Rabu, 26 Juni 2019

Penerjemah Teks Hukum Makin Dibutuhkan

M. Agus Yozami

Deputi Sekretaris Kabinet bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Thanon Aria Dewangga mengemukakan, sejalan dengan peningkatan hubungan Indonesia dengan mitra internasional pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, penerjemahan teks hukum semakin dibutuhkan.

 

“Pengalaman mendampingi Sekretaris Kabinet menerima tamu-tamu asing, banyak keluhan yang disampaikan baik pejabat negara sahabat maupun investor dalam memahami perundang-undangan di tanah air mulai Undang-Undang, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah,” kata Thanon seperti dilansir situs Setkab, Selasa (25/6).

 

Karena itu, Deputi Seskab bidang DKK Thanon Aria Dewangga menegaskan perlunya kehadiran penerjemah-penerjemah yang andal untuk memainkan peran strategis sebagai wahana diseminasi hukum Indonesia ke dunia internasional.

 

Untuk itu, lanjut Thanon, penerjemah diharapkan menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan sama baiknya, selain memahami konvensi peraturan nasional dan internasional serta peristilahan hukum di bidang terkait.

 

Deputi Seskab bidang DKK berkeyakinan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan dapat mendukung pelaksanan tugas instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penerjemahan teks hukum seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, produk hukum pidana perdata, dan Peraturan Daerah.

 

Ditambahkannya, pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu, peserta Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintaan angkatan I tahun 2016 telah turut serta berkontribusi bagi keberhasilan program Pemerintah RI dalam Ease of Doing Business (EoDB) melalui penerjemahan 1000 halaman produk hukum nasional terkait investasi, yang menjadi bahan sandingan untuk penilaian EoDB oleh Bank Dunia.

 

Dalam kesempatan itu, Thanon menyampaikan kebanggaannya karena profesi penerjemah semakin berkembang dan menjadi pilihan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

 

“Semoga perkembangan ini merupakan wujud kesadaran para ASN di daerah untuk berprofesi sebagai penerjemah dalam meraih peluang yang terbuka dalam turut mendukung pembangunan daerah masih-masing,” ucap Thanon.

 

Untuk itu, Thanon mendorong para penerjemah untuk terus meningkatkan kompetensi penerjemahan mereka, melalui berbagai diklat, kursus, dan seminar. Ia menegaskan, peran penerjemah akan semakin dibutuhkan instansi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua