Selasa, 28 Mei 2019

Advokat dan Praktisi Hukum Soroti Defisit BPJS Kesehatan

Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi, mengkoreksi dan membantu agar permasalahan Defisit BPJS Kesehatan bisa cepat tuntas sehingga tidak mencemaskan masyarakat Indonesia dan tidak mengorbankan masyarakat.
Mochamad Januar Rizki
Foto: RES

Kabar mengenai defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali muncul ke publik. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tunggakan lembaga tersebut mencapai Rp9,1 triliun. Persoalan ini tentunya mendapat perhatian publik termasuk dari kalangan profesi advokat dan praktisi hukum yang tergabung dalam Komunitas Peduli BPJS Kesehatan.

 

Komunitas tersebut beranggotakan antara lain Johan Imanuel, Bireven Aruan, Indra Rusmi, Jarot Maryono, Wendra Puji, Irwan G Lalegit, Ombun Suryono Sidauruk, Kemal Hersanti, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak, Faisal Wahyudi Wahid Putra, Ika Arini Batubara, Dermanto Turnip, Asep Dedi,  Judianto Simanjuntak, Donny Tobing, Denny Supari dan Albert Aries. Tim tersebut mendorong agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan segera mengambil tindakan atas defisit BPJS Kesehatan.

 

Juru bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan, Johan Imanuel, menjelaskan agar Kemenkeu membantu sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan defisit BPJS Kesehatan dengan melakukan evaluasi kemudian dapat memberikan dana tambahan untuk dana jaminan sosial.

 

Johan menyatakan Kemenkeu memiliki otoritas penuh sebagaimana diamanatkan dalam PP No 87/2013 juncto PP No 84/2015 junctis Permenkeu 251/PMK.02/2016 sehingga terpenuhi dengan baik amanat UUD 1945 Pasal 28 H  Ayat (3) yang menyebutkan, setiap warga negara dijamin oleh negara atas jaminan sosial tanpa membedakan status sosial, suku, agama, ras dan golongan, dengan demikian jaminan sosial adalah merupakan suatu tanggung jawab negara untuk melindungi warga negara dari ancaman terhadap kemiskinan, kesehatan maupun bencana.

 

Selanjutnya, Johan mengimbau agar Kemenkes tetap berkomitmen sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes tahun 2015-2019 untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dari segi akses dan mutu pelayanan kesehatan dari tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, termasuk perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan sehingga  Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dapat menuju Jaminan Kepesertaan Semesta.

 

(Baca Juga: 2018, Kejaksaan di Jakarta Berhasil Tagih Tunggakan Iuran JKN Rp3,6 Miliar)

 

Menurutnya, demi pencapaian Renstra 2015-2019 alangkah baiknya Kemenkes membantu BPJS Kesehatan dengan melakukan tindakan koreksi atas mengapa Defisit pada BPJS Kesehatan terus menerus terjadi.

 

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan memohon kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit secara komprehensif," ujar Johan, Selasa (28/5).

 

Selanjutnya, dia menjelaskan agar Kemenkeu dan Kemenkes mencontoh pengelolaan dana kesehatan seperti negara Malaysia yang bisa dibilang tergolong lebih berkembang dalam tingkat kesadaran kesehatan saat ini dan mengkaji kembali eksistensi BPJS Kesehatan secara kelembagaan atau institusi tetap sedemikian rupa atau dapat dialihkan menjadi Badan Hukum lainnya.

 

Atas kondisi tersebut, Komunitas Peduli BPJS Kesehatan mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi, mengkoreksi dan membantu agar permasalahan Defisit BPJS Kesehatan bisa cepat tuntas sehingga  tidak mencemaskan masyarakat Indonesia dan tidak mengorbankan masyarakat yang tengah menjalani pengobatan intens dan sangat bergantung pada BPJS Kesehatan oleh karena kekurangan biaya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan untuk berbenah memperbaiki sistem manajemen dan keuangan untuk meminimalkan defisit tahun anggaran 2018 sebesar Rp9,1 triliun yang akan diselesaikan pada 2019.

 

“Rekomendasi BPKP agar BPJS menjalankan 'action plan'-nya agar bisa kurangi Rp9,1 triliun ini, yang memang 'under control' dari BPJS Kesehatan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara dalam Rapat Dengar Pendapat terkait audit keuangan BPJS Kesehatan di Komisi IX DPR RI Jakarta, Senin (27/5) malam.

 

Dari rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah mengaudit laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2018, telah diidentifikasi beberapa hal yang harus dikerjakan oleh BPJS untuk mengurangi hasil defisit. Yaitu yang sifatnya kepesertaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) kapitasi yang ada di pemda, pencegahan "fraud", penagihan non-performing loan (NPL), dan sejumlah kerja sama lain yang bisa dilakukan.

 

Terkait beberapa upaya meminimalkan defisit lainnya ada yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Menkeu berharap Menteri Kesehatan dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut untuk meminimalkan defisit. “Kalau nanti sudah dibersihkan 'action plan'-nya, baru kami menambah kekurangannya,” kata Sri Mulyani.

 

Sri Mulyani merasa keberatan apabila BPJS Kesehatan mengalami defisit dan langsung datang ke Kementerian Keuangan meminta bantuan pembiayaan untuk menutup defisit. Dia menginginkan Kemenkeu bukan menjadi pembayar pertama, melainkan pembayar terakhir setelah berbagai upaya pengurangan defisit dilakukan.

 

Ia mencontohkan adanya SILPA dana kapitasi tahun anggaran 2018 yang sedianya diberikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik untuk biaya layanan dan operasional sebesar Rp2,5 triliun masih mengendap di pemerintah daerah.

 

Menurut Menkeu, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan defisit dengan penerbitan regulasi berupa Peraturan Menteri Kesehatan guna mengatur hal tersebut. BPJS Kesehatan juga diminta membereskan sistem pengelolaan data peserta dengan data cleansing untuk mencegah masalah mengenai kepesertaan ganda dan lain sebagainya.

 

Selain itu BPJS Kesehatan juga baru mencapai kolektibilitas iuran dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 53,7 persen dari target yang ditetapkan 60 persen. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua