Rabu, 19 Juni 2019

Komnas HAM Diminta Segera Tuntaskan Penyelidikan Kerusuhan 21-22 Mei

Komnas HAM masih mengkonfirmasi dan pengecekan ulang atas penyelidikan kerusuhan 21-22 Mei. Semua pihak diminta bersabar menunggu hasil penyelidikan kasus ini.
Ady Thea DA
Aksi damai 21-22 Mei di Bawaslu berakhir rusuh. Foto: RES

Polri telah merilis peristiwa kerusuhan yang terjadi medio Mei di Jakarta dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mencatat dalam kerusuhan itu merenggut 9 orang nyawa, 8 diantaranya diduga terkena tembakan.

 

Melansir hasil otopsi RS Polri, PBHI mengatakan 2 dari 4 jenazah masih ditemukan peluru di tubuhnya. Terkait korban tewas yang terkena peluru tajam, Polri masih melakukan uji balistik terhadap 2 proyektil yang ditemukan.

 

Koordinator PBHI Totok Yulianto melihat perkembangan pemeriksaan oleh kepolisan dalam konteks criminal justice system ternyata tidak diiringi penyelidikan dugaan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM. Padahal dalam beberapa kesempatan Komnas HAM menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

 

Totok menilai Komnas HAM tidak serius menggunakan kewenangannya dalam memeriksa dan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang terjadi 21-22 Mei di beberapa tempat di Jakarta itu. Komnas HAM dinilai lebih banyak menerima informasi dari pihak ketiga tanpa menerjunkan tim investasi khusus untuk menggali informasi langsung dari korban dan pihak yang mengetahu kejadian itu.

 

Menurut Totok, Komnas HAM berwenang menyelidiki kasus yang diduga terjadi pelanggaran HAM sebagaimana diatur Pasal 89 ayat (3) huruf b UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. “Sebagai lembaga khusus yang dibentuk negara, Komnas HAM memiliki kewenangan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM,” kata Totok saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2019).

 

Sebagai upaya mendorong negara melaksanakan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan pemenuhan HAM, PBHI mendesak pemerintah melakukan sedikitnya 3 hal. Pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan dilakukannya pengusutan dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa kerusuhan 21-23 Mei 2019.

 

“Ini perlu dilakukan demi keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya impunitas pelaku sehingga peristiwa yang sama tidak berulang,” kata Totok mengingatkan.

 

Kedua, Komnas HAM diminta serius menjalankan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM atas peristiwa tersebut. Ketiga, meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati dan mendukung Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan menyelidiki kasus yang diduga pelanggaran HAM.

 

Sebelumnya, Koordinator KontraS Jakarta Yati Andriyani mendesak lembaga negara seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI untuk turut aktif dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap penanganan peristiwa ini. Menurutnya, publik sangat menunggu laporan hasil temuan dari lembaga negara tersebut.

 

Bagi Yati, pemerintah juga harus melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM. Untuk menemukan sejauh mana peristiwa ini terjadi secara terencana, sistematis, dan meluas yang berdampak sangat signifikan. Bahkan pemerintah juga perlu membentuk Tim Pencari Fakta untuk menemukan aktor pelanggaran HAM yang berat yang melibatkan aktor dari negara dan atau nonnegara.

 

“Selain itu, untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga yang menjadi korban dalam peristiwa ini,” tegasnya. Baca Juga: Baca Juga: Penjelasan Polri Terkait Kerusuhan 21-22 Mei Mengecewakan Korban

 

Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Peristiwa 21-22 Mei, Amiruddin Al Rahab mengatakan tak lama setelah peristiwa kerusuhan 22 Mei itu terjadi, Komnas HAM telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Bahkan pada 22 Mei Amir sudah menyambangi langsung Rumah Sakit Tarakan untuk melihat korban sekaligus mencari informasi.

 

“Sampai saat ini tim yang dibentuk Komnas HAM itu telah meminta dan mendapatkan keterangan dari banyak pihak seperti korban, keluarga korban, dan pihak kepolisian,” kata dia.

 

Seluruh keterangan yang diperoleh itu, menurut Amir masih diproses untuk dilakukan konfirmasi dan pengecekan ulang. Amir menyebut tidak ada hambatan dalam proses penyelidikan ini. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh pihak yang menunggu hasil penyelidikan ini untuk bersabar. “Ini pekerjaan serius, tidak bisa dilakukan dengan buru-buru, harus diperiksa satu per satu,” dalihnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua