Selasa, 25 Juni 2019

Polemik Situng, Ahli Pemohon Versus Ahli Termohon

Beda pandangan antara ahli Pemohon Paslon 02 Prabowo-Sandi dan ahli Termohon KPU mengenai cara kerja Situng KPU.
Aida Mardatillah
Para saksi dan ahli yang dihadirkan Pemohon usai mengambil sumpah di sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Foto: RES

Dalam sidang pembuktian sengketa hasil Pilpres 2019, Pemohon Paslon 02 Prabowo-Sandi memaparkan beberapa kecurangan. Salah satunya, adanya kekacauan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU dalam kaitannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Salah satu dalil permohonan mengurai kecurangan bersifat kuantitatif (kualitas proses pilpres).

 

Salah satu Tim Kuasa Hukum Pemohon, Teuku Nasrullah berdalih banyak kesalahan input data pada Situng yang mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian data (informasi) dengan data yang terdapat pada C-1 yang dipindai KPU sendiri di 34 provinsi seluruh Indonesia. “Banyaknya kesalahan penjumlahan suara sah yang tidak sesuai dengan jumlah DPT/DPTb/DPK. Dan, dokumen C-7 yang secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah; Lalu, ditemukannya data TPS siluman sebanyak 2.984 TPS,” ungkap Nasrullah dalam sidang perdana beberapa waktu lalu.  

 

Guna mendukung dalil tersebut, Jaswar Koto selaku Ahli IT Bidang Analisis Forensik yang dihadirkan Pemohon menemukan banyak koreksi (editan) pada form C-1 yang mengindikasikan adanya kesalahan entry data pada Situng KPU. Angka yang seharusnya fluktuatif disesuaikan dengan data perolehan suara yang masuk. Ini justru menunjukkan angka yang sama (konstan) jika dibandingkan dengan quick count dan real count berjenjang akibat adanya modifikasi dan pengaturan pada laman Situng.

 

Dalam keterangannya, Jaswar mengaku telah melakukan analisis tanda tangan pada form C-1 Pilpres dan form C-1 DPD yang tersebar pada 21 provinsi di Indonesia. Ditemukan beberapa pola kesalahan pada Situng KPU Pilpres 2019 dan identifikasi form C-1. Jaswar menyampaikan telah melakukan analisis forensik terhadap form C-1 dengan memulai analisis terhadap quick count, Situng KPU, dan perhitungan manual berjenjang (real count). Dalam temuannya, Jaswar menemukan keanehan.

 

Dia mengungkap salah satu temuannya yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara pemilu legislatif yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan umum presiden (Pilpres). Dari pengamatan dan analisisnya, Jaswar mengidentifikasi telah ada penyuntingan form C-1 dan entry data yang ada pada laman Situng KPU dalam kasus ini. Data yang ada tersebut itu oleh Jaswar dihubungkan dengan Situng KPU dan membentangkannya pula dengan DPT.

 

“Kesalahan yang ada pada Situng KPU terjadi akibat adanya kesalahan pada form C-1 dan entry data pada laman situng,” jelasnya. Baca Juga: Saling Kritisi Kapasitas Ahli di Sidang Sengketa Pilpres

 

Lebih lanjut, Jaswar menguraikan setelah melihat kesalahan tersebut, dirinya melakukan analisis forensik terhadap form C-1 dengan menyebutkan apabila form C-1 yang tidak ber-watermark atau berwarna putih, dapat diindikasikan form tersebut telah mengalami penyuntingan atau dapat juga telah terjadinya tumpang tindih pada form C-1 tersebut.

 

“Setelah kami lakukan forensik dengan warna putih yang dapat diindikasikan C-1 itu sudah diedit. Dari analisis itu, kami menemukan pola-pola kesalahan pada situng terkait entry data untuk menggelembungkan suara Paslon 01 dan mengurangi Paslon 02. mengarah pada C-1 dengan pola yang sama. Untuk DPT fiktif ada dugaan pula bahwa DPT itu digunakan untuk bermain suara dengan menggunakan C-1 tersebut,” kata Jaswar yang juga pengajar pada University Technology Malaysia.

 

Atas dasar itu, hasil perolehan suara pilpres yang benar menurut Pemohon, Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf sebesar 63.573.169 suara atau sebesar 48 persen dan Paslon 02 Prabowo-Sandi berjumlah 68.650.239 suara atau sebesar 52 persen. Dengan begitu, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara versi KPU, yakni Paslon 01 Jokowi-Maruf mendapat perolehan sebanyak 85.607.362 suara atau sebesar 55.50 persen dan Paslon 02 Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 suara atau sebesar 44.50 persen tidak sah karena diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

 

Ahli Pemohon lain, Soegianto Soelistiono mengatakan sebelum banyak sorot mata mengamati Situng KPU di media, dirinya telah melakukan peninjauan dan eksplorasi halaman demi halaman pada situng dengan mengambil data tiap 2–3 kali dalam sehari. Dengan menggunakan 16 server, ia rutin melihat tampilan situng KPU yang disimpannya dalam sebuah database.

 

Dari pengamatan dan analisisnya, Soegianto menemukan persentase situng yang tidak berubah sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 atau sebelum KPU menyampaikan pengumuman perolehan suara Pilpres 2019. Alumnus ITS dan doktor ITB bidang fisika komputasi ini melakukan beberapa metode analisis. Diantaranya metode analisis matematika dengan menggunakan perolehan suara Paslon 01 dan Paslon 02 dan suara tidak sah dengan total kehadiran apakah sama atau tidak.

 

Selain itu, Soegianto melakukan analisis terhadap jumlah DPT dengan yang hadir, analisis terhadap keberadaan form C-1 yang tidak ada, sementara teks rekapitulasinya ada. Diakui Soegianto bahwa terhadap hal ini, ia melakukan analisis setiap hari. Dari pengamatannya tersebut, ditemukan beberapa hal, diantaranya pada 1 Mei 2019 telah ditemukan 57.000 data invalid termasuk dengan ketiadaan C-1.

 

Hal menarik dari pengamatannya terhadap situng dari hari ke hari adalah pada 1 Ramadhan 1440 H, mesin pengambilan halaman situng tiap 15 menit mengalami perubahan informasi dengan menunjukkan jumlah perolehan suara Paslon 02 mengalami penurunan dan cenderung menjadi berkurang. “Ini sesuatu yang unik dan perlu untuk dicurigai,” ujar dalam persidangan yang sama.

 

Dalam melakukan analisisnya terhadap situng KPU, Soegianto dibantu oleh relawan dari pihak manapun baik paslon 01 dan paslon 02 yang bersedia mengirimkan form C-1. Dari sejumlah data yang didapatnya tersebut, Soegianto mendapati adanya pengurangan perolehan suara dari Paslon 02 dibandingkan Paslon 01.

 

Tidak menguntungkan paslon

Dalam persidangan terpisah, pandangan ini bertolak belakang dengan pendapat Ahli yang dihadirkan KPU bernama Prof Marsudi Wahyu Kisworo, ahli ilmu komputer yang merancang kanal sistem informasi perhitungan suara (Situng) dalam KPU. Marsudi menilai hasil Situng KPU tidak dapat menguntungkan salah satu pasangan calon presiden tertentu. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan diagram hasil Situng KPU dengan hasil Kawal Pemilu yang dikelola masyarakat. Sebab, keduanya memiliki hasil akhir yang cukup mendekati hampir sama.

 

"Kalau melihat data itu tidak ada (rekayasa) karena polanya acak. Kecuali kalau polanya tetap di satu tempat atau satu provinsi, atau satu kota itu kita boleh menduga ada upaya seperti itu," ujar Marsudi di sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di ruang sidang MK, Kamis (20/6/019) kemarin.

 

Marsudi mengaku tak dapat menduga adanya kesengajaan manipulasi data dalam Situng KPU karena datanya sangat acak mulai dari tempat pemungutan suara (TPS). Dugaan adanya pengurangan data angka pemilih hanya pada pasangan calon (paslon) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena kesalahan entri tak sepenuhnya benar. Sebab, penambahan ataupun pengurangan suara terjadi pada kedua paslon.

 

“Salah satu kasus yang ditemukan di Provinsi Aceh, lonjakan kesalahan entri terjadi justru pada paslon 02 karena terdapat kesalahan pada form C-1,” kata dia. Baca Juga: Ahli Paparkan Seluk Beluk Situng KPU

 

Dia menyebut form C-1 yang telah diunggah dalam situng tidak ada perubahan karena yang dimasukkan dalam situng merupakan form C-1 awal setelah selesai pemungutan suara di TPS. "Jadi ini bukan kesalahan entri dari petugas (situng), tapi memang data dari C-1-nya seperti ini, dan inilah yang akan dikoreksi pada penghitungan suara berjenjang," ujar dia.

 

Karena itu, Marsudi menjamin Situng KPU aman dan tak bisa disusupi. Namun, Situng KPU bisa saja disusupi hingga diretas, tapi hal itu tak berdampak. "Situng dengan website situng berbeda. Kalau yang dimaksud website, benar. Situng tidak bisa diakses dari luar karena kita harus masuk ke kantor KPU baru bisa akses ke sana," lanjutnya.

 

Dia melihat situng mau diserang hacker atau dibom hacker tidak masalah. Alasannya, website situng selalu memperbaharui sistemnya per 15 menit. "Kalau sistem ini mau diretas, mau dimasukin, mau dibom juga tidak apa-apa karena 15 menit juga refresh yang baru lagi. Itulah keamanan yang kita buat situng."

 

Dijelaskan Marsudi, Situng KPU dirancang untuk sarana transparansi, sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Situng KPU telah melalui perjalanan panjang sejak 2003 dan merupakan satu dari 19 aplikasi yang ada dalam portfolio sistem aplikasi Pemilu.

 

“Tujuan dibuatnya laman situng ini tidak lain memudahkan masyarakat dalam mengawal jalannya demokrasi. Dengan demikian, jika ada kesalahan pada situng yang dikoreksi adalah keberadaan form C-1 dalam penghitungan manual berjenjang. Apabila ada perbedaan yang ada pada situng, yang benar adalah pemeriksaan manual secara berjenjangnya,” tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua