 

 

“Badan Usaha Angkutan Udara Niaga yang melanggar dapat dikenakan sanksi berupa pengurangan frekuensi atau pencabutan rute penerbangan serta penundaan pemberian izin rute baru dalam jangka waktu 6 bulan,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua