Sabtu, 22 Juni 2019

Saling Kritisi Kapasitas Ahli di Sidang Sengketa Pilpres

Dalam salah satu keterangannya, Eddy OS Hiariej menerangkan empat prinsip fundamental dalam pembuktian.
Aida Mardatillah
Prof Eddy OS Hiariej saat memberi keterangan sebagai ahli Pihak Terkait di sidang sengketa hasiil Pilpres 2019 di ruang sidang MK, Jum'at (21/6). Foto: RES

Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) mempertanyakan kapasitas dan relevansi kemampuan ahli yang dihadirkan Tim Kuasa Hukum Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf. Sebab, ahli yang dihadirkan, ahli hukum pidana Prof Eddy OS Hiariej. Hal ini terungkap dalam sidang pembuktian kelima sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

 

"Sekarang saya ingin tanya, saya kagum kepada sobat ahli, tapi pertanyaannya sekarang saya balik, Anda sudah tulis berapa buku yang berkaitan dengan pemilu yang berkaitan dengan TSM (terstruktur, sistematis dan masif)?" tanya Bambang Widjojanto dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres di ruang sidang MK, Jum’at (21/6/2019) malam.

 

"Tunjukkan kepada kami bahwa Anda betul-betul ahli, bukan ahli pembuktian (pidana), tapi ahli khusus pembuktian dalam kaitannya dengan pemilu?” lanjut Bambang bertanya.

 

Pertanyaan Bambang ini merupakan balasan karena ahli IT Pemohon merasa “ditelanjangi” oleh Kuasa Hukum Paslon 01 yang dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Ahli yang dimaksud BW adalah Jaswar Koto yang merupakan ahli IT Bidang Analisis Forensik.

 

"Ahli kami kemarin ditanya dan agak setengah ‘ditelanjangi’, dalam tanda kutip, oleh kolega kami dari Pihak Terkait, apakah Anda juga pantas untuk jadi ahli?” ujar Bambang.

 

Bambang mengklaim ahli Pemohon yang didengar dalam sidang ketiga, Kamis (20/6/2019) dini hari itu telah menghasilkan puluhan buku dan ratusan jurnal. Lalu, Bambang meminta Eddy Hiariej menunjukkan buku dan jurnal internasional yang telah ditulis.

 

"Berikan kepada kami buku-buku itu, mungkin kami bisa belajar, berikan kepada kami jurnal internasional yang pernah Anda tulis. Kalau itu sudah dilakukan, maka kami akan mengatakan bahwa Anda ahli yang top," ujar pria yang akrab disapa BW ini. Baca Juga: Hakim MK Ingatkan Saksi Prabowo Akan Ancaman Keterangan Palsu

 

Menjawab keraguan BW, Eddy Hiariej mengakui keraguan beberapa pihak atas keahlian dirinya dalam persidangan sengketa pilpres ini. "Mengenai kualifikasi ahli, saya buka-bukaan saja di sidang terhormat terbuka ini. Jangankan Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pihak Terkait saja ini jadi perdebatan waktu saya dimajukan jadi ahli," ujar Eddy.

 

Eddy  yang memang dikenal sebagai pakar hukum pidana itu melanjutkan sebagai seorang profesor hukum, yang pertama harus dikuasai bukanlah bidang ilmu yang ditekuni, melainkan ilmu mengenai asas dan teori hukum. Menurutnya, dengan menguasai dua ilmu tersebut, seorang profesor hukum seperti dirinya dapat menjawab semua persoalan hukum. "Kendatipun saya memang belum pernah menulis secara spesifik soal pemilu," kata dia.

 

Terkait permintaan BW untuk menunjukkan buku dan karya jurnal tentang hukum pembuktian terkait pemilu, Edward mengatakan karya-karya tulisnya telah dilampirkan dalam curriculum vitae (CV). "Kalau Saudara tanya saya sudah berapa buku, saya kira saya tadi sudah melampirkan CV. Ada beberapa buku dan berapa jurnal internasional silahkan nanti bisa diperiksa," ujar dia.

 

Empat prinsip pembuktian

Dalam kesempatan ini, Eddy menjelaskan empat hal fundamental dalam pembuktian. Pertama, relevan. Relevan berarti bukti yang disampaikan harus relevan dengan gugatan atau dengan suatu permohonan. Kedua, admissible atau dapat diterima. "Suatu bukti yang relevan belum tentu admissible, tetapi bukti yang admissible adalah bukti yang relevan," ujarnya.

 

Hal fundamental ketiga dalam pembuktian adalah cara perolehan bukti yang harus benar secara hukum. Hal itu tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi. “Persoalan perolehan bukti harus dengan jalan-jalan yang konstitusional, harus dengan cara-cara yang benar menurut hukum," kata Hiariej.

 

Keempat, kekuatan pembuktian. "Kekuatan pembuktian ini otoritatif hakim yang akan menilai apakah dia akan menjadi alat bukti yang kuat atau tidak," Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu.

 

Untuk diketahui, usai Jaswar Koto memberi keterangannya seputar adanya banyak temuan koreksi (editan) pada form C-1 yang mengindikasikan adanya kesalahan entry data pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU. Menurutnya, perolehan suara dalam Situng KPU itu seharusnya fluktuatif disesuaikan dengan data hasil suara yang masuk. Ini justru menunjukkan angka yang relatif sama (konstan) jika dibandingkan dengan quick count dan real count akibat adanya modifikasi dan pengaturan pada Situng KPU tersebut.

 

Lalu, Ketua Tim Kuasa Paslon 01 Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan dan meragukan kapasitas ahli ini. Dari kedua CV yang diterima, Yusril mempertanyakan lulusan ijazah dari universitas mana dan bidang spesialisasi, kewenangan audit forensik bidang IT, atau sertipikasi keahliannya? “Dengan tidak mengurangi rasa tawadhu pada Pak Jaswar, keahliannya di bidang apa? Di Universitas mana kuliah? Sama juga pertanyaan ini kepada Soegianto Soelistiono. Disini (CV Soegianto) disebut lulusan S-1 ITS 10 November, S-2 ITB Bandung, S-3 ITB Bandung, spesialiasinya apa?”      

 

Jaswar mengaku pernah mengenyam pendidikan S-1 bidang IT di Institut Teknologi Surabaya (ITS) hingga S-3 di Osaka, Jepang. "S-1 saya di ITS, S-2 saya dari... (tidak terdengar jelas-red) S-3 Osaka University Japan (tidak terdengar jelas, red)," jawab Jaswar.    

 

Dia memperkenalkan dirinya sebagai orang yang punya keahlian di bidang high performance computing (HPC) dan biometric software development. Jaswar juga mengajar di Institute Technology Malaysia. “Saya bekerja di Jepang sebagai biometric developer programming dan sampai sekarang saya masih sebagai pengajar di sana," kata Jaswar. 

 

“Saya S-1 dari ITS bidang fisika optik, S-2 ITB bidang fisika komputasi, S-3 ITB bidang fisika komputasi, fokus bidang artificial intelegence dan big data dan pengolahannya,” jawab Soegianto.

 

Hanya saja, Jaswar mengaku tidak memiliki sertifikat resmi keahlian audit forensik (Situng KPU) di Indonesia, tetapi mengantongi sertifikat dari perusahaan Jepang tempat dia bekerja karena pernah membuat software biometric system. Seperti finger print, telapak jari, mata, pemalsuan uang. “Itulah keahlian saya, saya pernah menerima sertifikat keahlian dari perusahaan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua